Skip to content

Soal Tujuh(JFA_BPKP)

Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 6
A. PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)
Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini berkenaan dengan kegiatan
pada unsur Pendidikan, yang merupakan bagian dari Unsur Utama Kegiatan
PFA sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan
Menpan No. 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka
Kreditnya.
Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam forum
mengenai topik ini adalah:
Pemberian angka kredit bagi Ajun Akuntan Khusus yang telah memiliki
ijazah S1 (manajemen dan akuntansi) yang diperoleh sebelum
pengangkatan menjadi Ajun Akuntan Khusus
Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP nomor: SE-
2815/SU/JF/2003 tanggal 9 Desember 2003 dinyatakan bahwa seorang
pegawai yang diangkat sebagai Ajun Akuntan Khusus dan memiliki ijazah S1
(manajemen dan akuntansi) yang diperoleh sebelum diangkat sebagai Ajun
Akuntan Khusus maka ijazah tersebut tidak dapat diakui angka kreditnya.
Ajun Akuntan Khusus, sebelum berlakunya edaran tersebut yang diangkat
pada tahun 2001 dan sudah memiliki ijazah S1 yang tercantum dalam SK
Kepangkatan per 1 Oktober 2001 dapat diberikan angka kredit atas ijazah
S1-nya untuk kebutuhan Pengangkatan Pertama dalam JFA. Apabila dalam
SK Kepangkatan per 1 Oktober 2001 belum mencantumkan ijazah S1 maka
mengikuti mekanisme pengakuan gelar pendidikan secara kedinasan.
Angka kredit peningkatan pendidikan bagi PFA di lingkungan APIP dapat
diberikan setelah adanya pengakuan ijazah pendidikan secara kedinasan.
Persyaratan mengikuti sertifikasi Pengendali Mutu
Seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang pengawasan, keberadaan
PFA dengan peran pengendali mutu dirasakan sangat kurang.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 7
Salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi Pengendali Mutu harus
mempunyai angka kredit sekurang-kurangnya 775, hal ini cukup sulit untuk
dicapai oleh seorang PFA apalagi terkait dengan batas usia pensiun PNS.
Berkaitan dengan hal tersebut muncul wacana agar syarat angka kredit untuk
mengikuti diklat sertifikasi Pengendali Mutu ditinjau kembali dan jumlahnya
diturunkan.
SK Menpan tentang perubahan Angka kredit sub Unsur Pendidikan
Dengan ada nya perubahan jumlah angka kredit sub unsur pendidikan,
seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan
Lampiran I atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, untuk penerapan
nya saat ini masih menimbulkan berbagai pertanyaan.
Sementara Petunjuk teknis SK Menpan tersebut sedang di proses oleh BKN,
disepakati penerapan nya saat ini masih mengacu pada ketentuan lama.
Perolehan Angka Kredit selama mengikuti Pendidikan
Dalam Forum Komunikasi JFA Tahun 2005 diajukan pertanyaan tentang
pemberian angka kredit bagi PFA yang dibebaskan karena mengikuti
pendidikan (tugas belajar) yang diberi penugasan selama masa libur dalam
pendidikan maupun pendidikan diluar kedinasan yang dilaksanakan diluar
jam kerja secara swadana.
Disepakati bahwa pembebasan sementara karena sebab lain seperti tugas
belajar seperti yang dimaksud dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor :
13.00.00-125/K/1997 point X dapat melaksanakan penugasan selama masa
libur namun tidak diperkenankan mengumpulkan angka kredit, sedangkan
bagi PFA yang diberikan izin mengikuti pendidikan diluar kedinasan dapat
melakukan penugasan dan mengumpulkan angka kredit seperti PFA lainnya.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 8
Saat Pengakuan Angka Kredit Diklat
Sesuai dengan prinsip Norma Hasil, perlakuan saat pemberian angka kredit
atas kegiatan Diklat selama ini adalah menganut prinsip saat tercapainya
Norma Hasil.
Apabila pelaksanaan diklat melewati batas waktu periode DUPAK seperti
selama bulan Desember sampai Februari timbul pertanyaan bagaimana
perhitungan Hari Pemeriksaan nya (HP).
Telah disepakati bahwa perlakuan saat pemberian angka kredit atas kegiatan
Diklat menganut prinsip saat tercapainya Norma Hasil sesuai dengan tujuan
diselenggarakan diklat. Untuk Diklat yang tujuannya hanya mengikuti dan
tidak ada evaluasi berupa ujian (Misalnya Diklat Matrikulasi atau Diklat Teknis
Substantif), maka angka kredit dapat diberikan saat seorang PFA telah
selesai mengikuti diklat (dengan memperoleh ”Sertifikat Mengikuti Diklat”).
Sedangkan untuk Diklat yang mewajibkan adanya kelulusan (Misalnya Diklat
Sertifikasi JFA), maka angka kredit diberikan setelah PFA yang bersangkutan
lulus dan memperoleh Sertifikat Kelulusan (STTPP).
Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan pendidikan formal,
pendidikan dan pelatihan beserta solusinya diuraikan dalam tanya jawab
berikut:
1. Pertanyaan:
Pemberian angka kredit bagi Ajun Akuntan Khusus yang telah
memperoleh ijazah S1 (manajemen dan akuntansi) yang diperoleh
sebelum diangkat sebagai Ajun Akuntan Khusus menurut Surat Edaran
Sekretaris Utama BPKP nomor: SE-2815/SU/JF/2003 tanggal 9
Desember 2003, ijazah S1 yang bersangkutan tidak dapat diberikan
angka kreditnya.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 9
Jawaban:
Sesuai Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP nomor: SE-
2815/SU/JF/2003 tanggal 9 Desember 2003 hal Pengangkatan Lulusan
Ajun Akuntan Khusus Tahun 2001 ke dalam JFA point II. 5. Ijazah S1
yang telah tercantum dalam SK Kepangkatan per 1 Oktober 2001 atau
telah lulus UPI Tk. III, dapat diberikan angka kreditnya untuk kebutuhan
Pengangkatan Pertama dalam JFA.
Apabila dalam SK Kepangkatan per 1 Oktober 2001 belum
mencantumkan ijazah S1 maka perlakuannya mengikuti mekanisme
pengakuan gelar pendidikan secara kedinasan.
2. Pertanyaan:
PFA yang memperoleh ijazah Pendidikan Formal (S1/S2/S3), namun yang
bersangkutan belum mengikuti/lulus UPI, bagaimana perlakuan angka
kreditnya.
Jawaban:
Angka kredit peningkatan pendidikan bagi PFA dapat diberikan setelah
adanya pengakuan ijazah pendidikan secara kedinasan, dan bagi unit
organisasi yang mensyaratkan adanya UPI, maka angka kredit diakui
setelah yang bersangkutan memperoleh sertifikat/tanda lulus UPI.
3. Pertanyaan:
Terdapat tiga Koordinator Kelompok JFA yang diperankan sebagai
Pengendali Mutu, sampai saat ini yang bersangkutan masih status
Pengendali Teknis dengan Angka Kredit masing-masing (A=595,214 per
31-12-2004; B=701,600 per 31-12-2004; C=560,852 per 30-06-2005).
Untuk mengikuti Sertifikasi Pengendali Mutu seorang PFA harus
mempunyai angka kredit sekurang-kurangnya 775. Apakah persyaratan
untuk mengikuti Sertifikasi Pengendali Mutu tersebut dapat diturunkan?
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 10
Kalau tidak, kemungkinan setelah selesai mengikuti Sertifikasi Pengendali
Mutu, saat ujian berlangsung yang bersangkutan memasuki masa
pensiun.
Jawaban :
Ada wacana untuk menurunkan persyaratan angka kredit untuk mengikuti
Diklat Penjenjangan Auditor Pengendali Mutu, hal ini sedang dalam
proses pembahasan Tim Revisi Pola Diklat.
4. Pertanyaan :
Apakah seorang PFA yang mengikuti pendidikan formal secara swadana
tanpa mengganggu jam kerja (hari sabtu dan minggu ) sehingga tidak
mempunyai ijin kuliah dari pimpinan dapat diberikan angka kredit
Jawaban :
Penambahan tingkat pendidikan formal dapat diberikan angka kredit
apabila telah ada pengakuan secara kedinasan.
5. Pertanyaan :
PFA yang dibebaskan sementara selama mengikuti pendidikan S2,
apakah dapat diikutkan melakukan tugas pengawasan (PKPT) selama
masa libur saat mengikuti pendidikan tersebut.
Jawaban :
Pembebasan sementara karena sebab lain seperti tugas belajar seperti
yang dimaksud dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor : 13.00.00-
125/K/1997 point X.B dapat melaksanakan penugasan selama masa libur
namun tidak diperkenankan mengumpulkan angka kredit. Khusus auditor
yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka
kredit tetap dapat melakukan penugasan di bidang pengawasan dalam
rangka memenuhi kekurangan angka kreditnya, sedangkan pembebasan
sementara karena sebab lain nya tidak lagi diperkenankan untuk
melaksanakan tugas-tugas pengawasan / mengumpulkan angka kredit.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 11
6. Pertanyaan :
Sehubungan dengan SK Menpan tentang perubahan angka kredit sub
unsur pendidikan, bagaimana angka kredit sub unsur pendidikan untuk
pengangkatan pertama dan perpindahan serta bagaimana calon JFA yang
angka kredit nya telah dihitung angka kredit nya dengan jam magang
apakah harus menunggu juknisnya.
Jawaban :
Petunjuk Teknis SK Menpan tersebut sedang disiapkan oleh BKN, untuk
proses pengangkatan saat ini masih mengacu ketentuan lama sehinga
perhitungan angka kredit dengan jam magang untuk pengangkatan
pertama masih dapat diperhitungkan.
7. Pertanyaan :
Terbatasnya kesempatan untuk mengikuti Diklat yang diselenggarakan
oleh BPKP :
• Terbatasnya Anggaran untuk Diklat Auditor pada beberapa Instansi
• Terbatasnya peserta Diklat yang menggunakan anggaran BPKP
Jawaban :
Sesuai dengan PP 101/2000 bahwa pembiayaan diklat sesuai dengan
kebutuhan adalah tanggungjawab Pejabat pembina kepegawaian dalam
hal ini pimpinan di masing-masing instansi ( Menteri atau Kepala LPND ).
Tanggung jawab instansi pembina jabatan fungsional adalah dalam
mengatur kurikulum, pembinaan diklat, dan evaluasi/sertifikasinya.
Program diklat yang disiapkan oleh BPKP melingkupi seluruh unit
pengawasan sehingga dengan jumlah sumber daya yang terbatas dan
jumlah calon peserta yang cukup banyak terpaksa mekanisme daftar
tunggu menjadi cukup panjang. Oleh karena itu bagaimanapun tiap
instansi harus menyiapkan anggaran yang mencukupi untuk dapat
menyelenggarakan diklat secara mandiri.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 12
8. Pertanyaan :
Sesuai ketentuan Diklat sertifikasi JFA harus dilalui dengan ujian sistem
diklat, hak ujian berlaku selama 2 (dua) tahun dan sampai saat ini tingkat
kelulusan diklat sangat bervariatif dan cenderung sulit sehingga menjadi
kendala / menghambat kenaikan pangkat dan jabatan Auditor. Disamping
itu materi diklat pada umumnya masih banyak teori yang seharusnya lebih
cocok diberikan kepada calon auditor sehingga perlu dilakukan evaluasi
secara komprehensif terhadap kendala-kendala yang ada.
Jawaban :
Diklat Sertifikasi Penjenjangan Auditor dirancang untuk meningkatkan
kompetensi profesi, sehingga di dalamnya mencakup teori dan praktek
(kasus) tidak hanya sekedar mendengarkan dan kehadiran. Untuk
mengetahui apakah peserta diklat tersebut telah dapat menguasai materi
yang diberikan, maka diperlukan adanya tes atau ujian yang harus dilalui
dengan kelulusan. Diklat Sertifikasi Auditor dirancang untuk memenuhi
persyaratan kompetensi jabatan yang berjenjang sebagai pengembangan
karier auditor mulai dari Anggota Tim sampai dengan Pengendali Mutu.
Penyelenggaraan ujian sedang diupayakan 3 kali dalam setahun dengan
mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
Penyempurnaan kurikulum dan modul materi diklat masih terus dilakukan
sejalan dengan kebutuhan, revisi Pola Diklat telah dibahas bersama LAN,
BKN, Menpan dan wakil dari Bawasda dan Itjen
9. Pertanyaan :
Materi Diklat Pejabat Fungsional Auditor yang diberikan oleh Pusdiklatwas
BPKP terlalu berorientasi kepada materi Akuntansi Keuangan sedangkan
sebagian besar peserta dari Inspektorat Jenderal berlatar belakang
pendidikan yang berbeda sehingga banyak para peserta Diklat kesulitan
untuk lulus.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 13
Jawaban :
Sertifikasi Auditor merupakan pengetahuan dasar dari calon auditor. Oleh
karena itu apapun latar belakang pendidikan calon auditor bila hendak
melakukan tugas sebagai auditor maka harus dapat menguasai
pengetahuan dasar tersebut. Diklat sertifikasi salah satunya ditujukan
untuk membentuk kompetensi sesuai dengan profesinya yang menuntut
pada bidang keilmuan tertentu yang menjadi dasar profesi tersebut. Materi
diklat PFA tidak berorientasi pada Akuntansi Keuangan tetapi lebih
berorientasi pada pengawasan (audit)
10. Pertanyaan :
Bagaimana pemberian angka kredit dan perhitungan HP untuk kegiatan
mengikuti diklat yang pelaksanaan nya melewati batas waktu periode
DUPAK seperti selama bulan Desember sampai Februari.
Jawaban :
Sesuai dengan prinsip Norma Hasil, perlakuan saat pemberian angka
kredit atas kegiatan Diklat adalah saat tercapainya Norma Hasil sesuai
dengan tujuan diselenggarakan diklat. Untuk Diklat yang tujuannya hanya
mengikuti dan tidak ada evaluasi berupa ujian (Misalnya Diklat Matrikulasi
atau Diklat Teknis Substantif), maka angka kredit dapat diberikan saat
seorang PFA telah selesai mengikuti diklat (dengan memperoleh
”Sertifikat Mengikuti Diklat”). Sedangkan untuk Diklat yang mewajibkan
adanya kelulusan (Misalnya Diklat Sertifikasi JFA), maka angka kredit
diberikan setelah PFA yang bersangkutan lulus dan memperoleh Sertifikat
Kelulusan (STTPP).
11. Pertanyaan :
Pelaksanaan Diklat Fungsional Auditor maupun Diklat Bimbingan Teknis
(Bimtek) yang ada kaitannya dengan JFA sering mengalami
keterlambatan informasi sehingga Pejabat Fungsional di Bawasda sulit
untuk mengikuti Diklat dan Bimtek.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 14
Jawaban:
Pusbin JFA telah membangun database untuk PFA yang ada di
lingkungan Bawasda, namun terdapat mekanisme dalam penetapan
peserta diklat yang harus dipenuhi, diantaranya PFA yang akan mengikuti
diklat sertifikasi harus terlebih dahulu diusulkan oleh unit kerjanya masingmasing
ke Perwakilan BPKP setempat untuk dilakukan pengujian
administratif sebelum diteruskan ke Pusbin JFA untuk ditetapkan sebagai
peserta diklat.
12. Pertanyaan :
Materi diklat hanya mengenai pengawasan keuangan saja.
Jawaban:
Materi diklat sertifikasi JFA didasarkan atas Keputusan Kepala BPKP
nomor: KEP-06.04.00-847/K/1998 tanggal 11 November 1998 tentang
Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor bagi Aparat Pengawasan
Fungsional Pemerintah. Materi diklat disesuaikan dengan persyaratan
dan kemampuan kompetensi dasar yang hendak dibentuk dalam setiap
jenjang jabatan.
13. Pertanyaan :
Kelulusan diklat sesuai jenjang jabatan auditor dalam 2 tahun pasca
inpassing sebagai syarat kenaikan pangkat menjadi faktor penghambat
bagi PFA karena keterbatasan dana dan sulitnya kelulusan.
Jawaban:
Standar kelulusan diklat sertifikasi telah dibuat dengan
mempertimbangkan standar kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh
setiap PFA sehingga diharapkan PFA yang memiliki pangkat/jabatan yang
sama memiliki standar kompetensi minimal yang sama.
14. Pertanyaan :
Diklat sertifikasi yang diselenggarakan BPKP terlalu mengikat, ujian
kelulusannya dengan tenggang waktu 2 tahun (4 kali ujian) padahal cukup
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 15
satu kali pada waktu pelaksanaan secara formalitas seperti diklat
penjenjangan jabatan struktural.
Jawaban:
Sertifikasi Pembentukan/Penjenjangan Auditor merupakan standar
kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang auditor.
15. Pertanyaan :
– Sulitnya JFA untuk lulus dalam Diklat Sertifikasi
– Pelaksanaan Diklat Sertifikasi belum ada di Kabupaten/Kota
– Terbatasnya peluang bagi Auditor melakukan Diklat.
Jawaban :
Pada awal tahun 2005 Pusbin JFA telah merilis tanya jawab soal-soal
ujian sertifikasi JFA yang dapat diakses melalui internet dengan alamat
http://www.bpkp.go.id hal tersebut untuk membantu para PFA dalam
menghadapi ujian. Selain itu mulai dari periode ujian Oktober 2005 soal
ujian tidak dikembalikan kepada panitia, namun diserahkan kepada para
peserta ujian.
Untuk tahap sekarang, pelaksanaan diklat sertifikasi baru diadakan di
tingkat provinsi yang penyelenggaraannya di Perwakilan BPKP.
Untuk memenuhi peluang mengikuti diklat bagi para auditor, kami
menyarankan agar Bawasda Prov/Kab/Kota dapat bekerjasama dengan
Perwakilan BPKP setempat untuk menyelenggarakan diklat mandiri.
16. Pertanyaan :
Persyaratan mengikuti diklat khusus sertifikasi adalah pegawai dengan
status PNS, sehingga 2 (dua) orang CPNS dengan formasi jabatan
Auditor harus menunggu sampai yang bersangkutan diangkat menjadi
PNS.
Jawaban:
Seorang CPNS yang akan mengisi formasi jabatan auditor dapat diikutkan
dalam diklat sertifikasi auditor sepanjang yang bersangkutan diusulkan
oleh pimpinan unit kerja.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 16
17. Pertanyaan :
Pada umumnya PFA yang diangkat melalui inpassing hanya berdasarkan
pengalaman kerja, dengan harapan akan diikutkan dalam Diklat untuk
menambah pengetahuannya masing-masing. Dengan hanya berdasarkan
pengalaman kerja tersebut ternyata belum dapat meningkatkan kinerja
para PFA yang bersangkutan, tanpa dibarengi dengan Diklat yang
dipersyaratkan untuk masing-masing jabatan yang bersangkutan, namun
untuk menyelenggarakan diklat yang dimaksud dipengaruhi oleh 2 faktor,
yaitu:
1. Keterbatasan dana yang tersedia dalam APBD
2. Kesulitan untuk mendapatkan Instruktur dalam penyelenggaraan
Diklat yang dipersyaratkan apabila dilaksanakan melalui pelatihan di
kantor sendiri.
Untuk sementara permasalahan tersebut hanya dapat diatasi dengan
mengikut sertakan pejabat yang bersangkutan dalam Diklat yang
diselenggarakan oleh BPKP selaku pembina JFA, namun sampai saat ini
BPKP Perwakilan Provinsi Sultra, belum juga dapat menyelenggarakan
Diklat yang diperlukan dalam JFA pada Bawasda Provinsi Sultra,
terutama Diklat Pengendali Teknis, Diklat Pengendali Mutu dan Diklat
Ketua Tim.
Hal ini dapat mempengaruhi kenaikan pangkat dan jabatan bagi pejabat
yang bersangkutan, untung sudah ada kebijakan dari Pembina JFA, untuk
memberikan kemudahan naik pangkat bagi pejabat yang belum mengikuti
Diklat yang dipersyaratkan untuk masing-masing PFA, namun kebijakan
ini tidak akan memberikan dampak positif bagi pengembangan JFA
selanjutnya, karena hanya melalui Diklat, kinerja pejabat yang
bersangkutan baru dapat ditingkatkan sesuai dengan yang diharapkan.
Jawaban:
Memperhatikan keterbatasan kelas yang disediakan Pusdiklatwas
dibandingkan dengan kebutuhan Diklat, peserta Diklat Sertifikasi Auditor
diprioritaskan sebagai berikut:
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 17
1. PNS yang telah diangkat sebagai Pejabat Fungsional Auditor.
2. PNS yang dipersiapkan untuk diangkat sebagai Pejabat Fungsional
Auditor.
3. PNS lainnya di lingkungan unit kerja Pemerintah Daerah yang terkait
dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.
Jika diperlukan, instansi/unit kerja pengawasan dapat menyelenggarakan
diklat mandiri dengan berkoordinasi dengan Pusdiklatwas BPKP.
18. Pertanyaan :
Penyelenggaraan Diklat Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu yang
harus diikuti di Ciawi, Bogor.
Jawaban:
Pertimbangan yang mendasari diklat Pengendali Teknis dan Pengendali
Mutu tidak diselenggarakan di Perwakilan BPKP dengan alasan:
– Calon peserta diklat penjenjangan Pengendali Teknis dan Pengendali
Mutu di lingkungan Bawasda Provinsi yang bersangkutan tidak
memenuhi standar minimal kelas yang ditetapkan
– Terbatasnya tenaga widyaiswara di daerah sehingga harus
didatangkan dari Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor.
19. Pertanyaan :
Auditor Ahli Muda sulit dapat naik pangkat dan jabatan menjadi Auditor
Ahli Madya karena harus lulus Sertifikasi peran. Sedangkan kesempatan
untuk mengikuti sertifikasi peran sangat terbatas. Akibatnya dalam
pelaksanaan tugas audit sulit untuk menyusun Tim Pengawas mandiri.
Sedangkan tugas limpah tidak diharapkan dilaksanakan secara terus
menerus sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala BPKP No.
13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 18
Jawaban:
Sampai dengan saat ini BPKP baru melaksanakan diklat Penjenjangan
Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu di Pusdiklatwas BPKP Ciawi,
Bogor, dengan pertimbangan bahwa belum mungkin pelaksanaannya
dilakukan di daerah dengan pertimbangan bahwa calon peserta diklat
tidak memenuhi standar minimal jumlah peserta satu kelas.
Bila suatu saat jumlah calon peserta di daerah dapat memenuhi satu
kelas kami akan mendukung dilaksanakannya diklat mandiri dimaksud
melalui kerja sama antara BPKP dengan Pemerintah Daerah setempat.
20. Pertanyaan :
Bagi auditor yang berlatar belakang Non Akuntansi terlalu sulit mengikuti
pelajaran
Jawaban:
Materi diklat sertifikasi JFA didasarkan atas Keputusan Kepala BPKP
nomor: KEP-06.04.00-847/K/1998 tanggal 11 November 1998 tentang
Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor bagi Aparat Pengawasan
Fungsional Pemerintah.
21. Pertanyaan :
a. Apabila seorang Auditor diangkat dengan Auditor Penyelia (melalui
proses inpassing) namun beberapa bulan kemudian yang
bersangkutan lulus Sarjana (S.Sos), perhitungan angka kreditnya
bagaimana.
b. Apakah kegiatan pelatihan / Diklat Penjenjangan dapat dinilai angka
kreditnya pada pendidikan.
Jawaban :
a. Apabila ijazah S 1 (S.Sos) tersebut telah diakui secara kedinasan yang
dibuktikan dengan pencantuman gelar S 1 tersebut dalam dokumen
resmi kepegawaian, maka dapat diajukan angka kreditnya dan
dikualifikasikan sebagai unsur utama sub unsur pendidikan. Nilai
angka kredit sebesar selisih angka kredit S 1 dikurangi ijazah semula
yang digunakan sebagai dasar pengangkatan JFA (Auditor Penyelia).
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 19
Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat diangkat menjadi Auditor
Ahli setelah mengikuti dan lulus Diklat Pindah Jalur.
b. Diklat penjenjangan atau Diklat Fungsional, dapat diajukan untuk
penilaian angka kredit dengan kategori sebagai kegiatan pendidikan
atau dapat juga sebagai sub unsur pengembangan profesi. Hal ini
tertuang dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA Nomor: SE-
06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 perihal Penjelasan
Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja, dan Alokasi Angka Kredit.
22. Pertanyaan :
Diklat masalah pengawasan/akuntansi pada perguruan tinggi dan diklat
sertifikasi yang diikuti PFA sebelum diinpassing apakah dapat
diberikan angka kredit.
Jawaban :
Semua kegiatan baik unsur utama maupun unsur penunjang termasuk
kegiatan diklat yang pernah dilaksanakan oleh Auditor Trampil atau
Auditor Ahli sebelum inpassing ditetapkan, tidak dapat diberikan nilai
angka kredit. Nilai angka kredit awal saat inpasssing sudah tersedia tabel
kumulatif angka kreditnya dan sertifikat yang telah dimiliki adalah berguna
dalam menentukan kebutuhan diklat sertifikasi yang bersangkutan.
23. Pertanyaan :
Dalam pelaksanaan di lapangan seorang PFA diberangkatkan untuk
mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Bawasprov maupun BPKP
selama 3 hari dan kurang dari 30 jam, sehingga mengurangi jam
pemeriksaan dan angka kredit yang diperoleh PFA. Sesuai petunjuk
Penilaian Angka Kredit (Lampiran Kepmenpan No. 19/1996) yang dapat
dinilai adalah yang pelaksanaanya minimal 30 jam, Bagaimanakah
penilaian angka kredit untuk kegiatan diklat yang kurang dari 30 jam.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 20
Jawaban :
Berdasarkan kesepakatan dalam Forum Komunikasi JFA dan
Kepegawaian BPKP Tahun 2002 yang dituangkan dalam Surat Edaran
Kepala Pusbin JFA Nomor: SE-91/JF.1/2003 tanggal 31 Januari 2003
perihal Penegasan Hasil Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2002 (Revisi
Surat Edaran Nomor SE-1079/JF.1/2002 tanggal 30 Desember 2002)
telah diputuskan bahwa kegiatan diklat yang penyelenggaraannya kurang
dari 30 jamlat dapat diberikan angka kredit sebesar 0,5 sepanjang
memperoleh sertifikat telah mengikuti/lulus sesuai sifat / tujuan kediklatan
dimaksud (tanpa memperhitungkan jamlatnya).
24. Pertanyaan :
a. Pendidikan dan pelatihan kedinasan yang diikuti oleh PFA dan
memperoleh STTPP dan waktu pelaksanaan sesuai dengan pedoman
penilaian angka kredit tetapi pendidikan dan pelatihan kedinasan
tersebut tidak ada kaitannya dengan pengawasan. Apakah dapat
diperhitungkan dalam penilaian angka kredit PFA yang bersangkutan.
b. Jenis pendidikan formal yang dapat diberikan angka kredit sesuai
dengan bidang tugas Auditor Bawasda.
c. Sulit untuk dapat mengikuti pendidikan S1 dan S2 karena pada suatu
daerah tidak terdapat lembaga pendidikan Tinggi PTN atau PTS.
Jawaban :
a. Sesuai dengan pengertian diklat, maka meskipun diklat tersebut tidak
berkaitan langsung dengan dunia pengawasan namun dalam
pelaksanaannya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan
wawasan PFA serta memperoleh STTPP, maka kepada PFA yang
bersangkutan dapat diberikan angka kreditnya sebagai bagian dari
sub-unsur pendidikan.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 21
b. Pada dasarnya unit kerja pengguna JFA (Bawasda) adalah unit kerja
yang paling mengetahui berkaitan dengan jenis pendidikan formal
yang dibutuhkan PFA dalam rangka menunjang tupoksinya di bidang
pengawasan. Selanjutnya BPKP selaku Unit kerja Pembina JFA akan
mengeluarkan penetapan mengenai jenis pendidikan formal yang
dapat diberikan angka kredit setelah menerima usulan dari unit kerja
pengguna JFA (Bawasda) tersebut.
c. Pengakuan angka kredit tidak didasarkan pada tempat perolehan
ijazah, namun didasarkan pada kualifikasi pendidikan dan pengakuan
unit organisasi terhadap ijazah yang diperoleh.
25. Pertanyaan :
Pengakuan angka kredit untuk keikutsertaan dalam diklat sertifikasi
apakah bisa diperhitungkan setelah saat pelaksanaan diklat atau harus
menunggu sertifikat kelulusan.
Jawaban :
Dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2004 telah
didiskusikan mengenai pengakuan angka kredit keikutsertaan diklat
sertifikasi, dan disepakati bahwa angka kredit diklat diakui setelah yang
bersangkutan memperoleh sertifikat kelulusan. Untuk memudahkan
penghitungan HP, penggunaan HP diklat sertifikasi dianggap sebagai
penggunaan HP pada tahun kelulusan. Mengingat Norma Hasil kegiatan
diklat sertifikasi adalah kelulusan, maka kegiatan mengikuti diklat dan
mengikuti ujian dianggap merupakan satu paket kegiatan. Upaya yang
akan dilakukan Pusbin JFA untuk mengatasi permasalahan ini adalah
pada tahun 2006 direncanakan ujian sertifikasi dilaksanakan sebanyak 3
kali, dan penerbitan sertifikat akan dipercepat.
B. PENGAWASAN
Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini adalah unsur pengawasan,
yang merupakan bagian dari Unsur Utama Kegiatan PFA sebagaimana
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 22
tercantum dalam huruf B Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan Menpan No.
19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas mengenai
pengawasan adalah sebagai berikut:
Satuan Angka Kredit
Satuan angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PFA yang
digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan
pangkat dalam jabatan auditor.
Satuan angka kredit dihitung berdasarkan atas jenis kegiatan sesuai dengan
jenjang Jabatan PFA.
Atasan langsung bertanggung jawab terhadap kewajaran angka kredit PFA,
dengan pertimbangan kualitas dan prestasi kerja dari masing-masing PFA.
Dokumen Penugasan
Suatu kegiatan dapat diberikan angka kredit apabila telah dilengkapi dengan
dokumen-dokumen penugasan sesuai yang telah ditentukan dalam SOP
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA di lingkungan APIP.
Nota Dinas dapat diberikan angka kredit apabila Nota Dinas tersebut
diterbitkan oleh penjabat struktural minimal eselon III, yang disertai dengan
norma hasil dan anggaran waktu untuk setiap PFA. Adapun jumlah hari
dalam Nota Dinas didasarkan atas pertimbangan profesional.
Norma Hasil
Pada dasarnya suatu kegiatan dapat diberikan angka kredit apabila kegiatan
tersebut telah selesai sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PFA
(norma hasil telah tercapai).
Untuk kegiatan pengawasan yang bersifat audit, norma hasil suatu kegiatan
adalah berupa LHA, yang dapat dibuktikan dengan foto copy cover LHA yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau foto copy Routing Slip yang
menggambarkan perjalanan LHA sejak konsep awal sampai dengan
diterbitkan dan didistribusikannya LHA. Namun apabila kegiatan yang
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 23
dilaksanakan bersifat rahasia, maka norma hasil dapat dibuktikan dengan
Surat Keterangan penyelesaian kegiatan dari eselon II (pemberi tugas).
Untuk kegiatan non audit norma hasilnya sangat ditentukan oleh kebutuhan
dari pimpinan unit kerja, sehingga pada masing-masing unit kerja dapat
menciptakan atau menyepakati bentuk norma hasil yang dikehendaki.
Kegiatan Pengawasan dan Kesepadanan Kegiatan
Dengan adanya perkembangan kegiatan di lingkungan APIP, 44 butir
kegiatan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menpan
No. 19/1996 dirasakan sudah tidak memadai lagi.
Berkenaan dengan hal tersebut, Pusbin JFA masih selalu menghimbau unitunit
kerja pengawasan di lingkungan APIP untuk segera mengusulkan
kesepadanan atas kegiatan-kegiatan di lingkungan masing-masing yang
dipandang belum tercakup dalam Keputusan Menpan No. 19/1996.
Hari Pengawasan
Setiap Forum Komunikasi JFA, Hari pengawasan (HP) selalu menjadi topik
permasalahan. Hasil Forum Komunikasi Tahun 2002 telah menyepakati
diperlukannya suatu batasan maksimal mengenai penggunaan HP dalam
perhitungan angka kredit PFA. Dalam Forum Komunikasi JFA dan
Kepegawaian Tahun 2003 disepakati kegiatan apa saja yang termasuk dan
tidak masuk dalam perhitungan HP maksimal.
Untuk Forum Komunikasi JFA Tahun 2005 ini, yang menjadi permasalahan
adalah menyangkut HP bagi Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu.
Sejak Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE- 06.04.00-27/PJFA/2002
tanggal 18 Januari 2002 mengenai pembatasan HP Pengendali Teknis dan
Pengendali Mutu dinyatakan tidak berlaku lagi, permasalahan HP kembali
menjadi topik pembicaraan, namun belum ditegaskan berapa jumlah HP yang
wajar untuk Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu yang menggendalikan
beberapa Tim.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 24
Oleh karena itu, sesuai dengan surat Kepala Pusbin JFA nomor: S–
60/JF/2/2005 tanggal 10 Januari 2005 hal Penetapan Jumlah HP Maksimal,
ditetapkan bahwa dalam hal Pengendali Teknis atau Pengendali Mutu yang
pada saat bersamaan melaksanakan lebih dari satu penugasan, maka untuk
kepentingan perhitungan angka kredit, jumlah HP Pengendali Teknis dan
Pengendali Mutu tidak sama dengan Ketua/Anggota Tim.
Manajemen Pengawasan
Perencanaan obyek pengawasan hendaknya dibuat dan dilaksanakan sesuai
dengan komitmen bersama yang telah digariskan oleh pimpinan organisasi.
Sehingga alokasi penugasan untuk setiap PFA adalah merupakan
kewenangan dari pimpinan unit kerja dengan memperhatikan pertimbangan
secara profesionalisme.
Untuk perencanaan yang lebih baik perlu disusun formulir KM 1 dan KM 2
sehingga perolehan angka kredit setiap PFA dapat direncanakan dengan
baik.
Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan pengawasan dan
solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut :
26. Pertanyaan:
Pangkat dan golongan PFA lebih tinggi bila dibandingkan dengan
jabatannya yang dimiliki (misal: pangkat Pembina, golongan IV/a
sedangkan jabatannya Auditor Ahli Muda), tarif angka kredit yang akan
digunakan yang mana. (Apakah golongan IV/a atau jabatan Auditor Ahli
Muda).
Jawaban:
Angka kredit dihitung berdasarkan jabatan. Dalam hal seorang PFA
berpangkat Pembina (golongan IV/a) sedangkan jabatannya Auditor Ahli
Muda, perhitungan angka kreditnya didasarkan pada jenis kegiatan pada
jenjang Auditor Ahli Muda. Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA
Edisi Tahun 2001 pertanyaan nomor 108.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 25
27. Pertanyaan:
Penetapan angka kredit menurut Keputusan Menpan No. 19/1996 belum
dapat digunakan sebagai alat pengukur prestasi kerja PFA karena
keputusan tersebut belum mengakomodir pemberian angka kredit untuk
PFA yang berprestasi.
Jawaban:
Hal tersebut akan menjadi masukan dalam usulan revisi Keputusan
Menpan No. 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka
Kreditnya.
28. Pertanyaan:
Dalam suatu tim penugasan, ada anggota tim yang rajin dan yang tidak
sedangkan penilaian angka kredit tidak membedakan yang rajin dan yang
tidak, hal ini membuat motivasi seseorang menjadi berkurang. Bagaimana
perlakuan dalam pemberian angka kreditnya.
Jawaban:
Atasan langsung bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan
bawahannya dan kewajaran dari angka kredit yang diajukan. Diharapkan
atasan langsung dapat membedakan tingkatan pelaksanaan pekerjaan
bawahannya sebagai bahan pertimbangan dalam menyetujui kewajaran
angka kredit dalam SPMK. Yang dimaksud kewajaran adalah seberapa
jumlah angka kredit yang dapat diberikan yang menggambarkan prestasi
kerja untuk masing-masing auditornya.
29. Pertanyaan:
Pembuatan Memo dan Nota Dinas oleh Kepala Bidang (Pejabat Struktural
Eselon III) untuk pengawasan selama ini tidak ada batasan maksimum
untuk HP maupun berapa kali dalam sebulan.
Jawaban :
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 26
Sampai saat ini belum terdapat ketentuan yang membatasi jumlah HP
dalam Nota Dinas. Jumlah HP dalam Nota Dinas tergantung kewajaran
untuk menyelesaikan penugasan, dan Nota Dinas tersebut ditembuskan
kepada Pimpinan Unit Kerja. Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA
Edisi Tahun 2004 pertanyaan nomor 18.
30. Pertanyaan :
Terdapat penugasan yang menggunakan Nota Dinas baik dari Kepala
Perwakilan maupun dari Kepala Bidang. Dalam pengusulan angka
kreditnya apakah harus menggunakan kelengkapan seperti Surat Tugas;
misalnya KM3, KM4, routing slip, dan sebagainya.
Jawaban :
Nota Dinas yang dapat diakui angka kreditnya adalah Nota Dinas yang
diterbitkan oleh pejabat struktural minimal eselon III. Jumlah HP dalam
Nota Dinas harus didasarkan kepada pertimbangan profesional, untuk
dapat diberikan angka kredit perlu didukung dengan bukti pencapaian
norma hasil dan anggaran waktu yang menunjukkan jumlah rencana waktu
bagi setiap PFA dalam penugasan.
31. Pertanyaan :
Apakah untuk semua butir kegiatan unsur pengawasan harus ada KM3
dan KM4 atau hanya untuk kegiatan pemeriksaan saja. Bagaimana dengan
kegiatan sosialisasi/asistensi.
Terdapat perbedaan ketentuan mengenai persyaratan kelengkapan KM3
dan KM4 dalam DUPAK antara Surat Edaran Pusbin JFA dengan SOP.
Dalam Surat Edaran Pusbin JFA setidaknya dilengkapi KM4 (optional)
sedangkan dalam SOP harus dilengkapi KM3 dan KM4.
Jawaban:
Dokumen anggaran waktu (KM3 dan KM4) diperlukan untuk meyakini
alokasi waktu yang direncanakan bagi masing-masing peran dalam Tim
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 27
Mandiri. Untuk kegiatan non audit, dokumen anggaran waktu dapat berupa
modifikasi form KM3 dan KM 4.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004 hal. 21.
32. Pertanyaan:
Bagaimana pemberian angka kredit untuk surat tugas Quality Assurance
(QA) yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan, dengan masa kerja tim yang
tercantum dalam surat tugas tersebut selama 3 (tiga) bulan.
Jawaban:
Apabila surat tugas QA tersebut bersifat “Surat Tugas Payung”, maka
angka kredit diberikan berdasarkan pelaksanaan kegiatan penugasan yang
dilakukan didalamnya bukan pada surat tugas tersebut. Dasar pemberian
angka kredit dapat diberikan sesuai dengan surat tugas setiap penugasan
QA yang dilakukan. Angka kredit dapat diberikan penuh apabila bersifat
“Surat Tugas Payung”.
Lihat Himpunan Tanya Jawab JFA Edisi Tahun 2002 hal. 24.
33. Pertanyaan:
Apakah surat tugas yang ditandatangani Pemimpin Proyek dapat diberikan
angka kredit.
Jawaban:
Berdasarkan angka VIII huruf A.butir 8, Surat Edaran Deputi Kepala BPKP
Bidang Administrasi (Sekretaris Utama) nomor: SE- 06.04.00-
1485/DI/1999 tanggal 23 Desember 1999 tentang Pelaksanaan JFA di
lingkungan BPKP, pejabat yang berwenang menandatangani surat
penugasan yang bersifat ekstern adalah pejabat struktural eselon II
sedangkan untuk intern oleh pejabat struktural eselon III.
Dengan demikian surat tugas yang diterbitkan oleh Pemimpin Proyek tidak
dapat diberikan angka kredit.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 poin C. 12.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 28
34. Pertanyaan:
Dalam melaksanakan penilaian angka kredit dipersyaratkan bahwa untuk
dapat dinilai atas kegiatan pengawasan yang dilakukan seorang PFA
harus disertakan norma hasil dalam DUPAK yang disampaikannya.
Dalam praktek, tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh seorang PFA
cukup luas sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menpan No. 19/996.
Dalam hal norma hasil terhadap kegiatan pengawasan yang non audit,
seringkali merugikan PFA karena kerap terjadi perbedaan pendapat
diantara Tim Penilai Angka Kredit apakah suatu bentuk norma hasil yang
diajukan PFA dapat diterima atau tidak.
Jawaban:
Bentuk kegiatan yang bersifat non-audit sangat beragam. Jika bentuk
penugasan non-audit tersebut merupakan kegiatan yang telah diatur oleh
Deputi teknis, maka norma hasil atas kegiatan audit tersebut mengacu
pada ketentuan dari Deputi teknis yang bersangkutan. Untuk kegiatan
non-audit yang belum ditentukan norma hasilnya pada masing-masing unit
dapat diciptakan atau disepakati bentuk norma hasil berdasarkan
persetujuan Kepala Perwakilan.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 pertanyaan
nomor 25 dan 26 hal. 38.
35. Pertanyaan:
Sampai saat ini kegiatan yang diakui dalam jabatan fungsional auditor
masih fokus pada kegiatan pengawasan dan audit, di lain pihak
penugasan untuk non-audit mulai banyak. Seyogyanya mulai dipikirkan
mengenai kesepadanan pemberian angka kreditnya terutama untuk
kegiatan seperti: pengkajian/ penelaahan peraturan perundangan di
bidang pengawasan, menilai pedoman pemeriksaan operasional,
menyusun profil instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/D, peer review.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 29
Apakah ada standar hasil pengkajian yang dapat dinilai sebagai norma
hasil.
Jawaban:
Sampai saat ini Pusbin JFA belum menerbitkan kriteria suatu hasil
pengkajian, karena norma hasil atas kegiatan tersebut sangat ditentukan
oleh kebutuhan dari Pimpinan unit kerja. Angka kredit diberikan apabila
pengkajian telah mencapai norma hasil sesuai dengan tujuan penugasan.
Kegiatan pengkajian/penelaahan terhadap peraturan perundangundangan,
peer review merupakan kegiatan yang termasuk dalam 44 butir
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menpan No. 19/1996.
Menilai pedoman pemeriksaan operasional dapat disepadankan dengan
”memutakhirkan pedoman dan atau sistem pengawasan”. Menyusun profil
dapat disepadankan dengan ”mempersiapkan bahan untuk tujuan
tertentu”.
36. Pertanyaan:
Penugasan audit khusus yang karena kekhususannya tersebut
membutuhkan waktu yang lama, tidak tertutup kemungkinan membutuhkan
waktu sampai beberapa tahun hingga pelaksanaan audit dihentikan atau
diputuskan tidak dilanjutkan atau tidak terbit laporan hasil audit.
Sebagai ganti laporan hasil audit dibuatkan laporan kemajuan pelaksanaan
oleh Kepala Bidang selaku Pembantu Penanggung Jawab (PPJ) audit
kepada Kepala Perwakilan.
Sebagai contoh : Audit atas permintaan pihak penyidik (kepolisian) tahun
2002 telah diterbitkan surat tugas di tahun 2003, perpanjangan surat tugas
pertama ditahun 2004 dan perpanjangan surat tugas kedua di tahun 2004.
Karena kesulitan data telah diputuskan bahwa pelaksanaan audit
dihentikan dan dibuat laporan intern dari PPJ kepada Kepala Perwakilan
bahwa audit tidak dapat dilanjutkan karena kesulitan data. Oleh Tim Penilai
Pusat dianggap tidak ada norma hasil, surat tugas tahun 2003 dianggap
dibatalkan dan diminta norma hasil.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 30
Apakah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Audit tidak dapat disepadankan
dengan norma hasil.
Jawaban:
Tim Penilai seyogyanya dapat melakukan komunikasi dengan PFA apabila
dijumpai hal-hal yang meragukan, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang
pada gilirannya terdapat pihak yang dirugikan.
Progress Report PPJ dapat disepadankan sebagai norma hasil pada setiap
akhir semester atau akhir tahun.
37. Pertanyaan:
Usulan angka kredit untuk penugasan penelitian dan pengembangan
masing-masing peran JFA dalam proses penyelesaian laporan tidak jelas
tingkatan tahapannya.
Jawaban:
Berdasarkan surat Kepala Pusbin JFA nomor : S-1090/JF.1/2002 tanggal
31 Desember 2002, angka kredit untuk penugasan Penelitian dan
Pengembangan telah disepadankan dengan kegiatan “Melaksanakan
Penelitan di bidang Pengawasan”.
Kepala Puslitbangwas memiliki kewenangan untuk membuat pengaturan
internal mengenai tingkatan tahap penyelesaian laporan penelitian dan
pengembangan sebagai bukti norma hasil.
Dalam dokumen penugasan penelitian dan pengembangan harus
tercantum alokasi waktu yang direncanakan untuk masing-masing peran
PFA.
38. Pertanyaan:
Terdapat kesulitan dalam menetapkan norma hasil untuk tugas sosialisasi
dan atau supervisi yang melebihi periode penilaian angka kredit.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 31
Jawaban:
Karena belum tercapai norma hasil maka belum dapat diberikan angka
kredit pada periode penilaian tersebut.
39. Pertanyaan:
Bagaimana melampirkan bukti pendukung/norma hasil untuk kegiatan yang
bersifat rahasia.
Jawaban:
Dalam Keputusan Kepala BPKP nomor: Kep- 817/K/JF/2002 tentang SOP
PPAK, kelengkapan bukti pendukung/norma hasil dapat berupa routing
slip, cover laporan yang dilegalisir oleh yang berwenang atau surat
keterangan dari eselon II. Untuk kegiatan yang bersifat rahasia, norma
hasil dapat berupa surat keterangan penyelesaian laporan dari Kepala Unit
Kerja/Pejabat eselon II (pemberi tugas).
40. Pertanyaan:
Pada sebagian besar perwakilan BPKP mungkin belum mengkaitkan
SPMK Pengawasan dengan penyelesaian penugasan.
SPMK tidak dibuat sesegera mungkin dan baru dibuat menjelang akhir
semester atau awal semester penilaian. Dengan keadaan ini dimungkinkan
SPMK Pengawasan dibuat kumulatif untuk beberapa penugasan, sehingga
SPMK ditandatangani oleh atasan langsungnya bukan oleh atasan tugas
mandiri.
Mungkin dapat dicontoh hal yang baik dan sudah dilakukan oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Bali, di mana SPMK dibuat sebagai syarat
kelengkapan konsep LHA dan SPMK ditandatangani oleh Pengendali
Teknis/Pengendali Mutu.
Bila SPMK Pengawasan obyek audit tertentu belum dilampirkan dalam
konsep LHA, maka konsep LHA tersebut dikembalikan ke Tim untuk
dilengkapi SPMK.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 32
Jawaban:
SPMK Pengawasan sebaiknya dipakai sebagai syarat kelengkapan LHA di
samping syarat lain, sehingga PFA di akhir semester tidak kesulitan
membuat SPMK, tinggal menghimpun SPMK Pengawasan yang telah
dibuat bersamaan dengan penyusunan konsep LHA.
Kebijakan mengenai penerapan hal tersebut diserahkan kepada
mekanisme intern masing-masing unit berdasarkan keputusan Kepala
Perwakilan.
41. Pertanyaan:
Apakah kegiatan pengarahan tidak mendapat angka kredit.
Jawaban:
Apabila yang dimaksudkan adalah kegiatan pengarahan yang berkaitan
dengan kegiatan pemeriksaan, tidak diberikan angka kredit tersendiri
karena kegiatan tersebut telah termasuk dalam kegiatan persiapan
pemeriksaan.
42. Pertanyaan:
PFA sering dibebani penyusunan laporan berkala yang menjadi tugas
pejabat struktural tanpa reward angka kredit.
Jawaban:
Penyusunan Laporan Berkala adalah kegiatan yang termasuk dalam butir
kegiatan “Membuat Laporan Hasil Pengawasan”, sehingga dapat diberikan
angka kredit.
43. Pertanyaan:
Bagi Auditor Trampil yang melaksanakan Audit Investigasi dinilai dengan
satuan hasil angka kredit pengawasan/audit biasa. Agar dibuat
kesepadanan sehingga dapat dinilai sesuai kegiatan audit khusus.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 33
Jawaban:
Berdasarkan Pasal 9 huruf c Keputusan Menpan No. 19/1996, pengaturan
tugas limpah bagi Auditor Trampil didasarkan pada ”kegiatan” bukan pada
”peran” sebagaimana Auditor Ahli.
Tugas Audit Investigasi bagi Auditor Pelaksana dan Pelaksana Lanjutan
merupakan kegiatan tugas limpah ke atas. Terhadap kegiatan ini tidak
perlu diterbitkan kesepadanan tersendiri.
44. Pertanyaan:
Masih terdapat perbedaan persepsi tentang Auditor Trampil yang
ditugaskan melakukan pemeriksaan dengan peran setingkat lebih tinggi
(tugas limpah) yang dinyatakan diberikan angka kredit tertinggi pada
kolomnya. Agar lebih konkrit mohon diberikan penjelasan yang mana yang
dimaksud dengan angka kredit tertinggi pada kolomnya.
Jawaban:
Contoh angka kredit tertinggi pada kegiatan Auditor Trampil yang
melaksanakan kegiatan dengan peran setingkat lebih tinggi (tugas limpah)
adalah sbb :
• Auditor Pelaksana Lanjutan yaitu kegiatan meringkas hasil
pengawasan dengan nilai 0,0103.
• Auditor Penyelia yaitu kegiatan memberikan kesaksian dalam
peradilan kasus hasil pengawasan dengan nilai 0,0229.
45. Pertanyaan:
Dalam penugasan audit dana dekonsentrasi, surat tugas yang diterbitkan
untuk setiap tim audit hanya satu. Namun, kegiatan audit yang harus
dilaksanakan lebih dari satu kegiatan dan LHA yang harus disusun lebih
dari satu laporan hasil audit karena adanya bagian-bagian proyek.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 34
Jawaban:
Pada dasarnya angka kredit yang diberikan berdasarkan anggaran waktu
penugasan atau surat tugas yang telah memperhitungkan tahap-tahap
pemeriksaan termasuk pelaksanaan dan penyusunan laporan.
Dalam tahap pelaksanaan dan penyusunan laporan dimaksud tentu saja
sudah diperhitungkan anggaran waktu masing-masing kegiatan.
46. Pertanyaan:
Masih terdapat persepsi yang berbeda-beda tentang boleh tidaknya
pemberian angka kredit untuk panitia pelaksana diskusi Laporan Realisasi
Anggaran atau semacamnya dalam FGD ( Focus Group Discussion).
Jawaban:
Panitia pelaksana diskusi Laporan Realisasi Anggaran atau semacam
FGD, dapat diberikan angka kredit atas kepanitiaan tersebut, namun yang
diberlakukan hanya satu kepanitiaan dalam satu tahun.
47. Pertanyaan:
Dalam penugasan penyusunan modul, perlu adanya ketegasan mengenai
tata cara perhitungannya.
Jawaban:
Berdasarkan surat Kepala Pusbin JFA nomor: S- 1090/JF.1/2002 tanggal
31 Desember 2002 hal Kesepadan Kegiatan di Lingkungan Pusdiklatwas
BPKP dengan kegiatan yang diberikan angka kredit berdasarkan
Keputusan Menpan No. 19/1996, kegiatan penyusunan modul termasuk
dalam kegiatan “Menyiapkan Bahan Untuk Tujuan Tertentu”.
Dalam dokumen Penugasan harus tercantum alokasi waktu yang
direncanakan untuk masing-masing sebagai penyusun, pereviu dan editor.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 35
48. Pertanyaan:
Apakah dalam penugasan penyusunan/pembuatan soal ujian, dapat
diberikan angka kredit.
Jawaban:
Kegiatan penyusunan/pembuatan soal ujian tidak termasuk ke dalam
kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan MENPAN nomor: 19
Tahun 1996, sehingga tidak dapat diberikan angka kredit.
Hal ini telah diatur dalam surat Kepala Pusbin JFA nomor: S-
1090/JF.1/2002 tanggal 31 Desember 2002.
49. Pertanyaan:
Dalam penilaian DUPAK, apabila ada kegiatan yang tidak terdapat dalam
kesepadanan, apakah angka kreditnya diakui atau tidak.
Jawaban:
Kegiatan yang dapat diberikan angka kredit adalah kegiatan sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menpan No. 19/1996 dan kesepadanan yang telah
diterbitkan oleh Kepala Pusbin JFA.
Kegiatan yang telah diusulkan kesepadanannya namun tidak dapat
diterima sebagai kegiatan pengawasan, maka tidak dapat diberikan angka
kredit.
Terhadap kegiatan pengawasan yang ”bersifat baru” agar diusulkan
kesepadanan kegiatan dan satuan angka kreditnya kepada Pusat
Pembinaan JFA sebagai bahan penyempurnaan ketentuan JFA.
Pusbin JFA terus melakukan evaluasi kelayakan kesepadanan yang
diajukan oleh setiap unit.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2001 pertanyaan
nomor 46 dan 47, hal. 23-24.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 36
50. Pertanyaan:
Kegiatan website antara lain melakukan perubahan content website
masing-masing unit, studi banding ke pengelola websiter di luar BPKP.
Kegiatan membuat website tersebut disepadankan dengan kegiatan apa
dalam 44 butir kegiatan menurut Keputusan Menpan No. 19/1996.
Jawaban:
Kegitan tersebut disepadankan dengan kegiatan “Menyiapkan bahan untuk
tujuan tertentu”.
51. Pertanyaan:
Angka Kredit Penugasan sehubungan dengan Budaya Kerja:
Sesuai dengan Pedoman Budaya Kerja sebaiknya dibentuk Kelompok
Budaya Kerja (KBK) untuk Tata Usaha dan Fungsional. Bagi PFA yang
masuk menjadi KBK Fungsional dan ditugaskan kegiatan sehubungan
budaya kerja seperti penyusunan laporan semester budaya kerja,
pembuatan program jangka pendek budaya kerja atau penyusunan
program jangka panjang budaya kerja, apakah dapat disepadankan pada
salah satu kegiatan 44 unsur pengawasan.
Seperti diketahui kegiatan tersebut ”bukan merupakan kegiatan Auditor”
dan sejalan dengan jawaban Forum Komunikasi JFA Tahun 2002 bahwa
penugasan seorang PFA tidak dapat diberikan angka kredit sepanjang
bukan merupakan kegiatan auditor dan tidak dapat disepadankan dengan
kegiatan pengawasan. Bagaimana hal tersebut disikapi.
Jawaban:
Kegiatan budaya kerja yang dapat disepadankan dengan 44 butir kegiatan
adalah: Penyusunan Laporan Semester dapat disepadankan dengan
kegiatan ”Membuat Laporan Hasil Pengawasan”.
Membuat Program Jangka Pendek Budaya Kerja/Penyusunan program
jangka panjang budaya kerja dapat disepadankan dengan ”Menyiapkan
Bahan Untuk Tujuan Tertentu”.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 37
52. Pertanyaan:
Seringnya penolakan penugasan audit, apakah terhadap Surat Tugas yang
batal tersebut dapat diakui angka kreditnya sesuai perencanaan yang telah
menggunakan HP PFA.
Jawaban:
Terhadap Surat Tugas yang batal dapat diberikan angka kredit dengan
menggunakan HP realisasi (bukan HP dalam Surat Tugas) dan dilengkapi
dengan laporan sumir. Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi
Tahun 2002 pertanyaan nomor 25 dan 26.
53. Pertanyaan:
Seorang Pengendali Teknis/Pengendali Mutu yang memegang beberapa
ST (10 ST) dengan jangka waktu penugasan yang sama, apakah
perolehan angka kreditnya dapat disamakan dengan Pengendali
Teknis/Pengendali Mutu yang memegang satu ST.
Apakah perlu dipertimbangkan dapat tambahan bonus angka kredit apabila
HP-nya belum maksimal. Dalam suatu penugasan, HP Pengendali Teknis
dan Pengendali Mutu tidak secara tegas ditetapkan sehingga mengambang
dan dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanannya.
Jawaban:
Sesuai surat Kepala Pusbin JFA nomor : S – 60/JF/2/2005 tanggal 10
Januari 2005 hal Penetapan Jumlah HP Maksimal, HP Pengendali Teknis
dan Pengendali Mutu, poin 2 (3), dalam hal Pengendali Teknis atau
Pengendali Mutu pada saat bersamaan melaksanakan lebih dari
satu penugasan,
maka untuk kepentingan angka kredit jumlah HP Pengendali Mutu dan
Pengendali Teknis tidak sama dengan Tim.
Masing-masing HP untuk Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis
dicantumkan dalam rencana anggaran waktu pemeriksaan dan jumlah HP
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 38
Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis maksimal sama dengan jumlah
hari kerja yang tersedia pada periode penugasan audit. Dengan demikian
tidak diperlukan bonus khusus berupa angka kredit kepada Auditor yang
belum mencapai HP maksimal.
54. Pertanyaan:
Dalam surat Kepala Pusbin JFA nomor: S-60/JF/2/2005 tanggal 10 Januari
2005, telah ditetapkan HP maksimal semester I sebesar 119 HP dan
semester II sebesar 118 HP. Apabila seorang PFA dalam semester I hanya
memperoleh surat tugas dan mengikuti kegiatan pengembangan profesi
serta kegiatan penunjang dengan jumlah HP keseluruhannya kurang dari
119 apakah sisa HP di semester I dapat menambah HP maksimal di
semester II.
Perlu ada kesamaan perlakuan di masing-masing unit kerja dalam hal
pengajuan DUPAK “semesteran” HP maksimum dibagi 2 (118 HP) atau
237 HP selama satu tahun sehingga dalam satu semester bisa melebihi
118 HP. Hal ini berpengaruh dalam total angka kredit untuk kenaikan
pangkat.
Jawaban:
Sisa HP di semester I dapat ditambahkan ke dalam HP maksimal di
semester II, sehingga HP maksimal dalam satu tahun tetap dapat tercapai
sebesar 237 HP. Hal ini telah ditegaskan dalam Surat Kepala Pusbin JFA
nomor: S- 60/JF/2/2005 tanggal 10 Januari 2005 hal Penetapan Jumlah HP
Maksimal, HP Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu, poin 2 (4).
55. Pertanyaan:
PFA mendapat ST lebih dari satu (tanggal dan jangka waktu sama) pada
penugasan yang sifatnya crash program dan penggunaan HP belum
maksimal sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda antar anggota
Tim Penilai dalam perhitungan Angka Kredit.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 39
Jawaban:
HP bagi Dalnis dan Daltu mengacu pada SE- 60/JF/2/2005, sedangkan
untuk KT dan AT mengacu pada SE- 769/JF/1/2003 tanggal 14 Juli 2003
hal Penegasan Hasil Forum JFA dan Kepegawaian Tahun 2003 .
56. Pertanyaan:
HP dibatasi, merugikan bagi yang mendapat surat tugas bertumpuk pada
saat yang sama. Terutama untuk crash program seperti audit dekon, audit
pengadaan, IKMN, SIMDA, SAKD, dan evaluasi lainnya.
HP Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu tidak seragam di antara
Perwakilan BPKP dan Direktorat. Alokasi HP untuk penugasan-penugasan
yang bersifat crash program, kurang memperhatikan keselarasan dengan
HP maksimal dan Hari Kalender. Hal ini berakibat HP yang dicapai oleh
PFA tidak realistis dengan Hari Kalender yang tersedia.
Sebagai contoh : Penugasan tertentu harus diselesaikan dalam jangka
waktu satu bulan (maksimal hari kalender 25 hari), seorang PFA /Tim Audit
memperoleh tujuh Surat Tugas dengan alokasi masing-masing ST lima
hari, maka perolehan HP PFA menjadi tidak realistis lagi.
Dalam hal pelaksanaan penugasan, tim sering dibebani tugas yang tidak
seimbang antara waktu dan biaya. Contohnya penugasan proyek yang
ber- DIP milyaran dan fisik yang bertebaran dibanyak kabupaten, hanya
diberikan HP dua minggu ditambah SPPD empat hari.
Jawaban:
Penentuan jumlah HP untuk setiap penugasan merupakan kewenangan
Pimpinan di masing-masing unit kerja atas dasar pertimbangan
profesionalisme. Yang menjadi pedoman dalam perhitungan HP adalah
jumlah HP Maksimal 237 setahun untuk yang menggunakan hari kerja lima
hari dalam seminggu bagi masing-masing PFA tidak terlampaui.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 40
57. Pertanyaan:
Pelaksanaan profesi pengawasan di lingkungan BPKP pada umumnya
belum berjalan memuaskan utamanya untuk merespon program
percepatan pemberantasan KKN yang dicanangkan oleh pemerintah saat
ini, hal ini terlihat dari pola hubungan JFA yang tidak berjalan sehingga
PFA menjadi terkotak-kotak dan tidak solid. Sebagian besar PFA berminat
pada tugas-tugas operasional audit dan asistensi di Pemda-pemda
sehingga perhatian dan komitmen percepatan pemberantasan KKN masih
sekedar slogan saja.
Jawaban:
Penentuan obyek pengawasan perlu direncanakan dengan baik dan
diperlukan komitmen bersama untuk melaksanakan apa yang telah
digariskan oleh Pimpinan Organisasi.
Pengaturan Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan PFA dalam
Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-1450/K/SU/2003 telah mengatur
mengenai tugas dan kewenangan masing-masing Pejabat.
58. Pertanyaan:
Penugasan tidak merata, sehingga angka kredit yang diperoleh masingmasing
PFA memiliki rentang perbedaan yang jauh (contoh si “A”
memperoleh penugasan HP maksimal bahkan kelebihan HP dalam
setahun, sedangkan si “B” hanya mendapat penugasan kurang dari 150 HP
setahun).
Penugasan terhadap PFA Ketua Tim tidak optimal, dimana banyak PFA
yang anggota tim sudah diperankan sebagai ketua tim audit.
Jawaban:
Alokasi penugasan pada setiap Pejabat Fungsional Auditor adalah
merupakan kewenangan Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dengan
memperhatikan dan pertimbangan secara profesionalisme.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 41
Idealnya setiap awal tahun disusun formulir kendali mutu (KM) 1 dan KM 2
sehingga perolehan angka kredit setiap PFA dapat direncanakan dengan
baik.
59. Pertanyaan:
PFA yang diperbantukan di unit kerja lain dan melaksanakan lebih dari satu
penugasan mengalami kesulitan pada saat menyusun DUPAK karena
harus meminta tanda tangan dari masing-masing atasan langsung
fungsional.
Jawaban:
Pada dasarnya setiap DUPAK harus ditandatangani oleh Pejabat Pengusul
sebagaimana diatur dalam angka III Surat Edaran Kepala BPKP nomor :
SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999 tentang Organisasi,
Mutasi, Tata Usaha, dan tata Kerja Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat
Fungsional Auditor di lingkungan BPKP. Disamping itu setiap PFA
bertanggung jawab dalam setiap pembuatan SPMK sekaligus menghitung
perolehan angka kredit setiap selesai melaksanakan suatu tugas di bidang
pengawasan. Dengan demikian apabila PFA tersebut akan mengajukan
angka kredit pada suatu periode angka kredit tidak akan memberatkan PFA
yang bersangkutan.
Pengaturan mengenai penetapan dan penunjukan atasan langsung telah
diatur dalam Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan
PFA.
60. Pertanyaan :
Dalam pelaksanaan tugas Auditor dibatasi adanya ukuran HP maksimal
untuk 1 tahun yaitu 237 hari. Jika yang menjadi dasar pengukur bahwa
237 hari untuk 1 tahun, karena antara lain dipotong cuti, sakit dll,
bagaimana dengan Auditor yang tidak menggunakan hak cutinya dan
pelaksanan tugas dilapangan pada hari sabtu dan minggu.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 42
Jawaban :
Sesuai SE Kepala Pusbin JFA No: SE-1098/JF/2003 tanggal tanggal 25
september 2003, tentang Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA
dilingkungan APIP tahun 2003, Perhitungan HP maksimal untuk unit kerja
yang menerapkan 5 hari kerja per minggu sebesar 237 hari berasal dari :
– Hari tersedia dalam 1 tahun : 365
– Dikurangi : Hari minggu ( 52 )
Hari Sabtu ( 52 )
Libur Nasional ( 12 )
Cuti Tahunan ( 12 )
237 hari
Untuk unit kerja dengan 6 hari kerja per minggu, maka HP setahun adalah
289 HP.
Apabila seorang auditor dalam tahun yang bersangkutan tidak
memanfaatkan cuti tahunannya, maka HP maksimal akan ditambah
dengan 12 hari (dalam pengajuan DUPAK harus disertakan surat
keterangan sisa cuti yang bersangkutan dari pejabat kepegawaian unit
setempat). Namun demikian juga harus tetap diperhatikan adanya cuti
bersama yang sifatnya harus digunakan.
61. Pertanyaan :
Satuan nilai angka kredit per butir kegiatan pengawasan sebagaimana
tertera dalam Lampiran Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 perlu
disesuaikan mengingat tidak semua Itjen/Bawas mempunyai HP minimal
200 per tahun.
Jawaban :
Penetapan satuan angka kredit yang tertera dalam lampiran Keputusan
MENPAN No. 19/1996 telah memperhitungkan jangka waktu kenaikan
pangkat dalam 4 tahun.
Contoh :
Seorang auditor Ahli Madya dengan Gol. IV/a, untuk naik ke gol. IV/b
harus mengumpulkan angka kredit 150. Dengan demikian, dalam
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 43
setahun yang bersangkutan diharapkan dapat mengumpulkan angka
kredit 37,5 (150/4). Angka kredit sebesar 37,5 dapat dicapai dalam 1250
jam setahun, sedangkan yang berlaku saat ini dengan mengacu pada HP
maksimal setahun 237 hari, maka dalam setahun seorang PFA dapat
mencapai 1777,5 jam setahun ( 237 x 7,5 jam ).
Kegiatan yang dapat diberikan angka kredit, berasal dari 44 butir kegiatan
sesuai dengan Keputusan MENPAN 19/1996, pasal 7, sehingga tidak
terbatas pada kegiatan Pemeriksaan Akuntan, Pemeriksaan Keuangan
dan Ketaatan, Pemeriksaan Keuangan , Pemeriksaan Khusus dan
Pemeriksaan Akuntabilitas.
62. Pertanyaan :
Dari 44 kegiatan sub Unsur Pengawasan hanya beberapa butir saja yang
sesuai pada beberapa Itjen, sehingga perlu dilakukan pengembangan
atau penafsiran cakupan kegiatan.
Jawaban :
Terhadap kegiatan baru yang ada di unit kerja pengawasan, dapat
diusulkan kesepadanannya kepada Pusbin JFA untuk dibahas dan
disepakati.
63. Pertanyaan :
Masalah angka kredit dan butir kegiatan sangat erat sekali hubungannya,
sehingga perlu penambahan butir kegiatan dan angka kreditnya.
Masalah yang dihadapi Bawasda di daerah adalah adanya butir kegiatan
yang dilaksanakan oleh Bawasda di luar yang disebutkan pada butir
kegiatan yang baku sebanyak 44 kegiatan sebagaimana Lampiran Kep
Menpan 19/1996, antara lain:
a. Jenis pemeriksaan komprehensif yang meliputi:
– Tugas pokok dan fungsi entitas/obrik
– Aspek Keuangan
– Aspek Sumber daya Manusia (SDM)
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 44
– Aspek Sarana dan Prasarana
– Aspek Metode Kerja
b. Jenis Pemeriksaan Khusus dan Kasus
Jawaban :
– Pemeriksaan komprehensif diklasifikasikan dalam kegiatan
“Melaksanakan Audit Operasional“
– Melakukan pemeriksaan kasus atau pemeriksaan khusus diklasifikasi
dalam kegiatan “Melaksanakan Audit Khusus/Audit Investigatif”
64. Pertanyaan :
Kegiatan-kegiatan di Bawasda tidak hanya menyangkut pengawasan di
bidang keuangan dan pembangunan, namun terdapat kegiatan yang lebih
komplek dan spesifik dalam melaksanakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, antara lain
pemeriksaan kasus mengenai pelanggaran disiplin pegawai yang
menyangkut PP 30 tahun 1980 dan PP 10 Tahun 1983, pemeriksaan
Bidang Pemerintahan Desa, pemeriksaan kasus atas pengaduan
masyarakat atau berita koran, monitoring kegiatan Dinas/ Badan/
Lembaga, pencapaian target PAD dan lain-lain, dan pemeriksaan khusus.
Pemeriksaan dimaksud penghitungan angka kreditnya belum terakomodir
dalam rincian kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran
Kepmenpan No. 19/1996 di samping ada kesulitan lain mengenai
pembatasan hari pemeriksaan dalam satu tahun dengan 5 hari kerja yaitu
237 hari.
Jawaban :
– Audit yang menyangkut PP No. 30/1980 dan PP No. 10/1983
diklasifikasikan dalam kegiatan “Melaksanakan Audit Ketaatan”
– Audit atas pencapaian target PAD termasuk dalam kegiatan
“Melaksanakan Audit Kinerja/Akuntabilitas”
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 45
– Pengecekan atas pengaduan masyarakat atau berita koran termasuk
dalam kegiatan “Mempersiapkan Bahan Untuk Tujuan Tertentu”
Terhadap kegiatan yang belum dapat dikategorikan ke dalam 44 butir
kegiatan pengawasan sebagaimana diatur dalam Kepmenpan No.
19/1996, agar diusulkan kepada Pusbin JFA. Pada tahap selanjutnya
Pusbin JFA akan menerbitkan surat/surat edaran berkaitan dengan
pengklasifikasian kegiatan yang diusulkan ke dalam salah satu butir
kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri PAN Nomor 19
Tahun 1996.
65. Pertanyaan :
Kegiatan pengawasan yang meliputi pemeriksaan bidang pengelolaan
tugas pokok dan fungsi, sarana dan prasarana (inventaris dan kekayaan)
dan sumber daya manusia (aparatur) belum mendapat nilai angka kredit.
Jawaban :
Kegiatan audit atas tugas pokok dan fungsi terhadap obyek secara
menyeluruh dan meliputi berbagai aspek antara lain : sarana dan
prasarana (inventaris dan kekayaan) dan SDM (aparatur), dapat
disepadankan dengan kegiatan “melaksanakan kegiatan audit
operasional”.
66. Pertanyaan :
Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Proyek dalam rangka pembayaran termin
sesuai kontrak dapat disepadankan perhitungan angka kreditnya dengan
pemeriksaan apa.
Jawaban :
Apabila kegiatan pemeriksaan fisik proyek untuk tujuan pembayaran
termin tersebut diterbitkan Surat Tugas tersendiri, maka kegiatan tersebut
dapat dikelompokkan dalam kegiatan ”melaksanakan audit keuangan
dan atau ketaatan”.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 46
67. Pertanyaan :
Penilaian angka kredit masih terjadi perbedaan persepsi yakni untuk
pemeriksaan khusus yang menurut kami berindikasi penyimpangan tetapi
oleh Tim Penilai Pusat dianggap sebagai pemeriksaan operasional dan
diberikan angka kredit operasional sehingga merugikan PFA.
Jawaban :
Pemeriksaan khusus atau sekarang dikenal dengan audit investigatif
adalah audit untuk membuktikan adanya suatu penyimpangan yang
berindikasikan KKN. Biasanya audit investigatif cukup memakan HP yang
panjang, karena tingkat kesulitannya relatif berbeda dengan audit lainnya.
Tehnik dan prosedur auditnyapun berbeda dengan audit lainnya, LHA dari
audit investigatif yang memenuhi unsur TPK diserahkan ke pihak
Kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Bahan yang diperlukan untuk
memperoleh angka kredit dari audit investigatif, antara lain adanya surat
pelimpahan/penyampaian LHA ke pihak Kejaksaan atau adanya nota
kesepakatan antara pihak Bawasda dengan Kejaksaan untuk memproses
tindak lanjut atas penyimpangan yang berindikasi TPK. Sedangkan audit
atas permintaan di luar PKPT yang reguler bukan merupakan audit
investigatif.
68. Pertanyaan :
Penilaian angka kredit terutama di bidang pengawasan, jumlah angka
kredit sesuai dengan Kepmenpan No. 19/1996 mempunyai nilai angka
kredit 0,0…. Nilai ini sangat rendah sehingga perlu banyak kegiatan untuk
mencapai nilai satu koma sekian (1,….).
a. Diusulkan agar penilaian angka kredit dimaksud agar dapat diubah
sehingga auditor tidak terlalu sulit dalam mengumpulkan nilai
kreditnya.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 47
b. Untuk standar nilai setiap kegiatan Badan Pengawasan Daerah
Kabupaten/Kota diatur dengan aturan khusus yang lebih ringan dan
disesuaikan dengan kondisi Daerah/SDM tersedia.
c. Agar perhitungan angka kredit di belakang koma cukup 1 (satu)
angka saja (sepersepuluh).
Jawaban :
Prinsip penetapan satuan angka kredit unsur pengawasan didasarkan
pada kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat PNS selama 4
tahun (kenaikan pangkat reguler). Beban kerja yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat selama 4 tahun adalah 5000 jam kerja atau 1250 jam
kerja/tahun atau setara dengan 200 hari kerja/tahun. Di samping itu,
penetapan satuan angka kredit untuk setiap butir kegiatan juga
didasarkan dari kompleksitas atau tingkat kesulitan yang timbul dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dengan suatu perhitungan normatif yang didasarkan dari jumlah hari
tersedia dalam satu tahun untuk melakukan kegiatan yaitu 237 hari, maka
seorang PFA dimungkinkan untuk memperoleh angka kredit yang cukup
untuk kenaikan pangkatnya kurang dari 4 tahun.
69. Pertanyaan :
Ruang lingkup kegiatan untuk Auditor Trampil yang dapat diberikan angka
kredit sangat sempit/sedikit, dimana terdapat beberapa kegiatan yang
pada prakteknya seringkali dilaksanakan oleh Auditor Trampil tetapi
sesuai dengan Lampiran I A Kepmenpan Nomor 19/1996 tidak tercantum
butir kegiatan dan satuan angka kreditnya, yaitu:
a. audit operasional dan khusus yang dilaksanakan oleh PFA
Trampil Gol. II/b – II/d
b. audit khusus yang dilaksanakan oleh PFA Trampil Gol. III/a dan
III/b
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 48
c. audit operasional yang dilaksanakan oleh PFA Trampil Gol. III/c
dan III/d
Bagaimanakah penilaian angka kredit untuk kegiatan tersebut ?
Jawaban :
Berdasarkan penjelasan tugas limpah, maka:
– PFA yang melaksanakan kegiatan pada butir a dan b tersebut telah
melaksanakan kegiatan pada jenjang setingkat lebih tinggi dari yang
seharusnya (tugas limpah ke atas), sehingga diberikan angka kredit
maksimal dari butir kegiatan pada jenjang yang seharusnya. Audit
operasional dan khusus yang dilaksanakan oleh PFA Trampil Gol. II/b
– II/d diberikan angka kredit sebesar 0.004, sedangkan audit khusus
yang dilaksanakan oleh PFA Trampil Gol. III/a dan III/b diberikan
angka kredit sebesar 0.0103.
– PFA yang melaksanakan kegiatan pada butir c tersebut telah
melaksanakan kegiatan pada jenjang setingkat lebih rendah dari yang
seharusnya (tugas limpah ke bawah), sehingga diberikan angka kredit
minimal dari butir kegiatan pada jenjang yang seharusnya, yaitu
0.0200.
70. Pertanyaan :
Terdapat Surat Tugas seorang Auditor Trampil Pemula Golongan II/c
yang mengikuti kegiatan rapat Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan
BPK, tidak dapat dihitung angka kreditnya karena di dalam Lampiran 1A
Keputusan Menpan No. 19/1996 tentang rincian kegiatan angka kredit
Jabatan Fungsional Auditor Trampil tidak terdapat butir kegiatan yang
berkaitan dengan Surat Tugas tersebut.
Jawaban :
Mengikuti kegiatan rapat Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan BPK
disepadankan dengan kegiatan “memantau tindak lanjut” yang
merupakan salah satu butir kegiatan dalam jenjang jabatan Auditor
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 49
Trampil Pratama (Auditor Pelaksana Lanjutan). PFA tersebut telah
melaksanakan tugas limpah ke atas, sehingga diberikan angka kredit
sebesar 0.004.
71. Pertanyaan :
Jumlah angka kredit yang diberikan dalam suatu kegiatan pengawasan
sangat kecil jika disesuaikan dengan kondisi tenaga auditor yang sesuai
dengan jenjang jabatannya.
Contoh:
Seorang Auditor Trampil dengan jabatan Penyelia, ditugaskan sebagai
Ketua Tim (karena keterbatasan tenaga auditor) tetapi angka kredit yang
diperoleh tidak disesuaikan dengan Auditor Ahli.
Jawaban :
Berdasarkan penjelasan tugas limpah, maka peran PFA Trampil dalam
penugasan adalah sebagai anggota tim, sedangkan tugas limpahnya
didasarkan pada pelaksanaan butir kegiatan pada jenjang jabatan di atas
(tugas limpah ke atas) dan di bawah (tugas limpah ke bawah).
Selanjutnya perhitungan angka kreditnya adalah sebagaimana disebutkan
dalam tabel di atas.
72. Pertanyaan :
Terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan oleh Tim Pemeriksa
sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Bawasda
Provinsi, ditemui adanya masalah yang berhubungan dengan pemberian
angka kredit pada masing-masing pejabat dengan perannya masingmasing
sehingga untuk sementara dilakukan penilaian secara kolektif
berdasarkan surat tugas tersebut, tanpa membedakan peran berdasarkan
hasil pelaksanaan tugasnya masing-masing sesuai dengan jabatan yang
telah ditetapkan untuk JFA. BPKP selaku instansi Pembina JFA dapat
menetapkan jenis pekerjaan yang dapat dinilai untuk setiap jabatan dalam
JFA, sehingga apabila PFA tidak dapat melakukan peran yang telah
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 50
ditentukan untuk jabatannya, maka PFA yang bersangkutan tidak dapat
diberikan angka kredit dalam pelaksanaan tugasnya.
Jawaban :
Setiap surat tugas pengawasan yang diterbitkan hendaknya
mencantumkan jabatan dan peran dari setiap PFA. Apabila pada suatu
unit kerja tidak terdapat auditor trampil atau ahli yang sesuai dengan
jenjang jabatan dan perannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 KEPMENPAN No. 19 Tahun 1996 atau terdapat
pertimbangan lainnya dari Kepala/Pimpinan Unit Organisasi, maka di
dalam penugasan dapat diberlakukan tugas limpah. Sedangkan apabila
dalam penugasan pengawasan tidak secara jelas mencantumkan peran
Auditor yang bersangkutan, maka penilaian angka kredit diberikan
berdasarkan peran yang seharusnya sesuai dengan jabatan dan sertifikat
yang dimiliki.
73. Pertanyaan :
Pada butir-butir kegiatan sebagaimana tsb pada lampiran I B Keputusan
Menpan 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka
Kreditnya, yaitu: Rincian Butir Kegiatan Angka Kredit (Unsur
Pengawasan) Pejabat Fungsional Auditor, sbb:
– Auditor Ahli Pertama yang berperan sebagai Ketua Tim;
– Auditor Ahli Muda yang berperan sebagai Pengendali Teknis;
– Auditor Ahli Madya yang berperan sebagai Pengendali Mutu.
Dimana jumlah butir-butir kegiatan yang dilakukan oleh mereka hanya 18
butir, tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Tim /Dalnis
dan Daltu (Definitif). Seyogyanya mereka (PFA) itu diberi kewenangan
untuk melakukan butir-butir kegiatan sama dengan yang dilakukan oleh
Ketua Tim; Dalnis maupun Daltu, dan juga besaran indeks angka
kreditnya, 44 butir kegiatan pengawasan (untuk ketua Tim dan Dalnis)
serta 22 butir kegiatan pengawasan (untuk Daltu).
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 51
Jawaban :
Sesuai dengan konsep hubungan pangkat, jabatan dan peran, maka
seorang Auditor Ahli Pertama peran seharusnya adalah sebagai Anggota
Tim, Auditor Ahli Muda peran seharusnya adalah sebagai Ketua Tim, dan
Auditor Ahli Madya peran seharusnya adalah sebagai Pengendali Teknis.
Namun demikian untuk beberapa butir kegiatan (disesuaikan dengan
kompleksitas dan tingkat kesulitannya) PFA tersebut dapat berperan
setingkat di atas peran seharusnya.
Wacana yang berkembang dalam penyusunan revisi Kepmenpan Nomor:
19/1996 adalah sesuai dengan usulan dimaksud, sehingga pada masa
yang akan datang butir kegiatan yang dilaksanakan PFA adalah sama
untuk setiap jenjang jabatannya, yang membedakan adalah perannya
dalam penugasan.
74. Pertanyaan :
Pembatasan hari pemeriksaan untuk 5 (lima) hari kerja sebanyak 237 HP
dan 6 (enam) hari kerja sebanyak 289 HP dirasakan sangat kurang
mengingat volume kegiatan pelaksanaan pengawasan di Bawasda dalam
1 tahun cukup tinggi.
Jawaban:
Penetapan HP maksimal setahun yaitu 237 untuk lima hari kerja dan 289
untuk enam hari kerja telah memperhitungkan bebarapa aspek, yaitu
Jumlah hari setahun dikurangi dengan hari libur, hari libur nasional, dan
cuti tahunan. Penambahan HP dimungkinkan apabila PFA dalam tahun
yang bersangkutan tidak mengambil cuti tahunan, maka sisa cuti tahunan
dalam setahun tersebut dapat ditambahkan kedalam HP maksimal.
75. Pertanyaan :
Kegiatan pengawasan yang ada di daerah sangat terbatas obriknya dan
sangat bergantung dari Alokasi APBD dan lebih lagi jam yang
diperhitungkan perhari hanya 6 1/2 jam ditambah lagi hari pemeriksaan
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 52
hanya 10 hari per obrik atau 14 hari/obrik sehingga kalau dikali dengan
satu tahun bahkan 2 ½ s.d. 3 tahun, sangat-sangat kurang untuk
mengumpulkan angka yang dipersyaratkan yang lebih dari 50 s.d. 100
yang harus dikumpulkan oleh para PFA.
Agar dikeluarkan dengan aturan tentang jam yang diperhitungkan, hari
pemeriksaan yang lebih memadai (lebih besar khusus para PFA di Kab/Kota
begitu juga dengan jumlah hari pemeriksaan), agar ditegaskan dengan
Surat/Aturan dari BPKP sehingga harinya diperbanyak bahkan 1 bulan/pada
1 obrik, sehinga menguntungkan PFA dalam perhitungan angka kredit.
Jawaban:
Untuk memaksimalkan penggunaan HP dalam rangka pencapaian angka
kredit diharapkan setiap PFA selain melakukan tugas-tugas audit, juga
perlu melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya (dari 44 butir kegiatan
pengawasan, hanya 6 butir kegiatan pengawasan yang bersifat audit).
Akibat dari OP yang kurang/terbatas, PFA tidak maksimal dalam
penggunaan HP nya yang pada gilirannya pencapaian angka kredit
sangat jauh dari yang diharapkan dan kenaikan pangkat bisa lebih dari
empat tahun. Upaya yang perlu ditempuh selain perluasan tugas auditor
di atas, perlu adanya pemahaman terhadap HP yang semula HP itu
adalah sama dengan Hari SPPD namun seharusnya HP itu terdiri dari
mulai Perencanaan, Pelaksanaan sampai Penyusunan Laporan.
Adapun penetapan lamanya audit dari suatu obrik adalah merupakan
pertimbangan profesional dari Pejabat di lingkungan Bawasda yang
antara lain dengan memperhitungkan jenis audit, tingkat kesulitan dan dari
sisi anggaran yang tersedia.
76. Pertanyaan :
Pengaturan hari efektif tim pemeriksa antara Pengendali Teknis, Ketua
Tim, Anggota Tim, setiap kali pemeriksaan diatur harinya sama karena tim
pemeriksa dibentuk permanen. Bagaimana pengaturan hari efektif antara
Dalnis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 53
Jawaban :
Pengaturan hari efektif tim pemeriksa untuk Pengendali Teknis, Ketua
Tim, Anggota Tim adalah sama yaitu menggunakan HP Maksimal
sebagaimana dijelaskan di atas. Sementara itu kewajaran penetapan HP
dalam surat tugas sepenuhnya tanggung jawab dari pimpinan unit kerja.
Apabila Seorang Pengendali Teknis membawahi beberapa tim dalam
suatu rentang waktu penugasan yang sama, maka jumlah HP Pengendali
Teknis yang dapat dinilai adalah HP yang terpanjang dari salah satu tim
dan bukan dari penjumlahan HP dari seluruh tim.
C. PENGEMBANGAN PROFESI
Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini berkenaan dengan kegiatan
pada unsur Pengembangan Profesi yang merupakan bagian dari Unsur
Utama Kegiatan PFA sebagaimana tercantum dalam huruf A.1 Lampiran 1 A
dan 1 B Keputusan Menpan No. 19/996 tentang Jabatan Fungsional Auditor
dan Angka Kreditnya.
Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam forum mengenai
pengembangan profesi adalah:
Penilaian angka kredit untuk kegiatan workshop dan PKS
Dalam ketentuan JFA, tidak diatur secara spesifik mengenai
penyelenggaraan workshop. Dalam Forum Komunikasi JFA Tahun 2003
disepakati bahwa pada dasarnya suatu workshop (bengkel kerja) adalah
merupakan pelatihan mengenai suatu topik atau keahlian tertentu. Workshop
di lingkungan unit kerja sendiri pada dasarnya dapat disamakan dengan PKS.
Bagi PFA yang ditugaskan menjadi instruktur dalam Workshop yang
diselenggarakan di unit kerja lain, angka kredit bagi Instruktur disepadankan
dengan kegiatan “Melaksanakan Penyuluhan di bidang Pengawasan”,
sedangkan bagi peserta merupakan kegiatan PKS. Lihat Himpunan Tanya
Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004, pertanyaan No. 5, hal. 14.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 54
Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi
Dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE-06.04.00-27/PJFA/2002
tentang Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja dan Alokasi
Angka Kredit, telah disebutkan Diklat-diklat yang masuk kategori Diklat
Pengembangan Profesi dan diklat yang tidak masuk kategori Diklat
Pengembangan Profesi. Diklat Pembentukan auditor tidak masuk kedalam
kategori Diklat Pengembangan Profesi tetapi masuk unsur pendidikan.
Karya Tulis Ilmiah
Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-13.00.00-125/K/1997
yang dimaksud dengan Karya Tulis Ilmiah adalah Artikel yang dapat diberikan
angka kredit dalam bentuk tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan yang
diterbitkan dan diedarkan secara nasional melalui media massa yang diakui
oleh BPKP dan LIPI.
Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan pengembangan profesi
dan solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut:
77. Pertanyaan:
d. Bagaimana ketentuan JFA mengenai Workshop, karena belum ada
aturan yang secara khusus membahas masalah tersebut.
e. Apa saja kriteria sehingga suatu kegiatan dapat dimasukkan
sebagai PKS.
f. Pendidikan profesi berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan IAI
dinilai sebagai apa. Kegiatan ini tidak disertai daftar hadir, notulen
maupun bukti fisik lain. Apakah masuk unsur pengembangan
profesi atau unsur penunjang.
Jika kegiatan seminar tidak ada/menerbitkan sertifikat, bagaimana
pengakuan angka kreditnya.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 55
g. Bagaimana perlakuan atas PKS yang dilaksanakan oleh bidang
tertentu/unit kerja lain. Padahal PKS tersebut tidak masuk dalam
Rencana PKS yang telah ditetapkan.
Apakah terhadap anggota satuan tugas PKS yang bertugas
menyelenggarakan PKS dapat diberikan angka kredit yang
sepadan dengan notulis atau moderator.
Bagaimana jika ada PFA di instansi tertentu yang kegiatannya
dalam satu periode hanya mengikuti PKS.
h. Menjadi saksi ahli dalam persidangan semakin sering dilakukan
oleh auditor BPKP. Bagaimana ketentuan mengenai hal tersebut.
i. Selain PKS, unsur pengembangan profesi lain kurang mendapat
perhatian dari institusi. Mohon tanggapannya.
j. Perolehan Angka Pengembangan Profesi atas kegiatan Sosialisasi
LAKIP, GCG dsb yang diselenggarakan oleh Deputi , dikoreksi
dengan catatan Sertifikat bukan diterbitkan oleh Pusdiklatwas
BPKP. Berdasarkan kondisi awal diperkenalkannya LAKIP dan
GCG ke Pemda dan Instansi terkait, kegiatan tersebut langsung
ditangani oleh Deputi sehingga Sosialisasi ke Daerah berikut
Penerbitan Sertifikat dilaksanakan langsung oleh Deputi.
k. PFA sedang bertugas (dalam kota atau luar kota) kemudian
mengikuti Seminar/semiloka/PKS namun penggunaan HP belum
maksimal sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda antar
anggota Tim Penilai.
l. PFA golongan IV/a ikut Desiminasi di Jakarta. Angka kreditnya
dihitung sebagai apa. Pusbin JFA sebagai kontrol di cross ke
laporan Triwulanan. Di laporan keikutsertaannya tidak dilaporkan.
Jawaban :
a. Dalam ketentuan JFA, belum diatur secara khusus masalah
workshop, namun dalam Forum Komunikasi JFA Tahun 2003
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 56
disepakati pengertian workshop sebagai berikut : workshop
(bengkel kerja) merupakan pelatihan (peningkatan kemampuan
praktis) mengenai suatu topik atau keahlian tertentu. Secara
umum workshop dapat dikelompokkan sebagai PKS mengingat
penekanannya pada hal-hal yang praktis. Oleh karena itu penilaian
angka kredit bagi peserta workshop sama dengan kegiatan PKS
sedangkan bagi Instruktur workshop angka kreditnya disepadankan
dengan kegiatan ”Melaksanakan Penyuluhan di Bidang
Pengawasan”.
Penilaian angka kredit terhadap kegiatan workshop dilakukan
dengan melihat azas substansi kegiatan dan bukti formal. Apabila
secara substansi kegiatan tersebut merupakan suatu pelatihan
yang bersifat workshop dan bukti formal (undangan dan sertifikat)
kegiatan menunjukkan hal tersebut, maka kegiatan itu dianggap
sebagai workshop dan dikategorikan sebagai pengembangan
profesi. (lebih lanjut lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA
Edisi Tahun 2004, pertanyaan nomor 5 hal. 14).
b. Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP nomor: Kep-
1246/K/SU/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Pedoman PKS
di lingkungan BPKP, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) adalah
sebagai pelatihan secara teratur/terjadual untuk meningkatkan
kemampuan pegawai dalam rangka menunjang tugas-tugas unit
kerja, yang penyelenggara dan pesertanya berasal dari pegawai
unit kerja yang bersangkutan.
Dalam PKS, penekanan lebih pada unsur Pelatihan (praktis) dan
bukan Pendidikan (teoritis). Oleh karena itu, materi PKS lebih
difokuskan pada hal-hal praktis dengan adanya Pemrasaran
(penyaji) yang memaparkan kondisi-kondisi yang ada dalam
praktek dan moderator sebagai pengendali berjalannya diskusi.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 57
Bukti keikutsertaan PKS tidak perlu ditandai dengan sertifikat,
cukup dengan bukti kehadiran dan notulensi.
Saat ini sedang dilakukan penyempurnaan (termasuk dalam Revisi
Ketentuan JFA) terhadap besaran angka kredit PKS dan dasar
perhitungnya (per hari atau per kegiatan). Menunggu ketentuan
yang telah direvisi maka penilaian angka kredit atas PKS dinilai hari
per hari.
Pengarahan dari pimpinan unit kerja dapat dikategorikan sebagai
PKS apabila pimpinan unit memandang substansi materi terkait
dengan pengawasan.
c. PPL yang diselenggarakan oleh IAI dapat disepadankan dengan
PKS dengan bukti pendukung surat tugas dan sertifikat.
Seminar yang tidak menerbitkan sertifikat dapat diberikan angka
kredit seminar apabila ada surat keterangan dari penyelenggara
tentang keikutsertaan dalam seminar.
d. PKS dapat dilakukan secara terbatas (dalam suatu bidang
tertentu), dan tidak harus melibatkan seluruh PFA dan dapat
diberikan angka kreditnya sepanjang memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pedoman PKS (Keputusan Kepala
BPKP nomor: KEP-1246/K/SU/2004). Namun demikian,
pelaksanaan PKS hendaknya dikoordinasikan dengan Koordinator
PKS.
Untuk Satgas PKS pemberian angka kredit disamakan dengan
angka kredit untuk kepanitiaan (tidak diberikan per
penyelenggaraan PKS tapi berdasarkan periode waktu).
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2002
pertanyaan nomor 54 hal. 46.
Sampai saat ini belum dipandang perlu untuk membatasi PKS.
Namun demikian, kegiatan PKS hendaknya tidak dijadikan kegiatan
utama auditor.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 58
e. Dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2005 telah
disepakati bahwa untuk diberikan angka kredit bagi Auditor yang
menghadiri persidangan pada saat Auditor BPKP atau Pejabat
lainnya dimintai keterangan sebagai pemberi keterangan ahli.
Kegiatan tersebut diberikan angka kredit PKS sebagai peserta, dan
agar didukung dengan persyaratan sesuai pedoman berlaku.
f. Berdasarkan Keputusan Menpan No. 19/1996 tentang Jabatan
Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, disebutkan yang
termasuk Pengembangan Profesi Pengawasan antara lain:
• Membuat karya ilmiah / karya tulis di bidang pengawasan.
• Menerjemahkan / menyadur karya tulis ilmiah di bidang
pengawasan.
• Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan di bidang
pengawasan.
• Melakukan pelatihan di kantor sendiri (PKS) / Inhouse
Training.
• Berpartisipasi secara aktif di dalam pemaparan (ekspose)
draft / pedoman/modul/fatwa di bidang pengawasan.
• Melakukan studi banding di bidang pengawasan.
Merujuk ketentuan diatas, sebenarnya banyak kegiatan yang dapat
dilakukan untuk pengembangan profesi pengawasan selain kegiatan
PKS, tinggal insiatif dari PFA serta kewenangan Pimpinan Unit
masing-masing dalam merealisasikannya.
g. Peserta kegiatan sosialisasi disepadankan dengan PKS walaupun
terhadap kegiatan itu diterbitkan sertifikat. Lihat penegasan hasil forum
tahun 2002.
h. Kegiatan seminar/semiloka dan atau PKS dapat diberikan angka kredit
sepanjang memenuhi persyaratan dan tidak melebihi HP maksimal.
Untuk kegiatan seminar/semiloka/PKS yang harinya bersamaan
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 59
dengan penugasan lain di luar kota, angka kredit hanya dapat
diberikan kepada kegiatan penugasan lain tersebut.
i. Dapat diberikan angka kredit PKS bila memenuhi persyaratan yang
ditentukan, seperti daftar hadir, materi yang dipaparkan, maupun
notulen. PKS tersebut karena tidak diselenggarakan di Perwakilan
tentu tidak akan ada dalam Laporan Triwulan PKS di Perwakilan.
78. Pertanyaan:
a. Mengapa dalam Lampiran Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor:
SE-06.04.00-27/PJFA/2002 hal Penjelasan Unsur Pengembangan
Profesi, Jam Kerja dan Alokasi Angka Kredit, Diklat Pembentukan
Auditor Ahli dan Trampil tidak termasuk dalam diklat yang dapat
dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi.
b. STTPP yang belum diterima namun pengumuman hasil ujian telah
keluar, dalam pengajuan DUPAK apakah dimungkinkan dengan
melampirkan pengumuman kelulusan. Bagi tim penilai apakah bisa
langsung menilai kelulusan tersebut atau dapat ditunda
penilaiannya (karena unsur pengembangan profesi telah
mencukupi).
c. Bagaimana perlakuan angka kredit atas pendidikan Brevet Pajak.
d. Seorang PFA mendapat sertifikat diklat yang berasal dari kegiatan
tahun 2003, tetapi sertifikat tersebut baru diterima pada bulan
Maret 2004, sehingga oleh PFA dimasukkan angka kredit pada
masa Jan-Juni 2004, tetapi ternyata tidak diakui oleh Tim Penilai
Angka Kredit. Agar tetap bisa diakui harus didukung data apa.
e. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa. Terhadap sertifikat yang
diperoleh tanpa diklat dapat diberikan angka kredit dengan
mengacu pada surat edaran Kapusbin JFA nomor: SE-
91/JF.1/2003 tanggal 31 Januari 2003. Atas kelulusan sertifikasi
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 60
”Pengadaan Barang dan Jasa”, dipertimbangkan juga dapat
diberikan angka kredit.
f. Pengembangan Profesi untuk Diklat Teknis Non-Auditor. Surat
Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE-06.04.00-27/PJFA/2002
tanggal 18 Januari 2002 diatur diklat yang dapat dan yang tidak
dapat dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi.
g. Bagaimana dengan seorang PFA (menjadi anggota tim penilai
angka kredit atau satgas instruktur sosialisasi JFA) yang mengikuti
diklat teknis untuk pegawai lainnya seperti diklat tim penilai angka
kredit atau diklat pasca inpassing JFA. Apakah diklat tersebut
dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi.
h. Perhitungan angka kredit atas Diklat Pengembangan Profesi
kurang adil karena intervalnya terlalu besar.
i. Kegiatan diklat, dikategorikan pada unsur pengembangan profesi
atau unsur penunjang.
Jawaban:
a. Diklat pembentukan terampil/ahli tidak dikategorikan sebagai unsur
pengembangan profesi karena diklat tersebut bersifat
“pembentukan auditor”, tidak bersifat pengembangan profesi.
Diklat pembentukan ahli dan trampil masuk kedalam unsur
pendidikan sub unsur pendidikan dan pelatihan.
b. Setuju dengan usulan dan sudah dilaksanakan oleh Tim Penilai
Pusat yaitu PFA yang telah lulus ujian sertifikasi JFA yang
dinyatakan dalam bentuk pengumuman kelulusan namun belum
menerima STTPP maka yang bersangkutan dapat melampirkan
pengumuman kelulusan tersebut dalam pengajuan DUPAK-nya.
c. Pendidikan/ Diklat Brevet Pajak merupakan diklat teknis substantif
yang dapat dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi
sesuai SE Kepala Pusbin JFA nomor: SE-06.04.00.27/PJFA/2002
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 61
tanggal 18 Januari 2002 perihal Penjelasan Unsur Pengembangan
Profesi, Jam Kerja, dan Alokasi Angka Kredit. Diklat Brevet Pajak
yang diselenggarakan lebih dari 30 jam pelatihan, pemberian
angka kreditnya mengacu pada Keputusan Menpan No. 19/1996.
d. Sedangkan diklat Brevet Pajak yang diselenggarakan kurang dari 30
jam dan perolehan sertifikat brevet perpajakan melalui ujian tanpa
mengikuti diklatnya, pemberian angka kreditnya mengacu pada Surat
Edaran Kepala Pusbin JFA nomor : SE-91/JF.1/2003 tanggal 31
Januari 2003 hal Penegasan Hasil Rakor Kepegawaian dan JFA tahun
2002.
e. Apabila yang dimaksud adalah sertifikat non diklat sertifikasi JFA maka
sertifikat tersebut dapat diakui pada masa Januari – Juni 2004 dengan
menggunakan HP tahun 2003, dengan bukti pendukung sesuai SOP
PPAK.
f. Perolehan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui ujian tanpa
suatu diklat, dapat diberikan angka kredit kegiatan pengembangan
profesi dengan besaran yang sama seperti perolehan sertifikasi brevet
pajak atau gelar profesi lainnya, sebagaimana telah diatur dalam Surat
Edaran Kapusbin JFA nomor: SE-91/JF.1/2003 tanggal 31 Januari
2003 tentang Penegasan Hasil Rakor Kepegawaian dan JFA tahun
2003.
g. Diklat Tim Penilai dan Diklat Pasca Inpassing dimasukan sebagai sub
unsur pendidikan.
h. Hal tersebut telah masuk dalam materi Revisi Ketentuan.
i. Lihat Surat Edaran Kepala Pusat Pembinaan JFA nomor: SE-06.04.0-
27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 tentang Penjelasan Unsur
Pengembangan Profesi, Jam Kerja dan Alokasi Angka Kredit.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 62
79. Pertanyaan:
a. Setiap dua bulan sekali Perwakilan menerbitkan bulletin yang
isinya tentang Pengawasan, direncanakan akan dimasukkan dalam
website Perwakilan. Apabila ada PFA yang menulis dalam artikel
tersebut apakah dapat dinilai angka kreditnya.
Setiap buletin disampaikan kepada seluruh pegawai pada waktu
terima amplop Gaji/TKPKN.
b. Perlu diatur bobot minimal yang berhubungan dengan materi
bahasan, format penyajian dan jumlah halaman suatu karya tulis
yang dapat dikategorikan sebagai Karya Imiah sesuai jenjang
jabatan penulisnya, dan perlu diatur tata cara penilaiannya
sehingga tujuan untuk meningkatkan mutu hasil pengawasan dapat
tetap tercapai.
c. Jumlah penulisan suatu artikel/karya ilmiah dibatasi sesuai dengan
jabatan seorang PFA, misalnya seorang Auditor Ahli Muda hanya
dinilai tiga artikel/karya ilmiah dalam satu tahun, hal ini sangat
merugikan bagi PFA yang rajin menulis, dan mengurangi semangat
untuk menulis/membuat suatu karya ilmiah.
d. Sampai saat ini belum ada petunjuk teknis tentang penilaian
makalah yang diajukan PFA dalam DUPAK, sehingga perwakilan
kesulitan dalam menentukan kriteria penilaian makalah tersebut.
Jawaban:
a. Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-13.00.00-
125/K/1997 yang dimaksud dengan Karya Tulis Ilmiah adalah
Artikel yang dapat diberikan angka kredit dalam bentuk tulisan
ilmiah populer di bidang pengawasan yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional melalui media massa yang diakui oleh
BPKP dan LIPI.
Bulletin yang diberikan kepada pegawai dalam setiap pembayaran
Gaji/TKPKN dimaksud tidak termasuk dalam pengertian tersebut.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 63
b. Usulan tersebut telah dituangkan dalam Draft Pedoman Karya Tulis
yang telah dibahas dalam Forum Komunikasi JFA dan
Kepegawaian Tahun 2005.
c. Pembatasan dilakukan untuk mengarahkan agar auditor
menghasilkan karya tulis yang bermutu. Dengan jumlah karya tulis
yang dibatasi tersebut telah cukup untuk memenuhi persyaratan
perolehan angka kredit pengembangan profesi. Pengaturan ini
bersifat sementara sampai dengan diterbitkannya Pedoman
Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah.
d. Draft Pedoman Karya Tulis dibahas dalam Forum Komunikasi JFA
dan Kepegawaian Tahun 2005. Diperkirakan pada Triwulan IV
Tahun 2005 Pedoman tersebut sudah dapat disebarluaskan di
lingkungan APIP.
80. Pertanyaan:
a. Dalam ekspose modul bila satu hari terdapat lebih dari satu modul
yang dipaparkan dianggap satu kegiatan?
b. Ekspose pedoman sering tidak diakui angka kreditnya.
c. Unsur Pengembangan Profesi yang besarnya 10% dari unsur
Utama sebagai syarat untuk kenaikan pangkat agar ditinjau
kembali, mengingat untuk memperoleh angka kredit
Pengembangan Profesi tersebut sangat sulit.
Jawaban :
a. Apabila yang dimaksudkan adalah modul pelatihan, sesuai dengan
Surat Kepala Pusbin JFA nomor: S-1090/JF.1/2002 tanggal 31
Desember 2002, kegiatan tersebut merupakan bagian dari
penyusunan modul yang disepadankan dengan mempersiapkan
bahan untuk tujuan tertentu.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 64
b. Kriteria sudah jelas dinyatakan dalam Buku Himpunan Ketentuan
JFA tahun 1999 halaman 168. Lihat juga Himpunan Tanya Jawab
Seputar JFA Edisi Tahun 2003 hal. 48.
c. Unsur pengembangan profesi dibandingkan unsur utama
jumlahnya bervariasi tergantung pada Pangkat dan Jabatan PFA.
Usulan akan dimasukkan sebagai bahan revisi ketentuan.
81. Pertanyaan :
Perhitungan angka kredit melaksanakan studi banding agar dihitung
perhari, dengan pertimbangan tingkat kesulitan perolehan angka kredit
pengembangan profesi.
Jawaban :
Sesuai dengan Kepmenpan No. 19/1996 perhitungan angka kredit dari
kegiatan studi banding dihitung per kegiatan. Usulan untuk
diperhitungkan per hari menjadi masukan untuk Revisi Ketentuan.
Sedangkan perolehan angka kredit pengembangan profesi yang ”relatif
mudah” adalah justru dari kegiatan PKS.
82. Pertanyaan :
Sejumlah Auditor yang akan naik pangkat terbentur pada persyaratan
angka kredit kumulatif yaitu pengembangan profesi auditor dengan nilai
angka kredit 1 – 5, dikarenakan terbatasnya waktu maupun biaya untuk
mengikuti seminar dan pendidikan.
Jawaban :
Pengembangan Profesi merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat
mengembangkan diri dan meningkatkan profesionalisme PFA di bidang
pengawasan secara berkelanjutan. Makin tinggi jabatan seorang auditor,
maka yang bersangkutan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan
wawasan yang lebih luas.
Sesuai SE-06.04.0-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002, diklat teknis
substansi dikategorikan pula dalam kegiatan pengembangan profesi.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 65
Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Kapusbin JFA No.
1098/JF/1/2003 tanggal 25 September 2003 tentang Penegasan Hasil
Forum APIP 2003, disepakati bahwa beberapa kegiatan pengembangan
profesi (a.l membuat karya ilmiah/karya tulis di bidang pengawasan,
menerjemahkan / menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengawasan,
berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan di bidang pengawasan)
tidak termasuk dalam kegiatan yang diperhitungkan Hari Pengawasan
(HP).
83. Pertanyaan :
Bagaimana angka kredit untuk kegitan diklat dibawah 30 jam.
Jawaban :
Berdasarkan Surat Edaran Kapusbin Nomor : 91/JF.1/2003 tgl
31/01/2003 tentang penegasan hasil rakor kepegawaian & JFA tahun
2002 untuk kegiatan Diklat dibawah 30 jam dapat diberikan angka kredit
0,5.
84. Pertanyaan :
Seorang PFA dengan angka kredit pengembangan pofesi yang lebih
kecil dibandingkan PFA yang lain dalam golongan dan pangkat yang
sama dapat naik pangkat.
Jawaban :
Angka kredit pengembangan profesi untuk kenaikan pangkat bukan
didasarkan pada kumulatif perolehan namun pada delta (tambahan)
perolehan angka kredit pengembangan profesi dalam pangkat terakhir.
Persyaratan angka kredit pengembangan profesi untuk kenaikan
pangkat dikecualikan untuk kenaikan pangkat pertama setelah
inpassing. (SE No. 1098/JF/1/2003 tanggal 25 September 2003).
85. Pertanyaan :
Keikutsertaan auditor dalam diklat-diklat teknis subtansi adalah wujud
dari pengembangan diri dan peningkatan pengetahuan dalam
menjalankan profesi sehingga dapat di kategorikan sebagai
pengembangan profesi.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 66
Jawaban :
Sesuai SE-06.04.0-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002, diklat teknis
substansi dikategorikan pula dalam kegiatan pengembangan profesi.
86. Pertanyaan :
Kelebihan nilai pengembangan profesi setelah kenaikan pangkat, tidak
dapat ditabung sebagai tambahan untuk kenaikan pangkat berikutnya,
hanya diakui sebagai jumlah komulatif nilai angka kredit yang telah
dicapai, hal ini dapat menurunkan semangat auditor dalam rangka
mengembangkan diri sebagai wujud tanggung jawab profesinya.
Jawaban :
Angka kredit Pengembangan profesi berbeda disetiap jabatan/pangkat
karena auditor dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang
lebih luas.
Dengan demikian angka kredit pengembangan profesi yang telah
diperoleh pada pangkat yang lama belum cukup untuk menunjang
tugas-tugas dipangkat yang baru, sehingga diperlukan kegiatan
pengembangan profesi yang sesuai dengan jabatan/pangkat yang
dipangkunya.
87. Pertanyaan :
Persyaratan untuk pengesahan kegiatan Pengembangan Profesi karya
tulis sangat sulit, yaitu dibuat dalam bentuk buku, diakui LIPI, diterbitkan
dan diedarkan secara nasional yang kesemuanya itu memerlukan waktu
yang lama dan biaya tidak sedikit, padahal untuk unsur pengembangan
profesi mutlak harus ada sesuai dengan jenjangnya (± 15% dari unsur
utama).
Jawaban :
Pusbin JFA telah menyusun Pedoman Penyusunan dan Pengujian
Karya Tulis Ilmiah.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 67
88. Pertanyaan :
Para PFA sangat terbatas melakukan kegiatan pengembangan profesi
karena terbatasnya sarana/literatur dan lain-lain serta tidak ada waktu
sisa dalam satu bulan karena setelah selesai audit, melaksanakan tugas
tambahan/struktural, melaksanakan sisa-sisa tunggakan pekerjaan audit
pada Auditan dan lain sebagainya.
Jawaban :
Salah satu kegiatan pengembangan profesi yang paling memungkinkan
untuk diselenggarakan adalah melakukan Pelatihan Di Kantor sendiri
(PKS). Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan PKS maka pada setiap
unit kerja hendaknya dibentuk satgas PKS yang bertanggungjawab
terhadap:
– penyusunan rencana PKS yang meliputi jadwal, materi, dan penyaji.
– pelaksanaan PKS
– pelaporan PKS, yang selain disampaikan kepada unit kerja terkait
juga dapat digunakan sebagai norma hasil bagi PFA.
Di samping itu, terdapat kegiatan pengembangan profesi yang dapat
dilaksanakan tanpa disertai/menunggu penugasan dari pimpinan unit
kerja dan tidak mempengaruhi/mengurangi HP maksimal dalam periode
yang dinilai, yaitu:
– membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan
– menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang
pengawasan
– berpartisipasi dalam penerbitan buku di bidang pengawasan.
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Kegiatan pengembangan profesi
selain yang tercantum dalam Lampiran I A dan I B Kepmenpan Nomor
19/1996, termasuk juga beberapa jenis diklat yang bersifat Pendidikan
Profesi Berkelanjutan/PPL (Continuing Professional Education).
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 68
89. Pertanyaan :
Mengingat implementasi JFA di Bawasda masih dalam masa transisi,
sedangkan untuk kenaikan pangkat, perolehan angka kredit untuk
pengembangan profesi dipersyaratkan sangat ketat, maka perlu adanya
kebijakan agar persyaratan Komposisi Persentase Angka Kredit untuk
kenaikan pangkat yang diatur dalam Keputusan Kepala BPKP No.
13.00.00-125/K/1997 tgl. 5 Maret 1997 tidak mengikat, sepanjang
perolehan angka kredit dari unsur pengawasan sudah cukup.
Jawaban :
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada dasarnya kegiatan
pengembangan profesi merupakan suatu kegiatan yang harus
dilaksanakan oleh PFA dalam setiap jenjang jabatannya. Persyaratan
komposisi persentase angka kredit tersebut telah memperhitungkan
kebutuhan minimal angka kredit dari unsur pengembangan profesi untuk
kenaikan pangkat, di samping untuk lebih memacu setiap PFA untuk
menjaga dan mengembangkan profesinya.
90. Pertanyaan :
Angka kredit untuk pengembangan profesi setelah kenaikan pangkat
pasca inpassing adalah Delta bukan Kumulatif sehingga sulit bagi PFA
untuk mencapai angka tersebut.
Jawaban :
Persyaratan delta dimaksudkan agar PFA pada setiap jenjangnya dapat
memelihara dan mengembangkan profesionalitasnya di bidang
pengawasan secara berkelanjutan.Persyaratan perolehan angka kredit
sejumlah tertentu dari sub unsur Pengembangan Profesi tersebut dapat
dipertimbangkan untuk belum diberlakukan pada kenaikan pangkat
pertama setelah pengangkatan ke dalam JFA (pertama, perpindahan,
dan inpassing).
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 69
91. Pertanyaan :
Apakah kertas kerja perorangan pada saat mengikuti SPAMA maupun
DIKLATPIM II yang diresume dapat diajukan angka kreditnya sebagai
unsur pengembangan profesi.
Jawaban :
Kertas kerja dimaksud tidak dapat lagi diajukan angka kreditnya, karena
sudah termasuk dalam rangkaian kegiatan untuk memperoleh sertifikat
SPAMA/Diklat Pim II.
92. Pertanyaan :
Apakah membuat Nota Dinas ke Kepala Daerah, bisa diberi angka kredit
Pengembangan profesi.
Jawaban :
Kegiatan membuat nota dinas kepada Kepala Daerah bukan kegiatan
yang dapat diberikan angka kredit.
93. Pertanyaan :
Mengikuti Diklat, Bimtek, Penataran di luar bidang pengawasan supaya
dipertimbangkan diberikan nilai angka kredit.
Jawaban :
Kegiatan diklat teknis substansi, bimtek di bidang pengawasan dapat
diberikan angka kredit sebagai sub unsur pengembangan profesi,
sedangkan diklat/penataran yang sifatnya dapat memperluas cakrawala
pengawasan dan menambah pengetahuan serta wawasan auditor dapat
diberikan angka kredit sub unsur pendidikan.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 70
94. Pertanyaan :
Dalam pemberian angka kredit PFA unsur pengembangan profesi,
permasalahan yang timbul karena keterbatasan anggaran waktu yang
digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan sehingga tidak dapat
ditempuh langkah-langkah sesuai dengan yang ditentukan dalam
penilaian angka kredit JFA, seperti rapat persiapan pemeriksaan, rapat
pemaparan hasil pemeriksaan, sehingga kadang pemaparan hasil
pengawasan hanya pada obyek pemeriksaan guna memperoleh
tanggapan dari pejabat yang diperiksa.
Jawaban :
Angka kredit untuk pemaparan hasil pengawasan dihitung berdasarkan
jam penugasan pemeriksaan (unsur pengawasan) dengan pertimbangan
bahwa pemaparan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan
pemeriksaan yang dilakukan.
Bagi PFA yang tidak terlibat dalam pemeriksaan tersebut namun
mengikuti pemaparan, dapat diberikan angka kredit pengembangan
profesi sebagai peserta PKS dan dalam pengusulan angka kreditnya
harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan PKS.
95. Pertanyaan :
Tingkat kemampuan yang berbeda menyebabkan adanya tingkat
kesenjangan dalam memperoleh angka kredit.
Jawaban :
Pemahaman dan tingkat kemampuan untuk masing-masing PFA
mungkin berbeda. Untuk menyamakan pemahaman dan meningkatkan
kemampuan serta wawasan auditor diperlukan adanya semacam Diklat
Teknis Substansi. Penyelenggaraan diklat tersebut dapat dilaksanakan
oleh instansi pengguna JFA bekerjasama dengan Pusdiklatwas atau
Perwakilan BPKP setempat berdasarkan usulan dari unit Bawasda
masing-masing.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 71
96. Pertanyaan :
Membuat karya tulis/ilmiah dan menterjemahkan/menyadur buku dan
bahan lain di bidang pengawasan serta berpartisipasi secara aktif dalam
penerbitan buku di bidang pengawasan (publikasi karya tulis ilmiah
dalam bentuk buku yang diedarkan secara nasional) sangat sulit untuk
dilakukan oleh Auditor utamanya di daerah sehingga menghambat
pengumpulan angka kredit.
Jawaban:
Karya tulis ilmiah merupakan salah satu (bukan satu-satunya) kegiatan
yang dapat diberikan angka kredit sebagai unsur pengembangan
profesi. Kompensasi angka kredit yang diberikan dalam karya tulis ilmiah
cukup besar yaitu antara 1,5 sampai 12,5.
Sebagai contoh untuk kegiatan membuat karya tulis ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang
didokumentasikan dalam bentuk makalah. Atas kegiatan tersebut angka
kredit yang diberikan adalah sebesar 3,5. Angka kredit sebesar ini
nilainya sama dengan kegiatan pengawasan secara reguler yang
dilakukan oleh seorang Auditor Ahli Muda selama 4 – 5 minggu.
Keuntungan lain dari kegiatan membuat karya tulis ilmiah adalah
kegiatan ini tidak mengurangi HP.
Kriteria karya tulis ilmiah yang dapat diberikan angka kredit serta
mekanisme penyusunannya oleh PFA dan pengujiannya telah diatur
dalam Keputusan Kepala BPKP No. Kep-911/K/JF/2005 tanggal 06
Oktober 2005 perihal Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis
Ilmiah di Bidang Pengawasan.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 72
97. Pertanyaan :
Persyaratan penulisan karya ilmiah terlalu berat karena harus
dipublikasikan
Jawaban:
Sesuai dengan penjelasan di atas, maka tidak semua karya tulis ilmiah
yang dapat diberikan angka kredit tersebut harus dipublikasikan. Dari 5
jenis karya tulis ilmiah tersebut terdapat 2 jenis yang mutlak harus
dipublikasikan yaitu hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau
evaluasi dan penulisan populer, sedangkan 3 jenis lainnya dapat tidak
dipublikasikan (di dokumentasikan).
98. Pertanyaan :
Kesulitan dalam membuat karya tulis ilmiah, hasil penelitian, pengkajian
di Bidang Pengawasan
Jawaban:
Untuk mengatasi hal tersebut, unit kerja dapat mengajukan permohonan
secara tertulis mengenai bahan dalam rangka penulisan karya tulis
ilmiah di bidang pengawasan ke Perwakilan BPKP setempat atau ke
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Jl. Cideng Timur 54
Jakarta).
99. Pertanyaan :
Kurangnya kemampuan auditor dalam penguasaan bahasa asing dan
penulisan karya ilmiah.
Jawaban:
PFA dapat meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa asing
melalui diklat bahasa oleh instansi yang bersangkutan atau dikirim untuk
mengikuti kursus bahasa yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan luar sekolah dengan bantuan biaya sebagian atau
sepenuhnya dari instansi.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 73
D. PENUNJANG
Permasalahan yang dibahas dalam kelompok Unsur Penunjang Kegiatan
PFA sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan
Menpan No. 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka
Kreditnya.
Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas mengenai penunjang
antara lain adalah sebagai berikut :
Mengajar/Melatih pada Diklat Pegawai
Kegiatan mengajar/melatih pada diklat pegawai adalah merupakan salah satu
kegiatan yang termasuk dalam Unsur Penunjang. Hal yang dipertanyakan
dalam kegiatan ini adalah menyangkut pemberian angka kredit untuk
kegiatan mengajar/melatih yang jam mengajarnya kurang/lebih dari 2 jam dan
Pemberian Surat Tugas sebagai instruktur pada diklat.
Dalam Keputusan Menpan No. 19/1996 kegiatan mengajar/melatih satuan
angka kreditnya adalah 0,024 setiap 2 jam.
Dalam Forum Komunikasi disepakati bahwa satuan angka kredit bagi auditor
yang mengajar/melatih pada Diklat Kepegawaian adalah sebesar 0,012 per 1
jam.
Konferensi/ Seminar/ Lokakarya
Dalam pasal 1 Keputusan Menpan No. 19/1996 didefinisikan bahwa:
• Konferensi adalah suatu pertemuan yang dilaksanakan untuk
merundingkan suatu hal.
• Seminar adalah salah satu metode belajar dimana para peserta dilatih
untuk saling bekerja sama dalam berfikir dan menyatakan pendapat,
untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehinggat tercapai
suatu kesimpulan berdasarkan suatu pendapat.
• Lokakarya adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu
karya baik di bidang pengawasan maupun yang menunjang pengawasan.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 74
Sesuai dengan Keputusan Menpan No. 19/1996, Seminar yang dapat
diberikan angka kredit adalah merupakan kegiatan di bidang pengawasan
atau yang memperluas cakrawala pengawasan.
Angka Kredit kegiatan seminar diberikan berdasarkan setiap kali kegiatan
yang diikuti, dengan dilengkapi dokumen surat penugasan dan sertifikat
seminar/Surat Keterangan keikutsertaan dari penyelenggara.
Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan unsur penunjang dan
solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut:
100. Pertanyaan:
Angka kredit (satuan hasil) untuk pengajar diklat selama ini sebesar
0,024 per dua jam untuk golongan III, padahal dalam pelaksanaanya
lebih sulit seperti persiapan mengajar dan tidak setiap orang sanggup
mengajar, namun angka satuan tersebut ternyata lebih kecil dibanding
dengan PFA yang mengikuti PKS.
Jawaban:
Untuk persiapan bahan mengajar dapat diberikan angka kredit
kegiatan ”Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu”.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003
pertanyaan nomor 49.
101. Pertanyaan:
Sampai saat ini masih terjadi perbedaan penafsiran diantara tim penilai
angka kredit mengenai kegiatan mengajar/melatih pada diklat
pegawai. Sesuai Keputusan Menpan No. 19/1996, kegiatan tersebut
setiap dua jam memperoleh nilai 0,024.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 75
Di satu sisi ada tim penilai yang menafsirkan bahwa kelebihan
mengajar berupa pecahan atau bulat kurang dari dua jam tidak
memperoleh angka kredit, sedangkan di sisi lain terdapat tim penilai
yang memberikan penilaian dengan melakukan penyesuaian misalnya
kalau satu jam mengajar maka memperoleh 0,012, manakah
perlakuan yang benar atas permasalahan ini.
Jawaban:
Berdasarkan hasil kesepakanan dalam forum kegiatan mengajar satu
jamlat dapat diberikan angka kredit 0,012.
102. Pertanyaan:
Mendapat penugasan sebagai instruktur dalam pelaksanaan diklat
telah dibuatkan surat tugas dari pejabat eselon II unit asal PFA namun
kegiatan tersebut pada saat pengajuan DUPAK belum dinilai dengan
alasan penugasan harus dari Pusdiklatwas.
Jawaban :
Cukup Surat Tugas dari Pimpinan unit kerja (Pejabat Eselon II).
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2002
pertanyaan nomor 64.
103. Pertanyaan:
Besaran angka kredit golongan II, III dan IV dalam kegiatan Seminar
dan kegiatan penunjang lainnya diberikan tarif yang sama ?
Agar diakomodasi dalam rencana revisi Keputusan Menpan sehingga
ada perbedaan tarif angka kredit antara golongan II, III dan IV.
Jawaban :
Usulan diterima sebagai bahan revisi ketentuan JFA.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 76
104. Pertanyaan:
Apabila terdapat seminar yang mengeluarkan sertifikat dua buah
dengan judul yang berbeda tetapi pada hari yang sama, apakah dapat
dinilai dua-duanya karena dalam buku panduan berbunyi setiap kali.
Jawaban :
Angka kredit kegiatan seminar diberikan berdasarkan ”setiap kali
kegiatan” dengan memperhatikan kelaziman lamanya waktu yang
diperlukan dalam pelaksanaan seminar.
105. Pertanyaan:
Kegiatan Workshop yang diselenggaranakan oleh unit kerja di
lingkungan BPKP maupun institusi lain yang materi bahasannya
berkenaan dengan peningkatkan mutu hasil pengawasan dan
penyelenggaraannya minimal dua hari agar dapat disepadankan
dengan kegiatan seminar.
Jawaban:
Dalam Forum Komunkasi JFA Tahun 2003 disepakati bahwa kegiatan
workshop disepadankan dengan kegiatan PKS.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003
pertanyaan nomor 36 dan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi
Tahun 2004 pertanyaan nomor 5.c.
106. Pertanyaan:
Dalam hal Workshop yang termasuk Unsur Penunjang, oleh Pusbin
JFA dikoreksi sebagai Unsur Pengembangan Profesi, dasarnya apa?
(Penilaian oleh Tim Penilai Pusat).
Jawaban :
Tim Penilai Pusat mengoreksi hal tersebut didasarkan hasil Forum
Komunikasi Tahun 2003 yang menyepakati bahwa kegiatan workshop
disepadankan dengan kegiatan PKS.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 77
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003
pertanyaan nomor 36 dan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi
Tahun 2004 pertanyaan nomor 5.c.
107. Pertanyaan :
Sampai dengan saat ini belum ada ketegasan dari Pusbin JFA, angka
kredit yang bagaimana yang dimasukan ke dalam angka kredit
ekpose.
Jawaban :
Telah diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan JFA dan Angka
Kreditnya hal. 168-169.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 hal. 48.
108. Pertanyaan :
Kegiatan Semiloka sesuai Keputusan Menpan No. 19/1996 termasuk
dalam unsur Penunjang. Hasil penilaian oleh Tim Penilai Pusat atas
Dupak yang diajukan auditor, kegiatan semiloka sebagai unsur
penunjang, oleh Tim Penilai Pusat dikoreksi menjadi sub unsur
Pengembangan Profesi (PKS).
Apakah kesalahan oleh Tim Penilai Pusat tersebut dapat dikoreksi,
dan kalau bisa apa yang harus dilakukan auditor tersebut.
Jawaban :
Akan dipertimbangkan untuk dikoreksi pada periode penilaian
berikutnya. Lihat HimpunanTanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun
2004 pertanyaan nomor 34.
109. Pertanyaan :
Semiloka yang diadakan di internal instansi PFA sebagai
pengajar/pemrasaran, sering tidak mendapat sertifikat. Apakah kriteria
penunjang harus ada sertifikat.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 78
Jawaban :
Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP nomor : Kep- 13.00.00 –
125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 tentang Juknis Ketentuan
Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya Di lingkungan APFP bahwa
bukti fisik dari sub unsur mengikuti koferensi/seminar/lokakarya di
bidang pengawasan adalah ”Sertifikat Seminar dan Surat Penugasan
Seminar”, atau Surat keterangan keikutsertaan dari penyelenggara.
110. Pertanyaan :
Penyelenggaraan seminar di Kota Ambon relatif jarang, sehingga PFA
di lingkungan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku mengalami kesulitan
untuk mendapatkan angka kredit pada unsur penunjang.
Jawaban :
Penyelenggaraan Seminar mengacu pada kelaziman yang berlaku
umum.
111. Pertanyaan :
Untuk kegiatan seminar sampai saat ini yang fokus pada masalah
pengawasan, kegiatan audit sudah terbatas sedangkan lebih banyak
kegiatan non audit. Apakah untuk saat ini ruang lingkup seminar di luar
pengawasan bisa diakui angka kreditnya, seperti seminar:
manajemen, pemasaran, SDM, Hukum, Perpajakan.
Jawaban :
Selama kegiatan seminar tersebut didukung dengan Surat Tugas dari
Pejabat Eselon II yang mencantumkan keterkaitan dengan bidang
pengawasan maka kegiatan seminar tersebut dapat diberikan angka
kredit.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 79
112. Pertanyaan :
Kegiatan Sosialisasi, Semiloka, Lokakarya dan Workshop yang ada
sertifikatnya agar diberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk
memilih apakah akan dimasukkan sebagai unsur Pengembangan
Profesi, atau unsur Penunjang.
Jawaban :
Sesuai dengan Keputusan Menpan No. 19/1996, Kegiatan Semiloka
dan Lokakarya dikelompokan ke Unsur Penunjang, Sedangkan
Workshop merupakan sub unsur pengembangan profesi.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003
pertanyaan nomor 36.
113. Pertanyaan :
Kegiatan pengembangan profesi untuk menambah wawasan selain
kegiatan PKS masih sangat kurang.
Unsur penujang bagi JFA di lingkungan BPKP saat ini dinilai belum
cukup memadai, khususnya menyangkut kegiatan konfrensi, seminar,
lokakarya yang berkaitan dengan bidang pengawasan.
Agar diberikan kesempatan kepada PFA yang lebih luas untuk
mengikuti workshop dan pelatihan lain. Serta menambah frekwensi
kegiatan workshop dan seminar yang diselenggarakan oleh intern
BPKP, baik di pusat maupun di daerah.
Di samping itu hendaknya untuk kegiatan konfrensi, seminar,
lokakarya yang berkaitan dengan bidang pengawasan, yang sering
dilakukan di setiap masing-masing Deputi, bisa direncanakan dan
dipersiapkan jadwal pelaksanaannya selama satu tahun serta
diumumkan oleh Sekretariat Utama ke masing-masing Deputi di
lingkungan BPKP.
Jawaban :
Setuju dengan usulan tersebut.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 80
114. Pertanyaan :
Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terdapat anggota IAI yang
berlatar belakang pendidikan D III Akuntansi dan memiliki kartu
anggota yang ditandatangani oleh pengurus cabang, apakah menurut
anggaran dasar diperbolehkan dan apakah angka kreditnya dapat
diakui serta siapa yang berhak menandatangani kartu anggota IAI
tersebut ?
Jawaban :
Apabila dalam anggaran dasar diperbolehkan dan kartu keanggotaan
IAI ditandatangani oleh pengurus, maka angka kreditnya dapat diakui.
115. Pertanyaan :
Penilaian terhadap PFA sebagai anggota IAI oleh Tim Penilai Angka
Kredit Pusat tidak seragam, ada yang diberi 0,75, tetapi ada yang 0,50
per tahun. Bahkan ada yang tidak diakui, karena tidak dilengkapi
dengan Kartu anggota IAI (Kartu Anggota IAI tidak diperbaharui setiap
tahun).
Jawaban :
Keanggotaan dalam suatu organisasi profesi penilaian angka kreditnya
didasarkan pada fotokopi kartu anggota atau surat keterangan dari
pengurus organisasi profesi tersebut.
116. Pertanyaan :
PFA (Akuntan) di Perwakilan BPKP Daerah pada umumnya banyak
yang belum memiliki kartu keanggotaan IAI Pusat dan belum
memenuhi kewajiban iuran ke IAI Pusat, selama ini PFA ybs
mengajukan usulan angka kredit 0,50 / tahun dan dasar pengajuan
adalah surat keterangan dari IAI Cabang yang menerangkan bahwa
ybs adalah anggota IAI Cabang (tidak ada kartu).
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 81
Kartu keanggotaan IAI yang belum diperpanjang/masih dalam proses
apakah bisa dinilai sebagai unsur penunjang dengan cara meminta
surat keterangan dari IAI bahwa kartu anggota masih dalam proses.
Penilaian terhadap PFA sebagai anggota IAI oleh Tim Penilai Angka
Kredit Pusat tidak seragam, ada yang diberi 0,75, tetapi ada yang 0,5
per tahun. Bahkan ada yang tidak diakui, karena tidak dilengkapi
dengan Kartu Anggota IAI (Kartu Anggota IAI tidak diperbaharui setiap
tahun).
Jawaban :
Untuk kepentingan penilaian angka kredit kartu anggota dapat
digantikan dengan Surat Keterangan keanggotaan dari Pengurus IAI
Cabang. Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2002
nomor 66 dan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003
pertanyaan nomor 51.
117. Pertanyaan :
Pengajuan Angka Kredit Sebagai Anggota/Pengurus IAI Cabang Bali
untuk DUPAK yang diusulkan ke Pusbin JFA dikoreksi/belum diakui
karena tidak melampirkan bukti Tanda Anggota IAI Pusat. Selama ini
IAI Cabang Bali, setiap akhir tahun menerbitkan Surat Keterangan
menjadi Anggota/Pengurus IAI berdasarkan Anggota yang memenuhi
kewajiban membayar Iuran Anggota, dan Surat Keterangan tersebut
menjadi dasar untuk memberikan angka kredit.
Jawaban :
IAI Cabang dapat diakui sebagai Organisasi Profesi yang bersifat
Nasional.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002 nomor 66 dan
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 pertanyaan
nomor 52.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 82
118. Pertanyaan:
Kepanitiaan hanya diakui angka kreditnya 0,5/tahun walaupun yang
bersangkutan ditugasi lebih dari satu kepanitiaan, akibatnya PFA tidak
bersedia ditugasi lebih dari satu kepanitiaan.
Jawaban :
Hal ini sebagai masukan dalam revisi ketentuan JFA.
119. Pertanyaan :
Dalam kegiatan pisah sambut Kepala Perwakilan/pejabat lainnya atau
kegiatan HUT BPKP, selalu dibentuk panitia berdasarkan Keputusan
Kepala Perwakilan. Apakah sebagai panitia tersebut dapat diberikan
angka kredit sesuai Keputusan Menpan No. 19/1996 lampiran 1A
dalam unsur penunjang yaitu menjadi anggota dalam kepanitiaan intra
dan antar instansi. Kemudian pimpinan memberikan penghargaan
berupa sertifikat atau piagam atas partisipasinya sebagai panitia HUT
dan terdapat beberapa PFA tersebut mengusulkan untuk mendapat
angka kredit.
Jawaban :
Pada dasarnya dapat diberikan angka kredit apabila memenuhi kriteria
sesuai dengan ketentuan.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003
pertanyaan nomor 55.
Penghargaan/Tanda Jasa dapat diberikan angka kredit apabila
prestasi yang dicapai karena pengabdian secara terus menerus dan
berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputatar JFA Edisi Tahun 2003 hal.
66.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 83
120. Pertanyaan :
Dalam kasus seorang PFA merangkap menjadi panitia seminar tetapi
juga memiliki sertifikat sebagai peserta, oleh Tim Penilai Pusat diakui
unsur kepanitiaannya sedangkan unsur kepesertaannya tidak diakui
dan bila telah ada kegiatan kepanitiaan lain maka PFA bersangkutan
tidak mendapatkan nilai sama sekali meskipun telah berjerih payah
dan menggunakan HP untuk pelaksanaan seminar tersebut.
Jawaban :
Yang dapat diberikan angka kredit adalah sebagai peserta. Sebagai
Panitia dapat diberikan angka kredit Panitia apabila memenuhi kriteria
sesuai ketentuan.
121. Pertanyaan :
Kegiatan menjadi anggota kepanitiaan belum jelas, jenis apa saja yang
dapat diakui angka kreditnya sehingga menimbulkan ketidak
seragaman pendapat/penilaian diantara anggota Tim Penilai.
Kepanitiaan seyogyanya diakui lebih dari satu kali dalam satu tahun
tetapi dengan batasan maksimal yang rasional.
Jawaban :
Usulan diterima sebagai masukan revisi ketentuan.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003
pertanyaan nomor 55.
122. Pertanyaan :
Apabila seorang PFA menjadi Panitia Seminar dan menjadi Peserta
Seminar, apakah salah satu atau dua-duanya dapat dinilai. Alasan
PFA bahwa menjadi Panitia Seminar bekerja sebelum seminar
berlangsung sampai seminar selesai, kalau tidak dinilai mungkin yang
akan datang tidak ada yang menjadi Panitia Seminar.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 84
Jawaban :
Yang dapat diberikan angka kredit adalah sebagai peserta. Sebagai
Panitia dapat diberikan angka kredit Panitia apabila memenuhi kriteria
sesuai ketentuan (lihat pertanyaan dan jawaban nomor sebelumnya).
123. Pertanyaan :
Terdapat beberapa PFA yang melakukan kegiatan-kegiatan yang
bersifat administrasi dalam kepengurusan struktul PFA, seperti
melaporkan kondisi PFA yang sedang tugas dan menganggur.
Pelaporan atas kondisi tersebut dilaksanakan secara rutin, yaitu dua
minggu atau satu bulan sekali. Apakah kegiatan-kegiatan PFA
tersebut berhak mendapatkan angka kredit .
Jawaban :
Kegiatan tersebut tidak dapat diberikan angka kredit, karena bukan
kegiatan auditor dan hanya bersifat membantu kegiatan manajerial.
124. Pertanyaan :
Menjadi anggota Tim/kepanitian dalam satu tahun hanya dinilai angka
kreditnya satu kepanitiaan.
Jawaban :
Jumlah kepanitiaan yang dapat diberikan angka kreditnya telah masuk
dalam revisi ketentuan, namun sampai saat ini masih mengacu pada
Keputusan Kepala BPKP Nomor : Kep- 13.00.00- 125/K/1997 tanggal
05 Maret 1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan JFA
dan Angka Kreditnya di Lingkungan APIP, bahwa Kepanitiaan hanya
dapat diberikan angka kredit satu kali kepanitian dalam setahun.
Pembatasan angka kredit kepanitiaan dilakukan dengan pertimbangan
agar Auditor dapat fokus pada pelaksanaan tugas utamanya sebagai
Auditor.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 85
125. Pertanyaan :
Seminar yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi masingmasing
Departemen yang ditugaskan pimpinan apakah dapat
diberikan angka kredit tanpa disertai dengan sertifikat, karena tidak
semua seminar mengeluarkan sertifikat.
Jawaban :
Pada dasarnya kegiatan seminar yang berkaitan dengan pengawasan
di lingkungan instansi yang bersangkutan dapat diberikan angka kredit,
apabila telah dilengkapi dengan Surat Tugas dan sertifikat mengikuti
atau dokumen lain yang dapat meyakinkan keikutsertaan yang
bersangkutan dalam seminar. Surat Tugas dari Pimpinan merupakan
bukti bahwa seminar tersebut sesuai dengan bidang pengawasan.
126. Pertanyaan :
Adanya perbedaan persepsi dalam teknik dan tata cara perhitungan
angka kredit pada unsur utama (pendidikan, pengawasan, dan
pengembangan profesi), bagaimanakah penilaian angka kredit untuk
kegiatan mengikuti Forum Komunikasi JFA.
Jawaban:
Kegiatan Forum komunikasi tidak disepadankan dengan seminar
(unsur penunjang) melainkan disepadankan dengan PKS (unsur
pengembangan profesi). Sehingga Tim Penilai Pusat melakukan
koreksi atas angka kredit seminar menjadi PKS atau dari 1
menjadi 0,908 (4 HP x 0,227).
Untuk mengatasi perbedaan persepsi tersebut setiap tahun Pusbin
JFA bekerjasama dengan Pusdiklatwas menyelenggarakan Diklat Tim
Penilai Angka Kredit untuk unit kerja di lingkungan APIP.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 86
127. Pertanyaan :
Kegiatan auditor diluar profesi yang bermanfaat di masyarakat yang
dibuktikan dengan sertifikat mohon dapat diberi angka kredit, misalnya
Koordinator, Ketua, Sekretaris dan Anggota pada kegiatan Ekonomi
Kerakyatan, Pengurus LKMD,PKK,Petugas KPPS,Pemilu/Pilkada,
sebagai Badan Pengawas di Koperasi Milik Pemerintah Daerah dan
Badan Pengawas di Yayasan Lain Milik Pemerintah Daerah, pengurus /
anggota BPD, LPM, Komite Sekolah baik SD, SLTP, maupun SLTA dan
jenis ormas lainnya dan sebagainya.
Jawaban:
Dapat diberikan angka kredit sebagai sub unsur menjadi anggota
dalam kepanitiaan intra atau antar instansi, kegiatan kepanitiaan
tersebut dibentuk oleh instansi pemerintah, dan dapat dibuktikan
dengan adanya surat keputusan atau surat keterangan. Angka kredit
diberikan hanya satu kali kepanitiaan dalam satu tahun, yaitu 0,5.
128. Pertanyaan :
Permasalahan dalam penyelenggaraan seminar yang diprogramkan
oleh Bawasda, permasalahan yang timbul adalah keterbatasan dana
dan waktu pelaksanaan seminar, sehingga Auditor kurang
diikutsertakan secara berkala dalam kegiatan konferensi, seminar dan
lokakarya di bidang pengawasan.
Jawaban:
Penyelenggaraan seminar dapat dilakukan oleh pihak manapun yang
kompeten. Pengalokasian anggaran seminar dalam APBD
sepenuhnya merupakan kewenangan pihak Biro Keuangan Pemda
yang bersangkutan. Sebaiknya Bawasda mengusulkan alokasi
anggaran tersebut kepada Biro Keuangan Pemda.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 87
129. Pertanyaan :
Tidak ada kewenangan yang diberikan terhadap Auditor untuk
memberikan pelatihan pada Auditan pada waktu tertentu diluar
Tupoksi.
Jawaban:
PFA dapat saja menjadi narasumber/pemrasaran baik dalam PKS
maupun Seminar di mana saja baik atas nama instansi (dengan
penugasan) maupun sebagai pribadi yang diundang oleh instansi
lain/organisasi profesi. Begitu juga apabila auditan mengadakan
pelatihan, PFA dapat diminta sebagai narasumber. Atas kegiatan
tersebut PFA memperoleh angka kredit. Hal tersebut tidak perlu diatur
dalam sebuah pedoman atau petunjuk. Asistensi dan konsultasi
kepada Auditan dapat dilakukan secara resmi dalam berbagai bidang
yang menyangkut pengawasan, misalnya dalam penyusunan prosedur
operasi baku suatu kegiatan pada unit kerja Pemerintah Daerah.
130. Pertanyaan :
Khususnya sub unsur menjadi anggota organisasi sulit dicapai.
Perlunya penambahan butir kegiatan organisasi profesi Tingkat
Kabupaten/Kota.
Jawaban:
Keanggotaan dalam suatu organisasi profesi diberikan angka kredit
unsur penunjang sepanjang keanggotaan tersebut dibuktikan dengan
fotocopy kartu keanggotaan atau bukti keanggotaan lainnya yang
ditandasahkan atau surat keterangan dari pengurus organisasi profesi
tersebut. Dalam hal organisasi profesi tersebut berada di tingkat
provinsi atau kabupaten/kota namun merupakan perwakilan atau
cabang dari suatu organisasi profesi nasional, maka angka kredit yang
diberikan adalah keanggotaan dalam organisasi profesi yang berskala
nasional.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 88
131. Pertanyaan :
Para PFA tidak dapat melaksanakan kegiatan mengajar karena ada
Widyaiswara, dan tidak bisa mengikuti seminar-seminar di
Kabupaten/Kota, tidak dapat juga menjadi anggota organisasi profesi,
karena terikat dengan tugas-tugas sebagai PNS.
Jawaban:
Kegiatan mengajar dan mengikuti seminar harus didukung dengan
surat penugasan dari pimpinan unit kerja. Surat tugas yang diterbitkan
tersebut memiliki pengertian bahwa PFA yang bersangkutan dinilai
mampu/cakap untuk melaksanakan kegiatan mengajar atau kegiatan
seminar tersebut memang sangat diperlukan dalam rangka menunjang
pelaksanaan tupoksi unit kerja di bidang pengawasan.
E. ORGANISASI, MUTASI, DAN TATA KERJA JFA.
Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini adalah organisasi JFA,
mekanisme mutasi PFA, dan penatausahaan kegiatan yang menyangkut
JFA.
Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas mengenai organisasi,
mutasi, dan tata kerja JFA antara lain menyangkut :
Hubungan Pangkat dan Jabatan.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 16 Tahun 1994,
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Bab II, pasal 2 (2),
menyebutkan bahwa ”jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional
keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan”. Selanjutnya, dalam pasal 9,
menyebutkan bahwa ”kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih
tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan
harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 89
Berdasarkan Keputusan Bersama Kepala BKN, Sekjen BPK dan Kepala
BPKP nomor: 10 tahun 1996, 49/SK/S/1996, KEP-386/K/1996, pasal 8 (c),
menyebutkan salah satu syarat kenaikan jabatan adalah ” kenaikan jabatan
dapat dipertimbangkan apabila memiliki/mendapat sertifikat peran Auditor
sebagai Ketua Tim/Pengendali Teknis/Pengendali Mutu”. Sedangkan
kenaikan pangkat JFA, berdasarkan keputusan bersama tersebut salah satu
syaratnya adalah ” masih dalam jenjang jabatan yang sama”.
Dengan demikian, apabila kenaikan pangkat JFA harus didahului dengan
kenaikan jabatan, disamping syarat lain yang telah ditetapkan maka
persyaratan tersebut harus dipenuhi.
Syarat untuk kenaikan pangkat PFA antara lain ”sekurang-kurangnya telah
dua tahun dalam pangkat terakhir dan telah memenuhi angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi”.
Penilaian prestasi kerja bagi PFA ditetapkan dengan angka kredit oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit setelah mendengar
pertimbangan Tim Penilai.
Oleh karena itu, apabila seorang PFA mendapat tugas lebih dibanding PFA
lainnya, maka dapat diberikan angka kredit sesuai dengan prestasinya
sehingga dimungkinkan untuk dapat dipertimbangkan naik pangkat setingkat
lebih tinggi kurang dari empat tahun.
Permasalahan yang muncul saat ini adalah adanya ketidakwajaran dalam
pemberian HP untuk suatu penugasan yang mengakibatkan ketidakwajaran
dalam penilaian kinerja PFA yang bersangkutan, sehingga seorang PFA
dapat naik pangkat kurang dari tiga tahun.
Dalam surat Sekretaris Utama BPKP nomor: S-287/SU.JF/2005,tanggal 28
Maret 2005 hal Tindak lanjut LHE atas PAK PFA, ditegaskan bahwa terhadap
PAK PFA yang berdasarkan perolehan angka kredit telah memenuhi jumlah
minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam waktu kurang dari tiga tahun
perlu dilakukan evaluasi kembali sebelum digunakan sebagai dasar
pengusulan kenaikan jabatan/pangkat yang bersangkutan.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 90
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit.
Dalam Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-817/K/JF/2002, tanggal 3
Desember 2002 tentang Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan
Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah, telah diatur tentang proses penilaian dan penetapan
angka kredit melalui Penilaian Terpusat dan Penilaian Setempat.
Untuk peningkatan pemahaman dan standarisasi penerapan penilaian angka
kredit bagi Tim Penilai Angka Kredit, Pusbin JFA bekerjasama dengan
Pusdiklatwas BPKP telah menyelenggarakan Diklat Peningkatan Kompetensi
Tim Penilai Angka Kredit.
PFA bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi angka kredit
masing-masing antara lain dengan menyusun DUPAK yang dilengkapi bukti
pendukung serta menyampaikan kepada Pejabat Pengusul Angka Kredit
pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Dalam Forum Komunikasi JFA
tahun 2002, telah disepakati bahwa pengajuan DUPAK untuk dinilai dapat
dilakukan selambat-lambatnya satu tahun sejak kegiatan tersebut selesai
dilaksanakan.
Dalam penyusunan DUPAK, SPMK menjadi tanggung jawab PFA, maka
apabila dijumpai adanya unsur kesengajaan dari pihak PFA melaporkan
informasi/data yang tidak benar, terhadap PFA yang bersangkutan dapat
dikenakan sanksi yang mengacu pada PP No. 30 tahun 1980 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
Pengangkatan ke dalam JFA.
Dalam surat Sekretaris Utama nomor: S-06.04.00-1255/Sesma/2001 tanggal
31 Oktober 2001 hal Penjelasan surat Kepala BPKP nomor: S- 06.04.00-
602/K/2001, khusus bagi mantan pejabat eselon III dan IV di lingkungan
BPKP yang pada saat reorganisasi BPKP telah diinpassing atau diangkat
kembali dalam JFA, dan pada saat inpassing/pengangkatan kembali yang
bersangkutan berpangkat Penata Tk I (Gol Ruang III/d), memiliki masa kerja
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 91
golongan empat tahun atau lebih dan telah memperoleh angka kredit minimal
400, namun belum memiliki sertifikat peran Pengendali Teknis, maka :
– Dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi
Pembina (Gol Ruang IV/a) TMT 1 Oktober 2001, tanpa didahului dengan
kenaikan jabatan.
– Kenaikan jabatan dapat dipertimbangkan, apabila telah memperoleh
sertifikat kelulusan peran Pengendali Teknis.
Sedangkan seorang pejabat struktural dengan pangkat Pembina (Gol ruang
IV/a), apabila diangkat ke dalam JFA melalui mekanisme perpindahan, yang
bersangkutan diangkat dalam jabatan Auditor Ahli Madya, walaupun belum
memiliki sertifikat kelulusan peran Pengendali Teknis.
Dari penjelasan tersebut, dapat terlihat perbedaan substansi dasar
pengangkatan ke dalam JFA yang mengharuskan adanya perbedaan
perlakuan.
Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan Organisasi, Mutasi, dan
Tata Kerja JFA diuraikan dalam tanya jawab berikut :
132. Pertanyaan:
Seorang PFA yang memiliki pangkat tertentu (III/b, III/d, IV/c) dan
memiliki angka kredit yang cukup untuk naik ke pangkat yang lebih
tinggi (misalnya Gol III/b = angka kredit 200, Gol III/d = 400 dst) serta
telah berada dalam golongan tersebut lebih dari waktu yang
disyaratkan untuk kenaikan pangkat, sampai saat ini masih belum
dapat naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi karena belum
mengikuti Diklat Penjenjangan yang lebih tinggi yang statusnya masih
masuk daftar tunggu. Bagaimana solusinya agar pangkat/golongan
yang bersangkutan tidak dirugikan karena terhambat belum dipanggil
Diklat Penjenjangan tertentu (Diklat Ketua Tim, Diklat Pengendali
Teknis atau Diklat Pengendali Mutu).
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 92
Jawaban:
• Pengaturan hubungan Pangkat dan Jabatan sebagaimana diatur
dalam Pasal 6 Keputusan Menpan No. 19/1996 dilakukan dengan
mengacu pada Keppres 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional PNS Pasal 5 (2) dan Pasal 6 (2) yang mengatur tentang
rentang kepangkatan dalam suatu jenjang jabatan fungsional.
• Untuk kenaikan jabatan diperlukan suatu pemenuhan persyaratan
kompetensi yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikasi.
• Kenaikan pangkat dalam JFA, berdasarkan Pasal 10 ayat (1)
Keputusan Bersama Kepala BAKN, Sekjen BEPEKA, dan Kepala
BPKP tahun 1996 dilakukan salah satunya dengan syarat ”masih
dalam jenjang jabatan yang sama”.
• Penyesuaian terhadap hal tersebut sedang dilakukan dalam revisi
ketentuan, yaitu:
o Revisi Ketentuan JFA, mengkaji kembali rentang kepangkatan
dalam suatu jenjang jabatan dan hubungan antara pangkat –
jabatan – peran.
o Revisi Pola Diklat, mengkaji kemungkinan ujian tanpa diklat dengan
persyaratan tertentu.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2002,
halaman 57.
133. Pertanyaan:
Bagi PFA Trampil yang telah mencapai pangkat Penata Tk. I
Golongan III/d dengan jabatan Auditor Penyelia dengan pendidikan D
III, angka kredit telah mencapai 400, tidak dapat naik pangkat dan
jabatan tanpa pindah jalur. Bagaimana solusinya agar karier PFA
yang bersangkutan tidak terhambat (kenaikan pangkat/jabatannya).
Jawaban:
Pembedaan antara jabatan fungsional ketrampilan dan keahlian
dilakukan berdasarkan PP nomor: 16/1994. Dasar pembedaan
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 93
tersebut adalah strata pendidikan yang dimiliki. Bagi Auditor Penyelia
(Golongan III/d) dapat dinaikkan pangkat/jabatannya setingkat lebih
tinggi apabila yang bersangkutan meningkatkan strata pendidikannya
ke jenjang S1.
134. Pertanyaan:
Dalam melakukan penilaian angka kredit JFA, susunan Tim Penilai
Angka Kredit JFA sering berganti sebelum habis masa jabatannya.
Hal tersebut dapat terjadi antara lain karena adanya mutasi PFA di
lingkungan BPKP.
Dalam praktek, pergantian tersebut dapat menimbulkan kekurang
sepahaman atau perbedaan pendapat yang dapat merugikan ataupun
menguntungkan PFA, karena anggota tim penilai yang baru tersebut
kurang memahami ketentuan dan prosedur penilaian angka kredit JFA.
Jawaban:
• Sejak tahun 2003, Pusbin JFA bekerjasama dengan Pusdiklatwas
telah menyelenggarakan Diklat Peningkatan Kompetensi Tim Penilai
Angka Kredit JFA sebanyak 4 angkatan.
• Forum Komunikasi JFA juga diselenggarakan dengan salah satu
tujuannya untuk peningkatan pemahaman dan standarisasi penerapan
JFA bagi Tim Penilai Angka Kredit.
• Standar minimum kegiatan penilaian secara umum telah diatur dalam
SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit.
• Dengan memperhatikan semakin banyaknya unit kerja yang
menerapkan JFA dan kebutuhan untuk memperoleh Tim Penilai yang
berkualitas, Pusbin JFA sedang melakukan kajian mengenai
diperlukannya Sertifikasi bagi Pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota
Tim Penilai Angka Kredit JFA maupun kemungkinan dilakukannya
akreditasi terhadap Tim Penilai.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 94
135. Pertanyaan:
Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai Angka Kredit semakin banyak
seiring dengan telah dibukanya kran Inpassing JFA.
Seharusnya dalam kondisi demikian perlu diimbangi dengan
pemberian wewenang yang cukup dan peningkatan kesejahteraan.
Jawaban:
Kewenangan dalam pelaksanaan pembinaan JFA dan pelaksanaan
penilaian angka kredit telah diatur cukup jelas dalam ketentuan yang
berlaku.
Tugas pembinaan JFA tidak sepenuhnya merupakan tanggung jawab
Tim Penilai, namun dapat dibagi dengan Satgas Pembinaan JFA yang
anggotanya tidak harus dari Tim Penilai. Mengenai peningkatan
kesejahteraan hal tersebut bersifat relatif.
136. Pertanyaan:
Anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagian besar adalah PFA di
lingkungan BPKP, dimana pada saat akan melakukan penilaian
terhadap DUPAK yang masuk, PFA tersebut selalu sibuk dengan
tugas pemeriksaan, sehingga tidak banyak berperan dalam
melaksanakan penilaian angka kredit.
Disisi lain angka kredit yang diperoleh PFA ybs sebagai anggota Tim
Penilai Angka Kredit baik mereka yang berprestasi maupun yang tidak
berprestasi dalam melaksanakan penilaian angka kredit adalah sama
(0,5) selama satu tahun sejak diterbitkan SK Pembentukan Tim Penilai
Angka Kredit.
Jawaban:
Sejak Forum Komunikasi JFA Tahun 2001 telah disepakati pemberian
tambahan angka kredit untuk Tim Penilai Angka kredit dengan
kegiatan ”Audit Buril” sesuai dengan lamanya penugasan yang
diperlukan dalam melakukan penilaian.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 95
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004
pertanyaan nomor 12 hal. 23.
137. Pertanyaan:
Ketentuan mengenai jumlah dan susunan anggota tim penilai angka
kredit untuk unit kerja mandiri yang memiliki PFA kurang dari 50 belum
diatur secara jelas.
Jawaban:
Pengaturan mengenai jumlah dan susunan anggota Tim Penilai Angka
Kredit untuk unit kerja mandiri yang memiliki PFA kurang dari 50 telah
diatur dalam BAB III huruf E angka 8 SOP PPAK hal 13.
138. Pertanyaan:
Penyampaian DUPAK masih terdapat kerancuan dalam
penerapannya. Apakah harus semesteran atau boleh maksimum tiga
semester terakhir. Jika Maksimum tiga semester, maka berdasarkan
pengalaman yang lalu, hal tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan
antara lain:
a) Beban kerja tim penilai menjadi berat
b) Cenderung merugikan PFA yang rajin (PFA yang selalu
memasukkan LAK secara tertib setiap semester) khususnya dalam
hal akumulai HP maksimal
c) Tidak selaras dengan tujuan diberlakukannya HP maksimal
semesteran dan tahunan (119 HP dan 237 HP)
d) Dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda diantara Tim
Penilai
Agar penilaian angka kredit dapat dilakukan lebih mudah dan lebih
adil sebaiknya penilaian angka kredit terhadap PFA dilakukan
sebagai berikut:
a) Penilaian setiap semester (misal: semester I/2004) atau
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 96
b) Penilaian setiap tahun (misal: penilaian tahun 2004, masa
Januari – Desember 2004),
c) LAK yang melebihi waktu satu tahun (dua semester) dianggap
hangus (tidak dapat dinilai).
Jawaban:
Sudah cukup jelas di atur dalam SOP PPAK dan Surat Edaran Kepala
Pusbin JFA nomor: SE-91/JF.1/2003 tentang penegasan hasil Forum
Komunikasi JFA Tahun 2002.
139. Pertanyaan:
DUPAK PFA yang dapat diajukan untuk dinilai adalah yang
disampaikan selambat-lambatnya dalam kurun waktu satu tahun sejak
kegiatan selesai dilaksanakan. Jika Penugasan dalam semester I
Tahun 2004 (DUPAK semester I), maka batas waktu penyampaian
DUPAK tersebut paling lambat diterima pada bulan Juli 2005.
Permasalahannya adalah jika DUPAK yang bersangakutan baru
diterima pada bulan Desember 2005 atau dalam semester II Tahun
2005 (setelah bulan Juli 2005), apakah masih dapat diproses.
Jawaban:
Setuju.
Lihat Penegasan Hasil Forum 2002 angka 12 dan Lampiran
Penegasan Hasil Forum 2004 angka 1.
140. Pertanyaan:
Proses penilaian angka kredit serta penerbitan SK.PAK masih terlalu
lama sehingga berpengaruh terhadap SK.Jabatan Fungsionalnya.
Jawaban:
Jangka waktu pengusulan, penilaian, penetapan, dan pendistribusian
PAK telah diatur dalam SOP PPAK.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 97
Untuk penilaian bagi Auditor Ahli Madya, Tim Penilai Pusat senantiasa
berusaha untuk mempercepat proses penilaian agar PAK dapat terbit
sebelum periode pengusulan kenaikan pangkat.
141. Pertanyaan:
Masih dijumpai adanya unsur kelalaian dan kesengajaan dari pihak
PFA dalam mengajukan DUPAK/SPMK yang cenderung melaporkan
informasi/data yang tidak benar/tidak lengkap.
Jawaban:
Melaporkan informasi atau data yang tidak benar atau tidak lengkap
dalam dokumen yang terkait dengan kedinasan merupakan suatu
pelanggaran terhadap PP No. 30 tahun 1980. Sanksi terhadap pihak
yang terbukti dengan sengaja melakukan hal tersebut dilakukan
dengan mengacu pada PP tersebut.
Perlunya meningkatkan peranserta PFA dalam meningkatkan
integritas sebagai salah satu pilar profesionalisme agar tidak hanya
sekedar mengejar angka kredit belaka.
Penegasan forum untuk memberikan sanksi yang lebih tegas, baik dari
sisi profesionalisme (perolehan angka kredit dibatalkan) dan sanksi
PNS lainnya.
142. Pertanyaan:
Dalam penanda tangan SPMKP masih terdapat beberapa SPMKP
yang ditanda tangani oleh bukan atasan dalam Surat Penugasan,
melainkan oleh atasan dalam penilaian DP3.
Hal ini membuat tidak ada jaminan bahwa penugasan tersebut benarbenar
telah dilaksanakan sesuai angka kredit yang di minta (misalnya
surat tugas batal, namun dimintakan angka kredit dan sebagainya).
Jawaban:
Hal ini telah diatur dalam angka I huruf C butir 71 Keputusan Kepala
BPKP nomor: KEP-13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997, atasan
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 98
langsung dalam penugasan pengawasan adalah atasan langsung
yang menandatangani SPMK sesuai dengan penugasan (Surat
Tugas).
143. Pertanyaan:
Tujuan semula dari penilaian angka kredit periode tambahan diberikan
hanya kepada PFA yang lebih dari empat tahun belum dapat naik
pangkat (masa kritis).
Pada kenyataannya penilaian PAK tambahan sebagian dinikmati oleh
PFA yang dapat naik pangkat kurang dari tiga tahun terutama untuk
golongan II dan III sehingga maksud dari tujuan semula tidak tercapai.
Permasalahan :
Apakah DUPAK Tambahan akan diberlakukan selamanya tanpa
melihat sudah berapa tahun di pangkat terakhirnya.
Jawaban:
Pada dasarnya penilaian angka kredit pada periode tambahan
diberikan kepada semua PFA yang angka kreditnya kurang sedikit
untuk kenaikan pangkat dan kekurangan tersebut dapat dipenuhi
sebelum batas waktu yang ditentukan untuk usulan kenaikan pangkat.
Memperhatikan perkembangan saat ini, Pusbin JFA dan Biro
Kepegawaian sedang mengkaji kemungkinan untuk meninjau kembali
penerapan DUPAK Tambahan.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003
pertanyaan nomor 57 hal. 76 dan Himpunan Tanya Jawab Seputar
JFA Edisi Tahun 2004 pertanyaan nomor 36 hal. 47.
144. Pertanyaan:
Sesuai surat Sekretaris Utama BPKP nomor: S-287/SU.JF/2005
tanggal 28 Maret 2005 hal Tindak Lanjut LHE atas PAK PFA
dijelaskan bahwa PAK yang telah memenuhi jumlah minimal untuk
kenaikan jabatan/pangkat dalam waktu kurang dari tiga tahun perlu
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 99
dilakukan evaluasi kembali sebelum digunakan sebagai dasar
pengusulan kenaikan jabatan/pangkat yang bersangkutan.
Permasalahan :
1) Siapa yang akan melakukan evaluasi kembali terhadap PAK
tersebut (apakah Perwakilan / Pusbin JFA atau Inspektorat).
2) Periode PAK yang dievaluasi apakah meliputi PAK yang digunakan
untuk kenaikan pangkat terakhir s.d PAK yang akan digunakan
untuk kenaikan pangkat berikutnya.
3) Jika hasil evaluasi ternyata terdapat koreksi PAK pada
beberapa periode penilaian, maka untuk mengkoreksinya dengan
media apa ?
4) Bagaimana terhadap PAK golongan II/III yang pada 1 April 2005
telah digunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat dan berdasarkan
hasil evaluasi dari Inspektorat perlu dilakukan koreksi nilai angka
kreditnya.
Jawaban:
1) Evaluasi akan dilakukan sebelum diajukan syarat untuk kenaikan
pangkat, untuk menghindari kemungkinan koreksi setelah naik
pangkat.
2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan oleh Pusbin JFA,
Inspektorat, Biro Kepegawaian dan Organisasi, atau bahkan Tim
Intern dari Perwakilan.
3) Pusbin JFA bekerjasama dengan Biro Kepegawaian dan
Organisasi BPKP sampai saat ini masih menyusun pedoman
pelaksanaan evaluasi.
4) Apabila dari hasil evaluasi terdapat koreksi terhadap PAK yang
telah ditetapkan, maka koreksi akan dilakukan dengan
menggunakan media PAK di periode berikutnya.
5) Terhadap PAK yang sudah digunakan untuk kenaikan pangkat
namun dilakukan koreksi berdasarkan hasil evalusi, tidak perlu
dilakukan pembatalan KP (karena akan berasumsi sebagai
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 100
hukuman disiplin tingkat berat) dan koreksi dilakukan pada PAK
periode berikutnya.
6) Yang terjadi dari hal ini adalah percepatan kenaikan pangkat dari
yang seharusnya (enam bulan lebih awal) sedangkan angka kredit
akan kembali kepada kondisi yang seharusnya.
145. Pertanyaan:
JFA yang naik pangkat dengan jangka waktu dua tahun, berdasarkan
aturan dari Biro Kepegawaian harus diperiksa oleh Inspektorat BPKP.
Mohon tanggapan!
Jawaban:
1. Kegiatan yang dilakukan terhadap JFA yang naik pangkat dalam
jangka waktu dua tahun adalah kegiatan evaluasi terhadap
penetapan angka kredit yang dilakukan.
Hal ini dilakukan dengan dasar bahwa Kepala BPKP selaku
Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan untuk
mengetahui dasar kenaikan pangkat yang diusulkan. Kontradiktif
yang terjadi adalah adanya tinggi keluhan mengenai minimnya
tugas pengawasan namun di sisi lain terdapat kenaikan pangkat
dalam waktu dua tahun.
2. Ketentuan JFA memungkinkan kenaikan pangkat dapat dilakukan
dalam kurun waktu dua tahun, dengan asumsi bahwa PFA yang
bersangkutan memang layak dan wajar memperoleh kenaikan
pangkat yang lebih cepat dari PFA lainnya dengan pertimbangan
kemampuan dan beban kerja di atas kemampuan PFA lainnya.
Pengkajian lebih lanjut terhadap hal ini terus dilakukan oleh Pusbin
JFA terutama dalam hal kewajaran HP, penggunaan jam kerja
efektif, dan dasar perhitungan satuan angka kredit.
3. Sampai saat ini perhitungan angka kredit untuk kegiatan
pengawasan didasarkan pada hari penugasan. Usulan
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 101
penggunaan satuan perhitungan yang lebih rendah dari itu (jam
penugasan) akan menjadi pertimbangan.
146. Pertanyaan:
Penetapan angka kredit secara jabatan bagi PFA yang tidak
menyampaikan DUPAK pada periode yang telah ditentukan sesuai
Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. 4566/JF/1/2004 tanggal 23
Desember 2004, bagi seorang PFA yang dimutasi apakah dapat
diterbitkan oleh Perwakilan/Unit Kerja yang baru.
Jawaban:
PAK Jabatan seharusnya dibuat oleh unit sebelumnya, namun dengan
persetujuan Biro Kepegawaian dan Organisasi dapat dipertimbangkan
bahwa Perwakilan/Unit Kerja baru menerbitkan PAK secara jabatan
berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh dari Perwakilan/Unit
Kerja sebelumnya dengan didukung oleh suatu bukti formal, misalnya
surat keterangan dari pejabat pengusul.
PAK jabatan dapat ditetapkan dengan cut-off saat pemindahan.
147. Pertanyaan:
Jam effektif pemeriksaan/pengawasan per hari untuk Unit Kerja yang
menerapkan lima hari kerja dihitung 7,5 jam?
Jawaban:
Saat ini sedang dilakukan kajian mengenai jam kerja efektif per hari
sebagai dasar perhitungan angka kredit.
148. Pertanyaan:
Dalam kegiatan penilaian angka kredit selama ini Sub Bagian
Kepegawaian menjalankan tugas ganda, yaitu:
a. Membantu Pejabat Pengusul (baik untuk PFA s.d Gol. III yaitu
Kabag TU maupun Gol. IV yaitu Kepala Perwakilan) untuk
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 102
menerima dan melakukan penelitan administratif Usulan Angka
Kredit, dan memproses usulan.
b. Membantu Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
(PFA s.d Gol. III) sebagai Sekretariat Tim Penilai.
Dalam SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA, untuk
Pejabat Pengusul Angka Kredit tidak ditetapkan kelembagaan dan
staf pendukungnya sehingga dalam praktek secara otomatis
diserahkan kepada Subbag Kepegawaian sebagai sub ordinat dari
Kabag TU maupun Kepala Perwakilan.
Hal ini akan memperlambat/mengganggu kelancaran proses
penilaian angka kredit PFA.
Jawaban:
Pelaksanaan penelitian awal DUPAK bagi Auditor Ahli Madya, dapat
ditugaskan kepada Tim Penilai, apabila Anggota Tim Penilai termasuk
yang mengusulkan, maka penelitian dapat dilakukan oleh Pejabat
lainnya. Pengaturan khusus mengenai Tim Teknis bagi Pejabat
Pengusul belum dianggap perlu dilakukan, karena Tim Penilai
Setempat bertugas membantu Pejabat yang Berwenang Menetapkan
Angka Kredit di Perwakilan yang juga Pejabat Pengusul bagi DUPAK
Auditor Ahli Madya. Di sisi lain juga perlu mengoptimalkan Sekretarat
Tim Penilai dengan melibatkan PFA lainnya untuk melaksanakan
penelitian berkas DUPAK.
149. Pertanyaan:
Perwakilan BPKP mengalami kesulitan untuk melakukan pengujian
terhadap DUPAK Auditor Ahli Madya, karena sesuai dengan ketentuan
penilaian DUPAK tersebut dilakukan oleh Pusbin JFA, di samping itu
terbatasnya tenaga yang dapat melakukan pengujian tersebut.
Secara formal Pejabat Pengusul tidak memiliki staf yang membantu
meneliti kelengkapan DUPAK, sementara untuk perwakilan besar
DUPAK cukup banyak, sehingga Pejabat Pengusul (dalam hal ini
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 103
Kepala Bagian Tata Usaha) menyerahkan tugas ke Kasubag
Kepegawaian yang beban tugasnya sudah cukup banyak.
Dalam SOP PPAK JFA tidak ada struktur organisasi untuk Pejabat
Pengusul. Yang ada dalam SOP tersebut adalah Tim Penilai Teknis
yang tidak terkait dengan pejabat pengusul.
Jawaban:
Kepala Perwakilan dapat menugaskan Tim Penilai setempat atau
Pejabat Struktural lainnya untuk melaksanakan penelitian awal bukan
penilaian angka kredit atau pengujian. Dasar Hukum pelaksanaan
penelitian awal DUPAK oleh Pejabat Pengusul didasari oleh
Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP – 817/K/JF/2002 tentang SOP
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit, pelaksanaan lebih lanjut
terhadap hal ini telah ditegaskan dalam Surat Edaran Kepala Pusbin
JFA nomor: SE-4566/JF/1/2004 tentang Penegasan Hasil Forkom
2004.
Pejabat Pengusul memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian
awal terhadap DUPAK yang diajukan oleh PFA, antara lain untuk:
• Melakukan penelitian kelengkapan berkas DUPAK yang
disampaikan
• Dalam hal dijumpai keraguan atau kejanggalan, Pejabat Pengusul
dapat menanyakan hal tersebut kepada Atasan Langsung PFA dan
dapat memberikan catatan pada DUPAK.
150. Pertanyaan:
Usul penyederhanaan pengajuan DUPAK PFA s.d Gol. III/d yang
penilaiannya dilaksanakan oleh unit kerja yang bersangkutan, agar
segera dibentuk Sistem Informasi Manajemen JFA.SPMK yang
disahkan atasan langsung tidak perlu melampirkan bukti dukungan
berupa Surat Tugas, Kartu Penugasan, dan Norma Hasil, namun
sebagai penggantinya dilampirkan ” Daftar Rincian Penugasan per
Bidang”.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 104
Isi dari Daftar Rincian Penugasan per Bidang mencakup Uraian
Penugasan, no. & tgl. ST, Jumlah Hari ST, Nama-nama Tim dalam ST,
no. & tgl. Kartu Penugasan dan Jumlah HP, no. & tgl. LAP/Tingkat
Penyelesaian LHA, dan data norma hasil lainnya yang ditandatangani
oleh Kepala Bidang yang bersangkutan.
Perlakuan ini mengambil analog dari kegiatan PKS yang bukti
dukungannya dapat berupa Daftar PKS per PFA.
Jawaban:
Sebagai masukan.
Pengembangan sistem saat ini masih pada Aplikasi PAK yang sudah
diterapkan pada beberapa Perwakilan.
Saat ini Pusbin JFA bekerjasama dengan Pusinfowas sedang
melakukan pengembangan sistem pengusulan dan penilaian angka
kredit untuk level Auditor yang dipadukan dengan Sistem Informasi
Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP).
151. Pertanyaan:
Setelah selesai mengikuti diklat Kompetensi Tim Penilai Angka Kredit,
kami melakukan sosialisasi (PKS) kepada seluruh pejabat struktural
dan PFA di Perwakilan. Kami juga menginformasikan bahwa mulai
tahun 2005 ini Pusbin JFA BPKP akan turun ke Perwakilan untuk
melakukan evaluasi atas penerapan aturan JFA di lingkungan
Perwakilan, termasuk juga terhadap Bawasda yang telah menerapkan
JFA. Dalam sosialisasi tersebut, para PFA sangat antusias dalam
mengikutinya. Ada pertanyaan dari beberapa PFA berkaitan dengan
kemungkinan koreksi angka kredit yang akan dilakukan oleh Tim
Pusbin JFA BPKP. Mereka mengharapkan agar koreksi angka kredit
dilakukan pada PAK periode berikutnya, dan tidak pada PAK periode
yang dikoreksi, sehingga kemungkinan adanya pembatalan kenaikan
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 105
pangkat (karena PAKnya masih belum mencukupi untuk kenaikan
pangkat) dapat dihindari.
Jawaban:
Setuju dengan usulan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, dan telah
dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004
pertanyaan nomor 40.
152. Pertanyaan:
Ada pertanyaan dari beberapa PFA berkaitan dengan kemungkinan
koreksi angka kredit yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP,
khususnya bagi mereka yang telah terlanjur naik pangkat. Misalkan,
terdapat seorang PFA bernama Sdr. Andi dengan golongan III/a telah
dinaikkan pangkatnya menjadi golongan III/b per 1 Oktober 2004,
berdasarkan PAK per 30 Juni 2004 yang telah diterbitkan oleh Pejabat
Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. Katakanlah di bulan
Februari 2005, Inspektorat BPKP turun ke daerah untuk melakukan
evaluasi atas perhitungan angka kredit PFA untuk tahun 2004, dan
mengkoreksi perhitungan angka kredit ybs., serta menyatakan bahwa
sebenarnya PAK Sdr. Andi tidak mencukupi untuk diusulkan naik
pangkat ke III/b per 1 Oktober 2004 karena kurang dari yang
dipersyaratkan, yaitu sebesar 150,000 (misalkan PAK per 30 Juni
2004 sebesar 151,450 dan setelah dikoreksi menjadi sebesar
149,230).
Sehubungan dengan hal tersebut, kami ingin menanyakan apakah
terhadap SK Kenaikan Pangkat ybs. dapat dibatalkan, bagaimana
mekanismenya, serta bagaimana dengan kelebihan pembayaran gaji
dan tunjangan jabatan yang telah diterima dalam golongan yang baru
(III/b). Namun di sisi lain, tidak adakah alternatif solusi lain yang
diharapkan tidak merugikan para PFA?
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 106
Pada dasarnya, dalam setiap SK terdapat klausul yang menyatakan
bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana
mestinya.
Dalam praktiknya, kami belum pernah mengalami hal ini, walaupun hal
ini mungkin saja terjadi di masa-masa mendatang. Oleh karena itu,
kami mengharapkan dapat memperoleh masukan berupa solusi yang
terbaik (win-win solution) guna memecahkan masalah ini, dan yang
diharapkan tidak merugikan para PFA, seperti tidak perlu
membatalkan SK Kenaikan Pangkat ybs., tetapi melakukan koreksi
pada PAK periode berikutnya, bukan pada PAK per 30 Juni 2004
(analog dengan jawaban pertanyaan no. 40 pada Himpunan Tanya
Jawab Seputar JFA Tahun 2004, pada tiga baris terakhir).
Jawaban:
Setuju dengan usulan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Koreksi PAK
dilakukan pada periode penilaian berikutnya sehingga Kenaikan
pangkat tidak dibatalkan.
153. Pertanyaan:
Belakangan ini sering dipermasalahkan kenaikan pangkat khususnya
terhadap PFA pangkat golongan IV yang tidak sampai tiga tahun telah
naik pangkat satu tingkat. Sebenarnya yang menjadi permasalahan
pokok bukan PFA yang bersangkutan, namun lebih banyak
disebabkan oleh Aturan tentang Angka Kredit. Jika yang bersangkutan
telah memenuhi syarat perolehan angka kredit dengan data formal
yang cukup, maka seharusnya tidak ada kendala kenaikan
pangkatnya.
Kami mengusulkan:
• Tarif dalam aturan angka kredit ditinjau ulang, sehingga lebih
realistis dibandingkan dengan mereka yang non PFA/Struktural.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 107
• Ketika naik pangkat, Angka Kredit PFA kembali ke basis awal
setara pangkat yang diduduki.
Jawaban:
• Penetapan satuan atau besaran angka kredit dilakukan
berdasarkan beban kerja normal yang dibutuhkan untuk kenaikan
pangkat yang minimal sama dengan kenaikan reguler (empat
tahun)
• Apabila terdapat PFA dengan beban kerja lebih, sudah selayaknya
diberikan angka kredit sesuai dengan prestasi kinerjanya.
Permasalahan yang terjadi saat ini adalah adanya ketidakwajaran
dalam penilaian kinerja yang dilakukan, mis. HP yang digunakan
tidak mempertimbangkan kewajaran.
154. Pertanyaan:
PFA berpangkat Penata Muda – III/a, jabatan auditor pelaksana
Lanjutan. Lulus Diklat sertifikasi pindah jalur, oleh karenanya dialihkan
jabatannya menjadi auditor ahli pertama TMT 01-05-2004. Yang
bersangkutan pada bulan Oktober 2004 telah mencapai angka kredit
untuk naik pangkat menjadi Penata Muda Tk.I/ III b.
Apakah alih jabatan dari Terampil menjadi Ahli sama pengertiannya
dengan naik jabatan.
Jawaban:
Pengertian alih jabatan berbeda dengan kenaikan jabatan. Alih jabatan
adalah peralihan ke jenjang jabatan yang berbeda, sedangkan
kenaikan jabatan tersebut adalah masih berada dalam jenjang jabatan
yang sama.
Namun demikian persyaratan untuk alih jabatan dan atau kenaikan
jabatan dapat dilakukan setelah sekurang-kurangnya telah satu tahun
dalam jabatan terakhir.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 108
155. Pertanyaan:
PFA telah mencukupi Angka Kredit dan masa untuk kenaikan jabatan
satu tingkat lebih tinggi (telah 1,5 tahun dalam jabatannya) namun
belum cukup masa (harus menunggu sampai dengan dua tahun dalam
pangkatnya sekarang) untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
Apakah SK Kenaikan Jabatan dapat langsung diusulkan/diterbitkan.
Jawaban:
Kenaikan jabatan dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya telah
satu tahun dalam jabatan, sedangkan kenaikan pangkat dilakukan
apabila sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat. Sehingga
apabila persyaratan pemenuhan jabatan telah terpenuhi, kepada yang
bersangkutan dapat diberikan kenaikan jabatan terlebih dahulu
sebelum kenaikan pangkat.
Pelaksanaan teknis terhadap hal ini telah diatur dalam Angka V Huruf
C SE Kepala BPKP nomor: SE-06.04.00-22/K/1999.
156. Pertanyaan:
Kenaikan pangkat PFA ditentukan oleh kecukupan jumlah angka kredit
yang dipersyaratkan. Jika terdapat PFA yang sulit mendapat angka
kredit dikarenakan minimnya/tidak ada penugasan dalam beberapa
semester (misalnya sampai empat tahun), maka PFA tersebut tidak
akan naik pangkat.
Jawaban:
• Ketentuan kenaikan pangkat dalam PNS diatur dalam PP No.
99/2000 yang telah dirubah dengan PP No. 12/2002, yang
membedakan kenaikan pangkat dalam kenaikan pangkat reguler
dan kenaikan pangkat pilihan.
• Ketentuan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional mengacu
pada kenaikan pangkat pilihan yang diberikan berdasarkan pada
prestasi kerja sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 109
• Ketentuan kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS tanpa
terikat pada jabatan, sehingga apabila terdapat PFA yang meminta
untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat yang tidak didasarkan
pada prestasi kerja (angka kredit), maka harus diberhentikan dari
JFA.
157. Pertanyaan:
Perbedaan perlakuan dalam penerapan ketentuan JFA terhadap PFA
yang diangkat melalui inpassing (pejabat struktural menjadi fungsional)
dengan PFA yang diangkat melalui perpindahan (pejabat struktural
menjadi fungsional).
PFA yang diangkat melalui inpassing berpangkat Penata Tingkat I –
III/d (sedang dalam proses usulan kenaikan pangkat ke IV/a), jabatan
fungsional ditetapkan Auditor Ahli Muda, tidak dapat menyesuaikan/
setara dengan pangkat terakhir atau Auditor Ahli Madya. Namun
demikian PFA yang diangkat melalui perpindahan berpangkat
Pembina – IV/a, jabatan fungsional ditetapkan Auditor Ahli Madya,
dapat menyesuaikan/ setara dengan pangkat terakhir.
Padahal kedua PFA tersebut sama-sama belum lulus Diklat sertifikasi
Dalnis, bahkan belum mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional
Auditor.
Jawaban:
Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan pada perbedaan substansi
dasar pengangkatan ke dalam JFA (penyesuaian dengan
perpindahan). Sehingga pengaturan terhadap hal itu dilakukan
pembedaan.
158. Pertanyaan:
Ketentuan mengenai angka kredit inpassing bagi pejabat eselon IV
golongan IV/a dan pendidikan S2 yang diangkat menjadi PFA belum
ada.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 110
Jawaban:
Angka kredit bagi pejabat eselon IV, golongan IV/a, pendidikan S2
yang diinpassing sebagai Auditor telah diatur dalam Tabel Angka
Kredit Penyesuaian, Lampiran III/b Keputusan Menpan No. 19/1996.
Jika yang dimaksud adalah angka kredit perpindahan jabatan bagi
pejabat eselon IV, golongan IV/a, pendidikan S2, maka hal tersebut
belum dimasukkan dalam Tabel Angka Kredit Perpindahan, Lampiran
II Kep-13.00.00-125/K/1997. Hal ini juga telah dipertimbangkan untuk
masuk dalam Revisi Ketentuan JFA.
159. Pertanyaan:
a. Aturan mengenai angka kredit bagi pejabat struktural yang diangkat
kembali menjadi PFA belum jelas, terutama mengenai jumlah
angka kredit selama yang bersangkutan diberhentikan sementara
sebagai PFA (menduduki jabatan struktural).
Agar dibuatkan aturan mengenai jumlah angka kredit yang dapat
diakui sebagai penambah angka kredit awal pada saat pejabat
struktural diangkat kembali menjadi PFA.
b. Selama ini nilai angka kredit inpassing bagi pejabat struktural ke
pejabat fungsional didasarkan atas masa kerja dalam golongan
yang bersangkutan. Hal ini sering merugikan terutama bagi yang
masa kerja golongannya empat tahun keatas. Semestinya tidak
ada pandangan yang membedakan antara pekerjaan struktural
dengan pekerjaan fungsional. Pekerjaan fungsional tidak
semestinya dipandang sebagai pekerjaan yang lebih berat.
Berkaitan dengan hal tersebut:
– Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap nilai angka kredit
inpassing yang cenderung merugikan pegawai/pejabat
struktural. Untuk yang lebih dari empat tahun menduduki
pangkat tertentu, nilai inpassingnya ditetapkan minimal cukup
untuk kenaikan pangkat berikutnya.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 111
– Perlu ditetapkan besaran angka kredit atas dasar lamanya
bekerja di jabatan struktural untuk ditambahkan pada angka
kredit yang pernah diterima sebelumnya.
c. Penetapan Angka kredit untuk mutasi jabatan dari struktural ke
fungsional terlalu kecil ditetapkannya, sehingga merugikan pejabat
ybs.
Contoh:
Pegawai Eselon III yang dimutasikan menjadi PFA dengan masa kerja
di golongan IV/a dua tahun sembilan bulan diberi angka kredit 468,
sehingga terdapat kekurangan angka kredit untuk naik pangkat ke IV/b
sebesar 82 atau setara dengan 2,5 tahun untuk dapat naik ke pangkat
berikutnya, sedangkan apabila yang bersangkutan tidak dimutasikan
ke Jabatan Fungsional dapat naik pangkat dalam jangka waktu satu
tahun tiga bulan.
Jawaban:
Pengaturan mengenai angka kredit untuk pengangkatan kembali PFA
yang dibebaskan sementara karena ditugaskan di luar JFA adalah
menggunakan:
• Angka kredit terakhir yang pernah dimilikinya dalam JFA atau
• Angka kredit sesuai dengan tabel perpindahan sebagaimana dalam
Kep-13.00.00-125/K/1997; yang mana yang lebih tinggi.
Saat ini ada wacana dalam revisi ketentuan untuk menggunakan delta
angka kredit sebagai penambah angka kredit awal bagi PNS yang
dibebaskan untuk melaksanakan kegiatan sebagai pejabat struktural.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 112
160. Pertanyaan:
Terdapat kerancuan dalam masalah Pembebasan Sementara dari
JFA, yaitu :
(1) Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP nomor : SE –06.04.00-
22/K/1999 tentang Organisasi,Mutasi, dan Tata kerja Penetapan
Angka Kredit dan Surat Kepala Pusbin JFA nomor: S-
435/JF/2/2003 tanggal 28 April 2003 (poin 3) dinyatakan bahwa:
PFA yang telah 5,5 tahun dalam pangkat terakhir diberikan Nota
Peringatan dan PFA yang telah enam tahun dalam pangkat
terakhir dibebaskan sementara dari JFA.
(2) Berdasarkan Surat Kepala Pusbin JFA nomor: SE-769/JF/1/2003
tanggal 14 Juli 2003 tentang Penegasan Hasil Forum Tahun 2003
disebutkan bahwa apabila PFA telah memenuhi angka kredit
minimal yang dipersyaratkan, namum belum naik pangkat/jabatan
karena belum memenuhi persyaratan Sertifikasi maka PFA yang
bersangkutan tidak perlu dibebaskan sementara.
Jawaban:
Pengaturan pembebasan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal
27 Keputusan Menpan No. 19/1996, Pasal 15 SKB Tahun 1996,
Angka X Huruf A Lampiran KEP-13.00.00-125/K/1997, Angka V Huruf
G Lampiran SE-06.04.00-22/K/1999, dan ditegaskan kembali dalam
SE-769/JF/1/2003 bahwa pembebasan sementara salah satunya
dilakukan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak dapat
memperoleh angka kredit minimal yang dipersyaratkan.
PFA yang menolak/menghindar untuk mengikuti diklat sertifikasi akan
membawa konsekuensi bahwa yang bersangkutan tidak dapat naik
jabatan ke jenjang lebih tinggi (pangkat mentok).
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 113
161. Pertanyaan:
Ketentuan Pembebasan Sementara dari JFA karena PFA dijatuhi
hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat sebagaimana
tersebut dalam Pasal 28 Keputusan Menpan No. 19/1996 bila
dikaitkan dengan Pasal 30, dapat menimbulkan kerancuan mengenai
sifatnya, karena kata “dapat” dalam Pasal 30 Keputusan Menpan
tersebut diartikan dengan Pemberhentian dari JFA, jika PFA yang
dijatuhi hukuman disiplin tetap belum diangkat kembali dalam JFA,
sementara hukuman disiplin PNS yang dijatuhkan telah selesai
dijalani.
Dengan demikian, terjadi dua jenis hukuman disiplin atas sebab yang
sama terhadap PFA yang sama. Hal ini bertentangan dengan prinsip
penjatuhan hukuman disiplin PNS, yang hanya membolehkan
dijatuhkan satu jenis hukuman disiplin terhadap seorang PNS atas
satu kasus yang sama.
Perlunya merevisi ketentuan Pasal 30 Keputusan Menpan No.
19/1996, dengan memberikan penjelasan mengenai kriteria yang
harus dipenuhi oleh seorang PFA untuk dapat diangkat kembali ke
dalam JFA setelah dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional
Auditor karena PFA yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin PNS
tingkat sedang atau berat, sehingga kata “dapat” dalam Pasal 30
Keputusan MENPAN tersebut bersifat Objektif.
Jawaban:
Sudah dipertimbangkan dalam revisi ketentuan.
162. Pertanyaan:
Struktur Organisasi BPKP masih merujuk kepada Keputusan Kepala
BPKP nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 114
Sementara dalam Pedoman Hubungan Pejabat Struktural dan PFA,
peran Pejabat Struktural khususnya Kepala Bidang Teknis agak
bertentangan dengan Keputusan tersebut, misalnya :
– Beberapa Perwakilan BPKP menerapkan bahwa PFA masih
berada dalam kendali Kepala Bidang (khususnya untuk Perwakilan
yang Pengendali Mutunya terbatas/tidak ada), sehingga Kepala
Bidang juga berperan sebagai Pengendali Mutu, dan PFA tidak
secara langsung bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.
– Kepala Bidang sesuai Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-
06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 melakukan tugas audit
(fungsi operasional), namun menurut Pedoman Hubungan Pejabat
Struktural dan PFA fungsinya sebatas rendal (tidak operasional)
sehingga ketika akan diterapkan sesuai Pedoman Hubungan
tersebut beberapa Kepala Bidang menuntut pencabutan Keputusan
Kepala BPKP nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei
2001.
Jawaban:
• Pengaturan Pola Hubungan Kerja antara Pejabat Struktural dengan
Pejabat Fungsional Auditor telah dilakukan dalam Keputusan
Kepala BPKP nomor: KEP-1450/K/SU/2003 tanggal 29 Desember
2003
• Pengelompokkan JFA di lingkungan Perwakilan BPKP bersifat
mengambang (floating) dan berada di bawah Kepala Perwakilan
• Hubungan antara Kepala Bidang dengan Koordinator JFA bersifat
kemitraan (partnership) sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung
jawab kedudukannya
• Selama pelaksanaan pola hubungan dilakukan sesuai dengan
pedoman tersebut maka kesan penugasan per bidang dan berbeda
satu dengan yang lain diharapkan tidak akan terjadi
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 115
• Memperhatikan permasalahan di atas Pusbin JFA bersama dengan
Biro Kepegawaian dan Organisasi akan melakukan evaluasi
terhadap penerapan dan pengaturan Pola Hubungan di Perwakilan
• Koordinator JFA dengan persetujuan Kepala Perwakilan memiliki
kewenangan untuk menyusun pola organisasi yang berlaku di
dalam Kelompoknya.
163. Pertanyaan:
Tugas koordinator PFA mengenai menandatangani LHA belum
sesuai/sejalan dengan Keputusan Kepala BPKP nomor:
KEP.06.01.01-294/K/2002 tentang Tata Persuratan Dinas yang
menyatakan bahwa “Surat Dinas yang ditujukan kepada pihak
eksternal paling rendah ditandatangani oleh pejabat eselon II”. LHA
tetap ditandatangani oleh Kepala Perwakilan/minimal eselon II bukan
koordinator PFA (Pengendali Mutu bersertifikat)
Jawaban:
Sesuai dengan Pedoman Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan
PFA, LHA ditandatangai oleh Koordinator PFA yang bersertifikat
Pengendali Mutu atau oleh Koordinator PFA yang belum bersertifikat
Pengendali Mutu tetapi ditugaskan sebagai Pengendali Mutu dalam
penugasan.
Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Pengendali Mutu
bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas berdasarkan keahlian
yang dimiliki dan pemenuhan norma/standar audit, hasil akhir dari
pelaksanaan tersebut dituangkan dalam LHA.Sedangkan
penandatanganan surat-surat yang terkait dengan hasil dari
pelaksanaan pengawasan, kewenangannya tetap berada pada Kepala
Perwakilan, seperti penandatanganan Management Letter (ML), Surat
Penegasan (SPN), dan Surat Pengantar Masalah (SPM).
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 116
164. Pertanyaan:
Penugasan tidak merata, baik untuk level Anggota Tim, Ketua Tim
maupun Pengendali Teknis. JFA menghindari penugasan yang rumit
(investigatif) dan memilih penugasan lain yang ringan (selain
investigatif). Pengendali Teknis yang ada sekarang tinggal separuh
dari jumlah tahun 2001, sehingga supervisi sangat minim karena
volume supervisi yang sudah melebihi batas kewajaran (dilain pihak
mungkin ada Pengendali Teknis yang tidak terlalu banyak yang
ditangani).
Jawaban:
Pimpinan unit kerja dengan dibantu oleh Kepala Bidang dan
Koordinator JFA bertanggung jawab terhadap distribusi penugasan,
salah satunya dengan mempertimbangkan pemerataan beban kerja,
kompetensi, dan kapabilitas Auditor.
165. Pertanyaan:
Pengumuman hasil ujian sertifikasi JFA terlalu lama. Pengumuman
setelah ”waktu kenaikan pangkat”, menyebabkan PFA yang lulus ujian
sertifikasi JFA akan naik pangkat pada ”waktu kenaikan pangkat”
berikutnya. Dengan demikian PFA tersebut dirugikan (penundaan
kenaikan pangkat).
Jawaban:
Pusbin JFA bekerjasama dengan Pusdiklatwas senantiasa terus
berusaha memercepat periode penerbitan sertifikat kelulusan.
Apabila sertifikat kelulusan belum diterima pada saat pemrosesan
dokumen pengangkatan ke dalam JFA atau kenaikan pangkat,
disarankan agar proses pengusulan tetap dilanjutkan dan Pusbin JFA
dengan Biro Kepegawaian akan bekerja sama untuk mengatasi
masalah tersebut.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003
pertanyaan nomor 6 halaman 13.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 117
166. Pertanyaan:
a. Penilaian mengikuti pendidikan dan latihan yang ada STTPL-nya
terdapat perbedaan kalimat pada butir kegiatan yaitu:
– Pada Auditor Trampil berbunyi lamanya antara 30-80 jam
mendapat angka kredit satu
– Pada Auditor Ahli berbunyi lamanya lebih dari 30-80 jam
mendapat angka kredit satu.
Kata antara dan lebih dari mempunyai persepsi yang berbeda,
apabila pada suatu diklat diikuti Auditor Ahli dan Auditor Trampil.
b. Apabila butir kegiatan dari Auditor Ahli Pertama sampai dengan
Auditor Ahli Utama diurutkan sesuai nomor dari 1 s/d 44 terdapat
beberapa angka kredit yang tidak sama, misalnya nomor 03.
Menyiapkan Kebijakan Pengawasan Tahunan untuk Auditor Ahli
Madya tertulis 0,0480 seharusna 0,0437 dan pada nomor 33,
Melaksanakan Penelitian di Bidang Pengawasan tertulis 0,0105
seharusnya 0,0109.
Apakah angka tersebut memang demikian atau salah ketik apabila
dihubungkan dengan angka kredit yang lain.
Jawaban:
Menjadi masukan kami dalam revisi ketentuan JFA sebagai upaya
penyeragaman.
167. Pertanyaan:
Banyak dijumpai seorang PFA menggunakan angka kredit yang
diperolehnya di peran lama untuk kenaikan pangkat diperannya yang
baru.
Sebagai contoh Ketua Tim dengan pangkat III/d dan telah memperoleh
angka kerdit 520 namun belum bisa naik pangkat ke IV/a karena
belum lulus Diklat Penjenjangan Auditor Pengendali Teknis. Setelah
yang bersangkutan lulus diklat tersebut maka dapat naik pangkat ke
golongan IV/a dengan angka kredit di atas 520.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 118
Bagi yang bersangkutan hanya membutuhkan tambahan/delta
pengembangan profesi sebanyak 15 untuk bisa naik pangkat ke IV/b.
Jika kondisi ini dibiarkan maka dalam waktu yang tidak terlalu lama
akan terjadi struktur organisasi yang tidak sehat yang diibaratkan
sebagai piramid terbalik.
Permasalahan tersebut perlu diatasi dengan cara : Jika seorang Ketua
Tim golongan III/d naik pangkat ke golongan IV/a dengan angka kredit
520 maka angka kredit yang di akui di posisi pangkat IV/a hanya 400,
sehingga yang bersangkutan untuk bisa naik pangkat ke golongan IV/b
di samping membutuhkan penambahan/delta pengembangan profesi
15 juga membutuhkan penambahan/delta pengawasan minimal 105
serta penambahan/delta penunjang maksimal 30.
Jawaban:
Akan dipertimbangkan.
Pelaksanaan dari hal ini Lihat Keputusan Menpan No. 19/1996 pasal
11 ayat 3 dan Petunjuk Teknis hal. 181.
168. Pertanyaan:
Syarat angka kredit untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor
Pengendali Mutu pada umumnya sulit dicapai, kalaupun bisa pada
umumnya dari segi umur untuk seorang Pengendali Mutu sudah
hampir pensiun. Angka kredit untuk Pengendali Mutu dirasakan terlalu
tinggi (harus mencapai 700), karena berdasarkan kenaikan pangkat
yang normal yaitu setiap empat tahun maka untuk mencapai Jabatan
Pengendali Mutu, pejabat tersebut berumur minimal 53 tahun sehingga
jabatan sebagai Pengendali Mutu maksimal hanya tiga tahun.
Masih banyak kendala dalam penerapan Organisasi JFA di BPKP dan
Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional
Auditor, antara lain jumlah PFA yang bersertifikasi Pengendali Mutu
belum memadai.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 119
Jawaban:
• Persyaratan jumlah angka kredit kumulatif minimal Auditor untuk
diusulkan mengikuti diklat sertifikasi diatur dalam Keputusan
Kepala BPKP nomor: KEP-06.04.00-847/K/1998 tentang Pola
Diklat Auditor Bagi APFP.
• Saat ini Keputusan tersebut sedang dalam proses revisi. Salah
satu materi yang direvisi adalah penurunan jumlah angka kredit
yang dipersyaratkan untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor
Pengendali Mutu. Pertimbangannya adalah agar Auditor yang
diangkat sebagai Pengendali Mutu masih dapat melaksanakan
tugas secara lebih produktif dan efektif.
169. Pertanyaan:
Pedoman/Ketentuan untuk JFA yang sering diberlakukan di BPKP,
kebanyakan acuan aplikasinya pada hasil tanya jawab yang ada di
lingkungan BPKP. Padahal JFA tidak hanya di BPKP, dan
kenyataannya banyak perlakuan yang berbeda seperti contohnya di
BPK.
Agar Pusbin JFA aktif melakukan dialog dengan JFA lembaga lain
supaya tidak terjadi perlakuan yang berbeda untuk hal yang sama di
lingkungan JFA, dan lebih khusus merugikan JFA BPKP.
Jawaban:
• Pembinaan JFA dilakukan oleh masing-masing instansi pembina
sesuai dengan ruang lingkup pembinaannya
• Pusbin JFA merupakan penggagas dan secara rutin
menyelenggarakan Forum Komunikasi JFA di lingkungan APIP
Pusat maupun Bawasda
• Pusbin JFA juga telah melakukan studi banding terhadap beberapa
jabatan fungsional lainnya dalam PNS sebagai bagian dari kegiatan
Revisi Ketentuan.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 120
170. Pertanyaan:
Belum ada buku Pedoman JFA yang baku, yang dibuat berdasarkan
peraturan-peraturan JFA yang terbaru. Yang ada hanya “Himpunan
Peraturan JFA dan Angka Kreditnya di Lingkungan APFP” yang
diterbitkan tahun 1997.
Agar dibuat “Buku Pedoman JFA”, berdasarkan peraturan-peraturan
dan edaran-edaran yang terbaru. Isinya misalnya : Pengertian JFA,
Tingkatan dalam JFA, tugas JFA dalam berbagai tingkat, Diklat JFA,
Angka Kredit JFA.
Jawaban:
• Pusbin JFA telah menerbitkan buku tambahan Himpunan
Peraturan JFA edisi tahun 2003 yang berisikan ketentuan
pelaksanaan JFA yang dikeluarkan mulai tahun 1997.
• Dalam web-site Pusbin JFA telah dimuat pula profil JFA yang
berisikan mengenai pemahaman ringkas mengenai Auditor yang
didalamnya berisi mengenai Pengertian JFA, Jenjang Jabatan,
Kebutuhan Diklat, Tunjangan, Mekanisme Pengangkatan, Angka
Kredit.
• Pusbin JFA telah menyusun beberapa leaflet mengenai ke-JFA-an
untuk memudahkan sosialisasi dan pemahaman, namun masih
terkendala pada ketersediaan anggaran.
171. Pertanyaan:
Diketahui bahwa produk Pusbin JFA yang diserahkan ke unit-unit kerja
tidak digandakan atau diperbanyak oleh unit kerja sebagai tambahan
pengetahuan bagi para PFA dalam hal pengajuan angka kredit
sehingga sering terjadi perbedaan pandangan antara PFA dengan Tim
Penilai Angka Kredit.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 121
Diusulkan agar spesifikasi buku diturunkan namun penggandaan
diperbanyak sehingga jumlah eksemplar buku yang dikirim ke unit
kerja menjadi lebih banyak. Dalam hal ini, spesifikasi modul
pelatihan/bahan ajar yang dikeluarkan oleh Pusdiklatwas cukup baik
dan dapat dijadikan acuan untuk buku-buku yang merupakan produk
dari Pusbin JFA.
Jawaban:
Pusbin JFA senantiasa mengirimkan jumlah produk hukum dalam
jumlah yang cukup kepada seluruh unit kerja terkait yang tidak hanya
di lingkungan BPKP namun juga di lingkungan APIP lainnya.
Disamping itu produk-produk Pusbin JFA dapat diperoleh secara
bebas pada situs Pusbin JFA.
172. Pertanyaan:
Selama ini Sub Bagian Kepegawaian menangani urusan kediklatan
para PFA, seperti menyiapkan surat usulan calon peserta, pembuatan
surat tugas mengikuti diklat, menyiapkan SPPD mengikuti diklat,
namun copy sertifikat mengikuti diklat khususnya diklat substantif
jarang yang disampaikan oleh PFA ke Sub Bagian Kepegawaian.
Copy sertifikat diperlukan untuk melengkapi berkas kepegawaian para
PFA dan pendukung input data ke SIMPEG. Copy tersebut mungkin
dapat segera diperoleh Sub Bagian Kepegawaian yang bersangkutan
apabila SPMK Pendidikan/Pengembangan Profesi mengikuti Diklat
dapat dibuat oleh Sub Bagian Kepegawaian. Jadi setelah PFA
menyerahkan seritikat, Sub Bagian Kepegawaian membuat SPMK
Pendidikan/Pengembangan Profesi. Yang menjadi masalah adalah
bahwa tugas mengikuti diklat bukan merupakan tugas mandiri,
sehingga penandatangan SPMK harus atasan langsungnya bukan
Kepala Sub Bagian Kepegawaian atau Kepala Bagian Tata Usaha.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 122
SPMK Pendidikan/Pengembangan Profesi karena mengikuti diklat
disiapkan secara otomatis oleh Sub Bagian Kepegawaian bila PFA
menyerahkan sertifikatnya dan ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian
Kepegawaian untuk Ketua Tim/Anggota Tim dan Kepala Bagian Tata
Usaha untuk Pengendali Teknis/Pengendali Mutu.
Jawaban:
• SPMK dibuat oleh masing-masing PFA dan disampaikan kepada
Atasan Langsung untuk memperoleh persetujuan.
• Perlunya penegasan kepada PFA di masing-masing unit untuk
menyerahkan copy dari sertifikat diklat yang diperoleh sebagai
pendukung data SIMPEG dan kelengkapan berkas kepegawaian.
173. Pertanyaan:
Seberapa jauh upaya yang dilakukan oleh BPKP c/q Biro
Kepegawaian dan Organisasi dalam mengusulkan batas usia pensiun
bagi PFA.
Pada Forum Komunikasi JFA tahun 2002 diinformasikan bahwa hal
tersebut masih dalam proses. Secepatnya ada kepastian batas usia
pensiun diatas 56 Tahun.
Jawaban:
Kepastian mengenai batas usia pensiun masih menunggu keputusan
dari Menpan dan BKN.
174. Pertanyaan :
Tim penilai angka kredit belum terbentuk karena terbatasnya jumlah
PFA
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 123
Jawaban :
Dalam Prosedur Baku penilaian dan penetapan angka kredit JFA
(Keputusan Kepala BPKP Nomor : 817/K/JF/2002 tanggal 03
Desember 2002) disebutkan bahwa :
– Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor
dilakukan oleh unit kerja yang telah menerapkan JFA
– Dalam hal jumlah Auditor dalam suatu unit kerja kurang dari 50
orang, maka berdasarkan pertimbangan Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit setempat dan persetujuan Instansi
Pembina, dimungkinkan untuk bergabung dengan tim penilai unit
organisasi Auditor terdekat.
– Penggabungan dilakukan dengan mempertimbangkan domisili atau
tempat unit kerja pengawasan yang terdekat dan kedekatan
substansi pelaksanaan kegiatan pengawasan.
175. Pertanyaan :
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, penyusunan Tim audit belum
sesuai dengan peran auditor yang seharusnya, sehingga sering terjadi
tugas limpah, dan dinilai sebesar 90% dari setiap angka kredit butir
kegiatan untuk peran yang seharusnya.
Jawaban :
Pengaturan jabatan, peran, dan kegiatan Auditor diatur dalam Pasal 6
dan 7 Kepmenpan 19/1996, pengaturan tersebut didasarkan pada
tingkat kompetensi dalam jabatan dan rentang tanggung jawab dalam
penyelesaian pekerjaan
Apabila terdapat Auditor yang menjalankan peran atau kegiatan tidak
sesuai dengan jabatannya, maka terjadi tugas limpah. Pelaksanaan
tugas limpah tidak hanya ada di dalam Auditor, namun juga pada
jabatan fungsional lainnya. Angka kredit tugas limpah diberikan karena
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 124
Auditor melaksanakan kegiatan/peran di atas atau di bawah dari
kegiatan/peran yang seharusnya dilaksanakan.
Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP No. 125/1997, implikasi dari
adanya tugas limpah memerlukan upaya adanya pemerataan jumlah
dan kualifikasi Auditor menurut jenjang jabatan, karena penugasan
secara tugas limpah tidak diharapkan untuk dilaksanakan secara terus
menerus. Kepala/Pimpinan Unit Organisasi Pengawasan harus
melaporkan adanya pemberian tugas limpah kepada Instansi
Pembina, bila sudah terjadi 2 (dua) kali penugasan limpah bagi
seorang Auditor, karena hal tersebut menunjukkan tidak adanya
keseimbangan antara beban kerja dengan kompetensi Auditor.
Berdasarkan hal tersebut akan dilakukan analisis mengenai
kesesuaian antara formasi dengan beban kerja pada unit yang
bersangkutan.
176. Pertanyaan :
Beberapa auditor eks pejabat struktural yang di inpassing kedalam
JFA tidak dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat karena belum
mengikuti / belum lulus diklat, untuk itu bagi eks pejabat struktural
tersebut perlu disetarakan antara pangkat dan tingkat diklatnya,
dengan kata lain dianggap telah mengikuti dan lulus sesuai jabatan
struktural nya. Bagi Auditor yang telah memenuhi persyaratan angka
kredit, namun karena belum mengikuti Diklat yang dipersyaratkan
untuk itu, apakah kenaikan pangkatnya dapat diusulkan.
Jawaban :
Pengaturan antara hubungan pangkat dengan jabatan dilakukan
berdasarkan Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, lebih lanjut telah ditegaskan
dalam Penegasan Hasil Forum APIP Tahun 2003. Bagi Auditor yang
diinpassing, maka persyaratan diklat fungsional Auditor untuk peran
dibawahnya diberikan fasilitas matrikulasi (diklat tanpa ujian) sebagai
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 125
pembekalan pembentuk kompetensi dan pengetahuan untuk sampai di
jenjang jabatan yang sesuai pada saat inpassing.
Program diklat secara penuh harus diikuti sesuai dengan jenjang
jabatan yang seharusnya.
Terdapat pengaturan pola diklat jabatan yang berbeda antara jabatan
struktural dengan jabatan fungsional, sesuai dengan PP No. 101
Tahun 2000 mengenai Diklat PNS
Kenaikan pangkat dapat dilakukan pada jenjang jabatan yang sama,
kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang berbeda dapat
dilakukan apabila telah didahului dengan kenaikan jabatan. Untuk
kenaikan pangkat III/b ke III/c, karena dalam jenjang jabatan yang
berbeda (Auditor Ahli Pertama ke Auditor Ahli Muda) kenaikan pangkat
dapat dilakukan setelah naik jabatan, untuk naik jabatan yang
bersangkutan harus lulus diklat penjenjangan ketua tim.
177. Pertanyaan :
Bagaimana angka kredit untuk pengangkatan kembali JFA.
Jawaban :
Pengangkatan kembali auditor yang dibebaskan sementara karena
tidak dapat mengumpulkan angka kredit, dapat menggunakan angka
kredit pada saat awal mula pembebasan sementara ditambah dengan
angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.
Pengangkatan kembali auditor yang dibebaskan sementara karena
menjalani hukuman disiplin, CLTN, dan karena diberhentikan
sementara sebagai PNS, dapat menggunakan angka kredit pada saat
awal pembebasan sementara.
Pengangkatan kembali auditor yang dibebaskan sementara karena
menduduki jabatan struktural, dapat menggunakan angka kredit pada
saat pembebasan atau angka kredit pengangkatan perpindahan
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 126
sebagaimana tertera dalam Lampiran II Keputusan Kepala BPKP No.
125/1997, yang paling besar diantara keduanya.
178. Pertanyaan :
Pengangkatan jabatan fungsional auditor harus mendapatkan
persetujuan dari BPKP hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan
pimpinan Departemen dalam hal pengangkatan Pejabat Fungsional
Auditor.
Jawaban :
Persetujuan pengangkatan yang diberikan oleh BPKP, bersifat
pertimbangan teknis untuk melihat kesesuaian pemenuhan
persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
179. Pertanyaan :
Pengangkatan pertama ke dalam jabatan fungsional auditor baik
trampil maupun ahli harus memenuhi angka kredit yang ditentukan, hal
tersebut menimbulkan kesulitan dalam pengangkatan pertama karena
staf tidak selalu dilibatkan dalam kegiatan pengawasan yang
mengakibatkan nilai angka kreditnya dibawah nilai angka kredit yang
ditentukan, dan apakah batas usia 5 tahun sebelum pensiun juga
berlaku pada pengangkatan pertama.
Jawaban :
Mekanisme pengangkatan pertama pada hakekatnya ditujukan
sebagai regenerasi, sehingga diarahkan untuk pengangkatan CPNS
untuk menjadi Auditor sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang
diperlukan sebagai Auditor. Untuk PNS dengan pangkat yang lebih
tinggi, apabila sebelumnya pernah menduduki jabatan struktural,
pengangkatan diarahkan melalui pengangkatan perpindahan.
Batas usia 5 tahun sebelum pensiun hanya untuk pengangkatan
perpindahan untuk pengangkatan pertama tidak ada persyaratan
tersebut.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 127
180. Pertanyaan :
Apa persyaratan untuk pengangkatan perpindahan.
Jawaban :
Pengangkatan JFA melalui perpindahan adalah perpindahan dari Jabatan
Struktural atau Jabatan Fungsional lain ke JFA dengan persyaratan
sesuai Pasal 26 Kep Menpan 19/1996 antara lain :
• Pendidkan minimal S1/ sederajat untuk Auditor Ahli, SLTA atau D
III / sederajat untuk Auditor Trampil
• Pangkat Penata Muda (III/a) untuk Auditor Ahli, Pengatur Muda Tk
I (II/b) untuk Auditor Trampil
• Telah mengikuti diklat JFA dan memperoleh sertifikat tanda lulus
dan tanda lulus diklat peran (untuk Auditor Ahli)
• Memiliki pengalaman pengawasan sekurangnya 2 (dua ) tahun
• Sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia
pensiun
• SK Pemindahan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan PP
No. 96 tahun 2000
• Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP 3
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.
181. Pertanyaan :
Seorang Pejabat Fungsional Arsiparis bagaimana mekanisme untuk dapat
diangkat kedalam JFA.
Jawaban :
Pejabat Fungsional lainnya dapat diangkat ke dalam JFA melalui
pengangkatan perpindahan, dengan jabatan sesuai dengan sertifikasi JFA
yang dimiliki.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 128
182. Pertanyaan :
Dapatkah untuk pengangkatan ke JFA terlebih dahulu dilakukan psikotes.
Jawaban :
Persyaratan pengangkatan ke JFA yang diatur dalam pasal 23,24 dan 26
Kepmenpan 19/1996 merupakan syarat minimal, unit organisasi dapat
menambahkan persyaratan lain seperti : psikotes, wawacara dan
assesment.
183. Pertanyaan :
Perlu ada nya persyaratan lain selain sertifikasi untuk pengangkatan
Ketua Tim dan Pengendali teknis.
Jawaban :
Ada persyaratan lain yang selama ini tidak diperhatikan yaitu diusulkan
oleh pimpinan unit, pimpinan unit dapat membuat persyaratan lain seperti
psikotes dan assesment.
184. Pertanyaan :
Seorang Auditor Ahli Muda gol. III/d memperoleh ijazah S2 dan belum
mengikuti diklat Dalnis, apakah yang bersangkutan dinaikkan ke gol. IV/a.
Jawaban :
Kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional auditor didasarkan pada angka
kredit. Untuk dapat memperoleh kenaikan pangkat ke dalam golongan IV/a,
PFA tersebut harus memperoleh sertifikat lulus Pengendali Teknis.
185. Pertanyaan :
Seorang auditor waktu inpassing pada posisi gol III/d dengan angka kredit
400, yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural pada saat ini
yang bersangkutan gol. IV/a dan diangkat kembali pada jabatan
fungsional auditor, sementara itu yang bersangkutan belum memiliki
sertifikasi Dalnis, bagaimana kedudukan dan perannya dalam JFA.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 129
Jawaban :
Untuk Auditor yang pada saat inpassing pada posisi III/d dengan angka
kredit 400, dan diangkat kembali setelah dibebaskan sementara dalam
pangkat IV/a, pengangkatan kembali dapat dilakukan pada jabatan
Auditor Ahli Madya, dengan pemenuhan persyaratan diklat Matrikulasi
ketua tim dan mengikuti secara penuh program diklat penjenjangan
pengendali teknis (mengikuti dan lulus ujian diklat pengendali teknis).
Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi berikutnya dapat dipertimbangkan
setelah memenuhi persyaratan angka kredit dan persyaratan lainnya
sesuai dengan pengaturan kenaikan pangkat pilihan.
186. Pertanyaan :
Sertifikasi yang dipersyaratkan untuk pengangkatan PFA mulai dari
tingkat yang paling awal s.d. tingkat yang dipersyaratkan sesuai Pangkat
dan Jabatan, dan batas usia 5 tahun sebelum pensiun pada
pengangkatan perpindahan. Dapatkah dengan matrikulasi saja.
Jawaban :
Matrikulasi diberikan untuk Auditor yang diangkat melalui inpassing,
sedangkan melalui pengangkatan pertama atau perpindahan persyaratan
diklat harus dipenuhi secara penuh.
Persyaratan batas waktu 5 tahun sebelum usia pensiun dilakukan dengan
pertimbangan efektivitas pelaksanaan penugasan dan efisiensi antara
keikutsertaan diklat dengan pelaksanaan jabatannya.
187. Pertanyaan :
Untuk mengisi kekosongan akibat banyaknya PFA yang pensiun perlu
dipertimbangkan Inpassing baru.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 130
Jawaban :
Pengangkatan dengan mekanisme inpassing hanya diberikan pada saat
awal mula diterapkannya JFA pada unit pengawasan, pengangkatan
berikutnya dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama atau
perpindahan.
Waktu pelaksanaan inpassing diatur oleh BKN sebagai Pengatur
Kepegawaian Nasional, Instansi Pembina hanya mengatur mengenai
mekanisme pelaksanaan inpassing tersebut.
188. Pertanyaan :
Terdapat beberapa PNS yang diangkat ke dalam JFA melalui inpassing
dengan pendidikan setingkat SLTA/Sarmud dan telah mencapai pangkat
III/d sehingga dapat mengurangi motivasi di dalam melaksanakan
tugasnya.
Jawaban:
Berdasarkan Keppres 87/1999 Pasal 6, jenjang pangkat tertinggi untuk
jabatan fungsional tingkat Keterampilan adalah Penata TK. I (III/d). Hal ini
berlaku untuk semua jabatan fungsional.
Jenjang trampil dapat diberikan penghargaan kenaikan pangkat
pengabdian pada jenjang Pembina (IV/a).
189. Pertanyaan :
PNS yang telah diangkat dalam JFA melalui inpassing TMT 1 Oktober
2003 sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sebagai PFA,
yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural.
Apabila nanti PNS yang bersangkutan tidak dipakai dalam jabatan
struktural dan ingin kembali ke dalam JFA, proses dan prosedur apa saja
yang harus ditempuh.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 131
Jawaban:
Pada saat yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural, maka
harus diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari JFA.
Kemudian pada saat yang bersangkutan sudah selesai menduduki
jabatan struktural, ybs dapat diangkat kembali ke dalam JFA dengan
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Ada surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa ybs telah
selesai menjalankan tugasnya dan dapat ditugaskan kembali ke dalam
JFA.
b. Semua unsur dalam DP3 bernilai baik dalam tahun terakhir.
c. Tidak ada keberatan dari atasan langsung.
Prosedur pengangkatan kembali dapat dilihat pada buku Himpunan
Ketentuan JFA Hal. 218 – 220
190. Pertanyaan :
Terdapat 5 (lima) orang JFA di Bawasda Kabupaten yang pindah ke
jabatan struktural penyebabnya terhambat kenaikan pangkatnya.
Jawaban:
Berdasarkan Kepmenpan 19/1996 Pasal 34, untuk kepentingan Dinas dan
atau menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karir
auditor dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional
lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dihimbau untuk menghindari perpindahan jabatan dengan tujuan lain
sebagaimana dimaksud di atas.
191. Pertanyaan :
Periode penyusunan DUPAK untuk tiap semester terlalu singkat.
Jawaban:
Penilaian angka kredit tiap semester mengacu pada Kepmenpan 19/1996
pasal 13 yang menyebutkan bahwa penilaian angka kredit Auditor
dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun, yaitu setiap
bulan Januari dan bulan Juli.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 132
Hasil penilaian bulan Januari dapat dijadikan sebagai usulan kenaikan
pangkat periode 1 April, hasil penilaian bulan Juli dapat dijadikan sebagai
usulan kenaikan pangkat periode 1 Oktober.
192. Pertanyaan :
Belum jelasnya batas penilaian DUPAK untuk Pengangkatan Pertama dan
Pindah Jalur.
Jawaban:
– Usulan angka kredit (DUPAK) disampaikan oleh PNS yang
dipersiapkan untuk diangkat ke dalam JFA melalui Pengangkatan
Pertama. Batas awal penilaian angka kredit adalah saat awal yang
bersangkutan melaksanakan tugas pengawasan di Bawasda (setelah
1 Oktober 1996)
– Pindah jalur / alih jalur merupakan mekanisme peralihan dari jenjang
jabatan fungsional ketrampilan ke jenjang jabatan fungsional keahlian.
Usulan angka kreditnya disampaikan oleh Auditor Trampil secara
berkala.
– Jika pindah jalur yang dimaksud adalah pengangkatan perpindahan
maka penetapan angka kredit dilakukan berdasarkan tabel
pengangkatan perpindahan.
193. Pertanyaan :
Penilaian AK Gol. IV yang ke Pusbin sering terlambat sampai di
Kabupaten sehingga untuk usulan kenaikan pangkat menjadi terlambat
karena batas penerimaan usulan kenaikan pangkat pada tingkat
Kabupaten tanggal 10 Agustus untuk Periode Oktober dan 10 Pebruari
untuk Periode April.
Jawaban:
Diakui terjadi keterlambatan dalam penyampaian PAK. Pusbin JFA
memprioritaskan proses penilaian dan penetapan angka kredit yang akan
digunakan untuk kenaikan pangkat dan senantiasa berupaya
mempercepat proses penilaian dan penetapan angka kredit.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 133
Keterlambatan penilaian dapat pula disebabkan oleh keterlambatan
penyampaian usulan angka kredit (DUPAK) atau kurang lengkapnya
dokumen pendukung.
194. Pertanyaan :
Perpindahan jabatan Pejabat Fungsional Auditor ke Struktural diluar
Inspektorat kemudian kembali ke Jabatan Fungsional Auditor, selama
pada Jabatan Struktural tidak seimbangnya angka kredit yang
bersangkutan pada Jabatan fungsional yang baru.
Jawaban:
Apabila terjadi perpindahan Auditor menjadi pejabat struktural, maka
Auditor tersebut dibebaskan sementara dari JFA. Untuk keperluan
penerbitan surat pembebasan sementara, digunakan angka kredit terakhir
yang dimiliki.
Untuk PFA yang tidak mengajukan angka kredit guna pembebasan
sementara, digunakan PAK periode sebelumnya. Konsekuensi dari hal ini
mengakibatkan kegiatan pengawasan yang dilakukan dari periode PAK
sebelumnya sampai dengan pengangkatan menjadi pejabat struktural
tidak lagi dapat dinilai angka kreditnya.
Apabila penugasan di dalam jabatan struktural telah selesai, PNS tersebut
dapat diangkat kembali ke dalam JFA. Angka kredit bagi Auditor yang
diangkat kembali menggunakan yang terbesar antara angka kredit pada
saat pembebasan sementara dengan angka kredit sebagaimana tertera
dalam tabel angka kredit kumulatif untuk pengangkatan perpindahan ke
dalam JFA pada lampiran II Keputusan Kepala BPKP No. Kep-
125/K/1997.
195. Pertanyaan :
Formasi JFA untuk setiap kualifikasi Bawasda belum jelas. Selama ini
hanya berdasarkan perkiraan daerah yang membandingkan antara jumlah
auditan yang akan diaudit dengan waktu yang tersedia dalam 1 tahun.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 134
Jawaban:
Perhitungan kebutuhan dan penetapan formasi jabatan merupakan
kewenangan dari pejabat Pembina kepegawaian setempat dengan
mempertimbangkan beban kerja yang ada pada Bawasda yang
bersangkutan.
BPKP telah menerbitkan Pedoman Formasi JFA dengan Keputusan
Kepala BPKP Nomor: Kep-971/K/SU/2005 tanggal 28 Oktober 2005.
196. Pertanyaan :
Tim Penilai angka kredit tidak dapat dibentuk karena jumlah personil tidak
mencukupi (hanya 13 orang).
Jawaban:
Tim Penilai dapat berjumlah kurang dari 7 orang sepanjang tetap
berjumlah ganjil, berdasarkan pertimbangan Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit dengan tidak menutup kemungkinan bergabung
dengan Tim Penilai unit organisasi PFA terdekat. Mekanisme teknis Tim
Penilai Gabungan dapat dikonsultasikan dengan Perwakilan BPKP
setempat.
197. Pertanyaan :
Penilaian dan penetapan angka kredit untuk Auditor Bawasda gol. IV/a ke
atas seyogyanya dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit BPKP
Perwakilan.
Jawaban:
– Sesuai SK Menpan No: 19/1996, pasal 14, Penetapan Angka Kredit
bagi Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama dilakukan oleh Kepala
BPKP ( didelegasikan kepada Sekretaris Utama BPKP ) dan Penilaian
Angka Kredit untuk jabatan tersebut dilakukan oleh Tim Penilai Pusat
yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.
– Saat ini sedang dilakukan kajian untuk mendelegasikan penilaian
angka kredit Auditor Ahli Madya (khusus golongan IV/a) kepada Tim
Penilai setempat.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 135
198. Pertanyaan :
Kelompok jabatan fungsional Auditor telah dibentuk dengan Peraturan
Daerah namun belum dituangkan Tata Kerja JFA dalam Peraturan Daerah
Jawaban:
– Prosedur dan tata kerja para pejabat struktural maupun fungsional
yang berkaitan dengan pelaksanaan JFA dapat ditetapkan dengan
Keputusan Bupati/Walikota, dengan mengacu pada ketentuan umum
JFA yang disesuaikan dengan tata administrasi yang berlaku pada
Pemerintah Daerah setempat.
– Diklat Ketua Tim dapat dilaksanakan secara mandiri sepanjang
memenuhi syarat yang berlaku (jumlah peserta memenuhi,
tersedianya anggaran dll). Perwakilan BPKP setempat dapat
memfasilitasi penyelenggaraan diklat tersebut.
199. Pertanyaan :
Seorang Auditor dimutasikan Unit Kerja di luar Badan Pengawasan,
jabatan Auditornya masih melekat dan tunjangan jabatannya masih
dibayarkan dan belum diberhentikan sementara dari JFA, apabila unit
kerja tersebut ada kelompok jabatan fungsionalnya apakah yang
bersangkutan dapat disetarakan dengan jabatan fungsional auditor.
Jawaban:
Bila seorang Auditor dimutasikan ke unit kerja di luar Bawasda, maka
yang bersangkutan harus dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional
Auditor dan tidak dapat diberikan tunjangan JFA, karena yang
bersangkutan tidak lagi melaksanakan tugas-tugas auditor.
JFA hanya diberlakukan bagi auditor di lingkungan unit pengawasan dan
tidak berlaku di unit Pemda lainnya di luar Bawasda.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 136
200. Pertanyaan :
Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dari JFA
masih sangat tergantung pada kebutuhan organisasi atau kebijakan
pimpinan, sehingga keberadaan JFA hanya bersifat pelengkap organisasi
Bawasda.
Jawaban:
Petunjuk teknis pelaksanaan JFA di Bawasda hendaknya ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah (Bupati) dengan mengacu ketentuan
umum JFA sesuai surat Kepala Pusbin JFA tentang tindak lanjut
inpassing.
PEMBINAAN JFA DI LINGKUNGAN BAWASDA
Dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2005 telah dibahas
berbagai permasalahan yang dihadapi Perwakilan BPKP dalam melaksanakan
tugas pembinaan JFA di lingkungan Bawasda di wilayah kerjanya masingmasing.
Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam forum
tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
Pelaksanaan Inpassing dan Perlakuan Khusus Pengangkatan ke dalam
JFA
Menindaklanjuti surat BKN nomor: K.26-14/V.80-9/74 tanggal 25 Agustus 2004
hal Perlakuan Khusus JFA di Lingkungan Bawasda Pasca Inpassing, telah
diterbitkan surat Kepala BPKP nomor: S-27/JF/2005 tanggal 19 Januari 2005
hal Petunjuk Teknis Pengangkatan dalam JFA Pasca Inpassing di lingkungan
Bawasda dan disertai surat Kepala Pusat Pembinaan JFA tanggal 2 Maret
2005 tentang Pengujan Administratif Atas Usulan Pengangkatan Pasca
Inpassing di Lingkungan Bawasda.
Adanya surat Menpan nomor: B/207/M.PAN/1/2005 tanggal 28 Januari 2005
hal Pelaksanaan PP 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah adalah salah satu sebab penolakan pengajuan beberapa Bawasda
yang belum melakukan penataan organisasi dan kelengkapannya.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 137
Pengajuan untuk masuk ke dalam JFA yang diusulkan oleh unit kerja telah
ditindaklanjuti dengan terbitnya surat pertimbangan teknis Kepala BPKP pada
bulan Maret 2005. Dari jumlah 711 orang yang diusulkan, sebanyak 683 orang
telah diterbitkan surat pertimbangan teknis. Beberapa permasalahan yang
dihadapi oleh perwakilan BPKP di wilayah binaan masing-masing daerah dapat
disimpulkan sebagai berikut :
• Surat Pertimbangan Teknis Kepala BPKP belum ditindaklanjuti dengan
pembuatan organisasi JFA dan kelengkapan persyaratan lainnya
• Pengangkatan pegawai ke dalam JFA tanpa pertimbangan teknis Kepala
BPKP
Pembentukan Perangkat JFA
Sebagai tindak lanjut pasca inpassing adalah segera dibentuknya perangkat
JFA di masing-masing Bawasda. Untuk membantu kelancaran administrasi
kepegawaian termasuk tata cara penghitungan angka kredit, Tim Penilai Angka
kredit harus memahami dan mengetahui secara detail ketentuan-ketentuan ke
JFA-an. Untuk keperluan tersebut Pusbin JFA bekerjasama dengan
Pusdiklatwas mengadakan diklat bagi Tim Penilai Angka Kredit.
Kenaikan Pangkat – Kenaikan Jabatan
Dalam PP nomor: 99 tahun 2000 jo. PP nomor: 12 Tahun 2002 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa Kenaikan pangkat
pejabat fungsional adalah disyaratkannya pemenuhan angka kredit disamping
pemenuhan persyaratan lainnya. Permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja
yang baru melaksanakan inpassing adalah kurangnya pemahaman sehingga
ada beberapa PFA yang terlanjur naik pangkat secara reguler.
Perpindahan Jabatan
Berdasarkan Keputusan Menpan No. 19/1996 dijelaskan bahwa perpindahan
jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional auditor Trampil atau Auditor Ahli
dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, bahwa disamping harus memenuhi
syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 24 ayat (1) atau ayat (2), diharuskan
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 138
pula memenuhi syarat memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan
sekurang-kurangnya dua tahun dan sekurang-kurangnya lima tahun sebelum
mencapai batas usia pensiun PNS berdasarkan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Mutasi diagonal antar unit kerja pada suatu wilayah kerja adalah kewenangan
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan
memperhatikan tingkat kompetensi pegawai, kebutuhan formasi dan beban
kerja, ketersediaan anggaran dan pertimbangan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Diklat Sertifikasi JFA di Lingkungan Bawasda
Diklat sertifikasi JFA merupakan salah satu unsur yang tidak terlepas dari
kebutuhan akan peningkatan kemampuan dan pengetahuan Pejabat
Fungsional Auditor.
Belum berimbang antara kebutuhan diklat dengan pelaksanaan diklatnya pada
unit kerja di lingkungan Bawasda adalah masalah utama bagi Bawasda yang
baru menerapkan JFA.
Penyelenggaraan diklat dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan
melaksanakan diklat mandiri dan diklat yang diselenggarakan oleh
Pusdiklatwas BPKP.
Sosialisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman
Dalam rangka meminimalisir permasalahan dan benturan kepentingan yang
timbul dalam pelaksanaan ketentuan Jabatan Fungsional Auditor, maka perlu
adanya suatu mekanisme yang dapat menjembatani berbagai kepentingan
tersebut tanpa menyalahi aturan yang ada. Penjelasan dapat dalam bentuk
lisan maupun tulisan.
Forum Komunikasi JFA adalah suatu wadah yang efektif dalam merumuskan
solusi atas permasalahan JFA maupun dalam menyatukan langkah
pengembangan profesionalime JFA sesuai dengan peran BPKP sebagai
instansi pembina JFA. Forum Komunikasi, juga hasil-hasil dari forum
komunikasi dapat dijadikan sebagai kesepakatan penyelesaian masalah
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 139
maupun sebagai sarana penuangan ide yang terkait dengan pengembangan
JFA.
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor menurut Keppres nomor: 23 Tahun
2002 adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Besarnya tunjangan dalam surat keputusan tersebut adalah besaran minimal
yang diperoleh Pejabat Fungsional Auditor.
Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan Pembinaan JFA di
lingkungan Bawasda serta solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut :
201. Pertanyaan:
Terdapat beberapa Bawasda yang belum melaksanakan inpassing
maupun menindaklanjuti persetujuan/ pertimbangan teknis Kepala BPKP
karena :
• Adanya surat Menpan nomor: B/207/M.PAN/1/2005 tanggal 28 Januari
2005 hal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
• Waktu inpassing atau perlakuan khusus yang disediakan dirasa sangat
singkat.
Jawaban:
• Masa Inpassing maupun perlakuan khusus pasca inpassing telah
melewati batas waktu yang ditentukan. Untuk dapat diangkat dalam
Jabatan Fungsional Auditor tidak hanya melalui mekanisme inpassing,
namun dapat juga dilakukan melalui mekanisme pengangkatan
pertama dan perpindahan
• Mekanisme pengangkatan pertama atau perpindahan dilakukan sesuai
dengan pengaturan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menpan
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 140
No. 19/1996 dan Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP – 13.00.00-
125/K/1997
• Pengaturan kembali mekanisme pengangkatan ke dalam JFA di
lingkungan Bawasda, sangat tergantung pada pengaturan dari
Menpan mengenai Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan dari
BKN mengenai inpassing atau penyesuaian suatu jabatan fungsional.
202. Pertanyaan:
Masih terdapat Badan Kepegawaian Daerah di lingkungan Pemda yang
belum mengerti apa persyaratan inpassing/pasca inpassing.
Jawaban:
Upaya penyebarluasan pemahaman ketentuan JFA akan terus dilakukan
secara berkesinambungan oleh Pusbin JFA bekerja sama dengan
Perwakilan BPKP, Itjen Departemen Dalam Negeri, maupun Bawasda
sendiri, melalui Sosialisasi Ketentuan JFA, Bimtek Penilaian Angka Kredit,
serta Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi dan Diklat Teknis
Substantif.
Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut telah disepakati untuk
mengundang dan mengikutsertakan unit kerja di lingkungan Pemda yang
terkait dengan pelaksanaan JFA, seperti BKD. Lihat Himpunan Tanya
Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004 pertanyaan nomor 41 hal. 58-59.
203. Pertanyaan:
Animo Bawasda untuk pengangkatan pertama terhambat oleh
administrasi yang ada di Bawasda seperti tidak tersedianya dokumen
pendukung (surat tugas dan lainnya) khususnya di beberapa tahun
sebelumnya.
Jawaban:
Angka kredit untuk pengangkatan pertama harus diperoleh dan
dikumpulkan dari pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilakukan
oleh PNS yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Menpan No.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 141
19/1996. Penilaian dilakukan berdasarkan SOP PPAK, apabila tidak
tersedia dokumen pendukung (surat tugas dan lainnya) dapat digunakan
dokumen pengganti yang dapat meyakinkan mengenai pemenuhan
kriteria penugasan, perencanaan yang wajar, dan terpenuhinya norma
hasil.
204. Pertanyaan:
Terdapat beberapa Bawasda yang pengangkatan pegawainya ke dalam
JFA tanpa berdasarkan persetujuan/pertimbangan teknis terlebih dahulu
dari Instansi Pembina (Kepala BPKP). Sedangkan pegawai tersebut
setelah di angkat perlu memiliki sertifikasi JFA sesuai dengan jenjang
pangkat/jabatannya. Permasalahannya adalah jika Bawasda yang
bersangkutan mengajukan usul untuk mengikuti diklat sertifikasi JFA
untuk memenuhi jenjang jabatan yang dimiliki pada saat pengangkatan ke
dalam JFA, apakah dapat diproses oleh Perwakilan BPKP.
Jawaban:
Apabila inpassing dilakukan sebelum 1 Oktober 2003 (sebelum
berlakunya ketentuan inpassing Bawasda) atau dilaksanakan bersamaan
dengan inpassing Itjen Departemen/LPND memang tidak dipersyaratkan
untuk memperoleh persetujuan Kepala BPKP. Lihat Himpunan Tanya
Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004 pertanyaan nomor 45.
205. Pertanyaan:
Beberapa Bawasda untuk daerah pemekaran berkehendak beberapa
tenaga teknisnya untuk masuk ke dalam JFA, sementara ketentuan untuk
menjadi PFA melalui pengangkatan pertama, sedangkan pangkat PNS
yang bersangkutan sudah tingkat Ketua Tim dan Pengendali Teknis
sehingga mereka berkehendak memperoleh fasilitas seperti inpassing
atau perpindahan. Bila seorang PNS sebelumnya bertugas di Bawasda
atau Itwil Prov. Dengan pengalaman melebihi lima tahun sebagai tenaga
pemeriksa, selanjutnya dimutasikan ke dinas diluar Bawasda, kemudian
PNS tersebut ditarik kembali ke Bawasda karena dianggap mampu
sebagai tenaga pemeriksa dan akan dipromosikan sebagai tenaga PFA
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 142
dan PNS tersebut saat ini telah berpangkat IV/b. Bila di JFA-kan melalui
pengangkatan pertama berarti akan memiliki sertifikasi JFA pembentukan
auditor ahli, ketua tim, pengendali teknis serta harus mengumpulkan
angka kredit minimal sejumlah 550 poin. Sudah tentu PNS tersebut akan
mengalami kesulitan untuk memperoleh JFA dan bila di strukturalkan
dengan maksud agar masuk JFA melalui perpindahan sementara promosi
jabatan struktural belum tersedia.
Jawaban:
Pengangkatan PNS tersebut ke dalam JFA dapat dilakukan melalui
mekanisme Pengangkatan Perpindahan setelah memenuhi persyaratan
yang ditetapkan. Perpindahan dari jabatan struktural sebagai dasar
pengangkatan perpindahan tidaklah terbatas hanya berasal dari jabatan
struktural di lingkungan Bawasda, tapi juga jabatan struktural sebelumnya
di dinas lain.
206. Pertanyaan:
Di dalam Surat Persetujuan/Pertimbangan Teknis Pengangkatan ke
dalam Jabatan Fungsional Auditor terdapat statement sebagai berikut:
”Pengangkatan ke dalam JFA agar tetap memperhatikan kecukupan
beban kerja, sehingga para PFA akan memperoleh angka kredit yang
cukup untuk KP berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku”. Jika
statement tersebut diungkapkan berarti membuka peluang bagi Pemda
yang bersangkutan untuk tidak mengangkat/membatalkan pengangkatan
PNS yang telah diberikan Surat Persetujuan/Pertimbangan Teknis dari
Kepala BPKP.
Pada hal pada saat mengusulkan pengangkatan pegawai ke dalam JFA
sudah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut sesuai
dengan petunjuk /pedoman yang telah dikeluarkan oleh Pusbin JFA.
Jawaban:
Statement tersebut dipandang cukup penting sehingga perlu diungkapkan
dengan tegas dalam surat persetujuan/pertimbangan teknis pengangkatan
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 143
ke dalam jabatan fungsional auditor. Hal ini dilakukan agar auditor yang
diangkat sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan.
207. Pertanyaan:
Tenaga JFA yang diperlukan dalam golongan pangkat tertentu belum
mencukupi karena kesulitan dalam memenuhi standar angka kredit,
sehingga kenaikan pangkat pejabat fungsional dirasakan sangat sulit.
Jawaban:
1. Pengangkatan ke dalam JFA sebaiknya sudah mempertimbangkan
kecukupan beban kerja (formasi) dan ketersediaan anggaran yang
bukan saja untuk tunjangan namun juga untuk pengembangan auditor
ke depan, seperti diklat.
2. Kenaikan pangkat dalam JFA merupakan kenaikan pangkat pilihan
yang dipersyaratkan dengan pemenuhan angka kredit dan syarat
lainnya yang ditentukan, hal ini juga terkait dengan kecukupan beban
kerja.
208. Pertanyaan:
Beberapa Bawasda belum menindaklanjuti dengan penerbitan surat
keputusan petikan perorangan dan surat keputusan PAK awal (termasuk
perangkat organisasi ke-JFA-an), seperti membentuk Tim Penilai Angka
Kredit. Belum terbentuknya perangkat JFA pada beberapa Bawasda
karena:
1. Kurangnya pemahaman Bawasda dalam menindaklanjuti Surat
Pertimbangan Teknis Kepala BPKP.
2. Jumlah PFA yang terbatas dan belum mengetahui tata cara penilaian
angka kredit dan prosedur pengusulan kenaikan pangkat dalam JFA.
Jawaban:
Perwakilan BPKP diharapkan dapat terus mengoptimalkan peran Satgas
Pembinaan JFA yang telah terbentuk di Perwakilan untuk membantu
Bawasda dalam rangka menindaklanjuti pengangkatan yang telah
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 144
dilakukan melalui Sosialisasi, Asistensi, atau Bimbingan Teknis. Lihat
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004 pertanyaan
nomor 41.
Tindaklanjut yang diharapkan segera dilakukan oleh Bawasda antara lain
adalah:
• Keputusan Kepala Daerah mengenai Penerapan JFA di lingkungan
Bawasda (apabila belum dibuat sebelum pengusulan)
• Penyusunan perangkat Organisasi JFA di Daerah
o Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengangkat,
Membebaskan, dan Memberhentikan dalam dan dari JFA
o Penetapan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka
Kredit
o Penetapan Pejabat Pengusul Angka Kredit
o Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka
Kredit
• Pemetaan kebutuhan diklat sertifikasi JFA
Dalam kaitannya dengan pembentukan Tim Penilai, apabila jumlah PFA
terbatas,
1. Dapat dibentuk Tim Penilai gabungan dari beberapa Bawasda terdekat
atau bergabung dengan Tim Penilai Perwakilan BPKP setempat
dengan PAK ditandatangani oleh Kepala Bawasda masing-masing.
2. Mengoptimalkan peran satgas pembinaan JFA untuk melakukan
asistensi/ bimbingan teknis penilaian angka kredit.
3. BKD dapat ditunjuk sebagai Tim Penilai Angka Kredit.
Penjelasan secara lengkap dapat dilihat pada Himpunan Tanya Jawab
Seputar JFA Edisi Tahun 2004 mengenai tindak lanjut pasca inpassing
hal. 53 – 54 dan Jawaban atas pertanyaaan nomor 53 dan 55 hal. 69.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 145
209. Pertanyaan:
Terdapat seorang pegawai golongan III/b yang diinpassing menjadi PFA
dengan pendidikan S1 (per 1 Mei 2004), pada bulan Agustus 2004 yang
bersangkutan mendapat ijazah pasca sarjana (S2).
PFA di Bawasda X pada saat diinpassing berpangkat Penata Muda
Tingkat I Golongan III/b mempunyai ijazah S1 dan S2 dengan masa kerja
dalam pangkat terakhir satu tahun yang bersangkutan memenuhi
persyaratan untuk diinpasing dengan jabatan auditor ahli pertama dengan
angka kredit 162 berdasarkan ijazah terakhir yang tercantum di SK III/b
yaitu S1.
Dapatkah ijazah S2 tersebut diatas diakui angka kreditnya.
Jawaban:
Angka kredit pasca sarjana (S2) dapat diakui apabila gelar/ijazah
pendidikan tersebut telah diakui secara kedinasan dan didukung dengan
pernyataan dari pejabat yang berwenang.
Apabila ijazah tersebut di peroleh dan diakui sebelum inpassing, maka
dilakukan koreksi gelar pendidikan pada nama yang bersangkutan, strata
pendidikan, maupun pada angka kredit.
Untuk perolehan ijazah setelah pengangkatan, dapat diberikan angka
kredit pendidikan.
210. Pertanyaan:
Masih terdapat Bawasda yang belum menerbitkan SK Pengangkatan JFA
setelah ada SK Persetujuan dari BPKP. Sampai saat ini masih terdapat
kegiatan di Bawasda yang belum dapat diberikan angka kredit sesuai
dengan Keputusan Menpan No. 16 tahun 1996. Terdapat Pegawai
Bawasda yang naik pangkat setelah inpassing tidak mengacu kepada
aturan JFA.
Jawaban:
Surat Pertimbangan Teknis Kepala BPKP berlaku untuk jangka waktu
yang ditentukan, untuk Bawasda yang sampai dengan saat ini belum
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 146
menindaklanjutinya dengan SK Kepala Daerah, maka mekanisme
pengangkatan ke dalam JFA dapat dilakukan dengan pengangkatan
pertama dan perpindahan.
Untuk kegiatan Bawasda yang dianggap belum terakomodir dalam
Keputusan Menpan No. 19/1996 atau kesepadanannya, Bawasda agar
mengusulkan jenis kegiatannya ke Pusbin JFA untuk dilakukan
kesepadanan.
Bagi PNS yang diinpassing ke dalam JFA, namun terlanjur naik pangkat
dengan kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat yang telah terbit
tidak perlu dibatalkan, namun untuk selanjutnya harus mengikuti
ketentuan JFA.
Lihat Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE- 4566/JF/1/2004,
tentang Penegasan hasil Forkom JFA dan Kepegawaian tahun 2004.
211. Pertanyaan:
Penilaian angka kredit bagi pegawai golongan III/d ke bawah sesuai
dengan peraturan dilakukan oleh Bawasda setempat. Penilaian Angka
Kredit tersebut bagi Tim Penilai di lingkungan Bawasda merupakan hal
yang baru, sehingga kemungkinan akan terjadi perbedaan penafsiran
penilaian angka kredit antara Bawasda yang satu dengan yang lainnya,
yang berakibat tidak ada keseragaman dalam penentuan butir-butir
kegiatan dan angka kreditnya.
1. Untuk menjamin mutu profesional JFA dan penilaian angka kreditnya
di Bawasda, penilaian angka kredit semestinya tidak boleh
sepenuhnya dilepas oleh Instansi Pembina (BPKP) begitu saja
sebagaimana yang terjadi sekarang ini, tetapi perlu ada pengendalian
yang memadai melalui review atau secara langsung.
2. Apakah DUPAK yang telah disetujui oleh tim penilai perlu dikirim ke
Perwakilan BPKP untuk dilakukan pengujian kembali sebelum
diterbitkan PAK.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 147
Jawaban:
• Penunjukan Tim Penilai Angka Kredit setempat merupakan
kewenangan Kepala Bawasda yang bersangkutan. Perwakilan
BPKP diharapkan secara proaktif membantu kelancaran penilaian
dimaksud, antara lain melalui asistensi dan diklat bagi Tim Penilai
Angka Kredit Bawasda
• Pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai Angka Kredit di unit kerja
manapun diharapkan dilakukan dengan mengacu pada SOP
PPAK, agar tercipta standarisasi dan keseragaman dalam penilaian
• Review terhadap pelaksanaan penilaian angka kredit akan
dilakukan oleh Pusbin JFA bersama Perwakilan BPKP.
Pusbin akan mengkaji pengaturan ini dan akan membahas dengan Biro
Hukum dan Humas terkait dengan aspek hukum pelaksanaan kegiatan.
DUPAK yang telah disetujui oleh tim penilai tidak perlu diuji oleh
Perwakilan BPKP. PAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit ditembuskan ke Pusbin JFA untuk
keperluan data dan evaluasi.
212. Pertanyaan:
Pengaturan Jam Kerja di Pemda berbeda dengan di BPKP, walaupun
sama-sama menerapkan lima hari kerja dalam seminggu. Untuk DUPAK
yang dinilai oleh Tim Penilai setempat mengacu kepada jam kerja
setempat, namun untuk DUPAK yang dinilai oleh Tim Penilai Pusat
menggunakan jam yang diterapkan BPKP. Hal ini menimbulkan
pertanyaan dari PFA Bawasda.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami ingin menanyakan berapakah jam
efektif per hari yang wajar untuk Bawasda yang bekerja lima hari kerja
maupun enam hari dalam seminggu.
Jawaban:
Pengaturan jumlah jam kerja efektif dilakukan dengan mengacu pada
Keppres dan Keputusan MENPAN mengenai jam kerja efektif.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 148
Pemberlakuan jam kerja efektif yang berbeda antara Bawasda dengan
BPKP sedang dikaji kembali dengan memperhatikan pengaturan yang
dibuat oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja mengenai jam kerja di
lingkungannya.
Apabila di unit kerja Pemda terdapat pengaturan mengenai jam kerja
efektif, maka dasar penilaian angka kredit dilakukan berdasarkan
pengaturan tersebut. Berdasarkan Kepres nomor: 68/1995 tanggal 27
september 1995 dan ditegaskan dalam Surat Edaran MENPAN nomor:
222/M.PAN/8/2001 tanggal 31 Agustus 2001 tentang mentaati ketentuan
jam kerja, dalam lampirannya dijelaskan bahwa Hari Kerja bagi seluruh
Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemda DKI Jakarta ditetapkan
bahwa jam efektif untuk lima hari kerja, jumlah jam kerja efektif seminggu
Adalah 37 Jam 30 Menit atau 7.5 jam per hari. Sementara untuk Pemda
lainnya disesuaikan dengan peraturan tersendiri.
Berdasarkan Kesepakatan Forum Komunikasi JFA ditegaskan bahwa Jam
kerja efektif sebagai dasar pengajuan DUPAK yang dinilai oleh tim penilai
setempat dan yang dinilai oleh tim penilai pusat harus sama.
213. Pertanyaan:
Untuk Bawasda yang Hari Pemeriksaan selama satu tahun telah
mencapai 289 hari, bagaimana strategi untuk memperoleh angka kredit
dari kegiatan lainnya.
Jawaban:
Angka kredit pada dasarnya berfungsi sebagai pengukuran prestasi kerja
auditor. Perolehan tambahan angka kredit bagi Auditor yang telah
mencapai HP maksimal dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang
bersifat meningkatkan profesionalisme yang tidak menggunakan HP,
sebagaimana telah diatur dalam pengaturan HP Maksimal.
Untuk kegiatan-kegiatan pengawasan yang tidak menggunakan HP dan
tidak merupakan unsur dalam perhitungan HP Maksimal dapat dilihat
dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE-709/JF/1/2003 tanggal
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 149
14 juli 2003 tentang Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA Tahun 2003
butir 1. C. (1).
214. Pertanyaan:
a. PFA secara mandiri masih kesulitan membuat DUPAK dan Tim
Penilai Angka Kredit masih kesulitan melakukan tugas-tugasnya.
b. Masih banyak format-format seperti Surat Tugas, LHP, KKA yang
masih harus disesuaikan dengan juknis yang ada, sehingga Surat
Penugasan sebelum inpassing (5 Mei 2004) masih perlu
disesuaikan.
c. PFA yang terlanjur naik pangkat pilihan (setelah inpassing, namun
belum dibayar tunjangan PFA) sehingga walaupun mereka sudah
naik pangkat setingkat lebih tinggi dari pasca inpassing, namun
belum dapat disesuaikan jabatannya sebagaimana PFA berdasarkan
Keputusan Menpan No. 19/1996.
Jawaban:
a. Sosialisasi/pelatihan tentang penyusunan DUPAK, Penilaian angka
kredit dan ketentuan kenaikan pangkat dapat dilakukan oleh Satgas
JFA di Perwakilan setempat.
b. Pelatihan bagi Tim Penilai angka kredit Bawasda telah dilaksanakan
oleh Pusdiklatwas BPKP sebanyak tiga angkatan masing-masing
terdiri dari dua kelas.
c. Format Surat Tugas diserahkan pada unit masing-masing. Contoh
format surat tugas dapat dilihat pada buku Prosedur Kegiatan Baku
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA di Lingkungan APIP.
d. SK Kenaikan Pangkat yang bersangkutan tidak perlu dibatalkan,
tetapi angka kredit dan jabatan yang diberikan sebagai dasar
pengangkatan dalam JFA harus sesuai dengan Persetujuan Kepala
BPKP. Apabila terdapat perbedaan jumlah angka kredit kumulatif
minimal untuk pangkat yang baru dibanding dengan angka kredit
sesuai persetujuan Kepala BPKP, maka yang bersangkutan harus
segera memenuhi kekurangan tersebut.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 150
e. Kenaikan jabatan hanya bisa diberikan bila yang bersangkutan telah
lulus diklat sertifikasi yang diperlukan.
215. Pertanyaan:
SK Bupati tentang Pengangkatan dalam JFA untuk Bawasda TMT 31
Maret 2004, sedangkan persetujuan dari BPKP TMT 1 Oktober 2003,
sehingga terdapat masa vakum selama +/- 6 bulan.
a. Sertifikat Lulus JFA yang diperoleh dalam masa 1 Oktober 2003 – 31
Maret 2004, apakah masih dapat diakui sebagai Angka Kredit Diklat.
b. Penugasan yang diperoleh selama kurun waktu 1 Oktober 2003 –
31 Maret 2004, apakah bisa dihitung angka kreditnya.
Jawaban:
a. Kegiatan pengawasan dalam masa 1 Oktober – 31 Maret 2004 tidak
diakui.
b. Penugasan dalam masa 1 Oktober – 31 Maret 2004 tidak diakui.
216. Pertanyaan:
Menjadi Anggota Profesi yang bagaimana yang dapat diajukan angka
kreditnya.
Pada umumnya yang dapat diajukan angka kreditnya adalah IAI untuk
PFA di BPKP, dengan latar belakang pendidikan Pegawai sebagai
Akuntan. Sedangkan di Bawasda latar belakang pendidikan pegawai
beragam.
Jawaban:
Menjadi anggota Profesi yang dapat diberikan angka kredit adalah
menjadi organisasi profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 66
Keputusan Menpan No. 19/1996, yaitu organisasi yang kegiatannya
mengkhususkan pada keahlian tertentu yang tidak dapat dikerjakan oleh
semua orang, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Dokter
Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 hal. 65.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 151
217. Pertanyaan:
Terdapat tenggang waktu antara PAK terakhir dengan saat Pegawai
BKKBN dipindahkan ke Bawasda Kabupaten/Kota sehingga kesulitan
menetapkan angka kredit awal.
Jawaban:
Menginventarisir/menghimbau mantan pegawai BKKBN tersebut untuk
mendapatkan Angka Kredit (PAK) terakhir sampai dengan saat
dipindahkan ke Bawasda Kabupaten/Kota.
218. Pertanyaan:
Pengajuan DUPAK untuk kenaikan Pangkat periode 1 April dan 1 Oktober
untuk Pemda, tidak bisa menggunakan aturan umum yang berlaku di
BPKP yakni :
a. DUPAK/SK PAK periode Jan -Juli untuk Kenaikan Pangkat 1 Oktober
b. DUPAK/SK PAK periode Juli-Desember untuk Kenaikan Pangkat 1
April
Hal ini disebabkan proses pengajuan usulan kenaikan pangkat di daerah
(Pemkab/Pemkot) dilaksanakan serentak se Provinsi, sehingga Usulan
Kenaikan Pangkat TMT 1 April 2005 sudah harus diterima bulan
November 2004, dan Kenaikan Pangkat TMT 1 Oktober 2005 sudah
harus diterima bulan Mei/Juni 2005.
Apabila Pemda mengikuti pola Pengajuan dan Penilaian DUPAK yang
dianut oleh BPKP, seorang PFA akan selalu terlambat 6 bulan untuk
kenaikan pangkatnya.
Jawaban:
Periode pengajuan DUPAK dilakukan sesuai dengan pengaturan dalam
Pasal 13 Keputusan Menpan No. 19/1996 dan SOP PPAK. Usulan
kenaikan pangkat 1 April 2005 yang harus disampaikan pada Bulan
November 2004 didasarkan pada PAK hasil penilaian periode Juli 2004,
sedangkan usulan kenaikan pangkat 1 Oktober 2005 yang harus
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 152
disampaikan di bulan Mei/Juni 2005 didasarkan pada PAK hasil penilaian
periode Januari 2005.
219. Pertanyaan:
Sertifikat telah mengikuti Diklat Matrikulasi apakah diperbolehkan untuk
diajukan angka kreditnya. Sebagai angka kredit dari unsur pendidikan
atau pengembangan profesi ?
Jawaban:
Sertifikat telah mengikuti Diklat Matrikulasi dapat diajukan angka kreditnya
sebagai Pengembangan Profesi dengan tarif sesuai jam diklatnya. Lihat
Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE-91/JF.1/2003 tanggal 31
Januari 2003 tentang Penegasan hasil Rakor Kepegawaian dan JFA
tahun 2002.
220. Pertanyaan:
Penilaian angka kredit oleh Tim Penilai setempat (Bawasda) yang
tercantum pada PAK keliru/salah, dan PAK tersebut telah dipergunakan
sebagai dasar untuk kenaikan pangkat/jabatan. Apabila dikoreksi ternyata
jumlah angka kredit yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan
untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
Jawaban:
Berdasarkan surat Kepala Biro Hukum nomor: S-205/SU04/2/2005
tanggal 17 Juni 2005 hal Pendapat Hukum atas Hasil Evaluasi Penilaian
dan Penetapan Angka Kredit huruf C point 2 dijelaskan bahwa
berdasarkan Diktum Kedua contoh Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat,
Anak Lampiran 1-12 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
nomor: 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Pada prinsipnya, sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Keputusan Menpan No.
19/1996 terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit tidak dapat diajukan keberatan, namun demikian jika terjadi
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 153
kekeliruan, kesalahan ini dapat dikoreksi pada PAK periode berjalan
dengan langsung mencantumkan jumlah yang benar dan memberi
keterangan (catatan) penyebab perbedaan antara saldo akhir PAK yang
lalu dengan saldo awal PAK periode berjalan serta didukung dengan foto
copy PAK lama yang salah.
221. Pertanyaan:
Terdapat salah satu Bawasda yang sudah memperoleh pertimbangan
teknis dari Kepala BPKP, ternyata sampai dengan saat ini belum
ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Pengangkatan dalam JFA Pasca
Inpassing oleh Kepala Daerah, karena sebagian dari pegawai yang akan
diangkat dalam JFA telah terlanjur naik pangkat setingkat lebih tinggi.
Mereka mengharapkan pada SK Pengangkatan dalam JFA Pasca
Inpassing, dapat menggunakan pangkat yang baru.
Jawaban:
Dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE-4566/JF/1/2004
tanggal 23 Desember 2004 hal Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA
dan Kepegawaian 2004 , antara lain sebagai berikut :
1) Angka kredit awal yang digunakan tetap menggunakan angka kredit
sesuai dengan Pertimbangan Teknis Kepala BPKP.
2) Masih dalam rentang jabatan yang sama.
3) Bila kenaikan pangkat terjadi pada rentang jabatan yang berbeda,
maka kenaikan jabatan dapat dilakukan setelah persyaratan
sertifikasi peran pada pangkat dan jabatan yang sesuai telah
dipenuhi.
222. Pertanyaan:
Bagaimana perlakuan terhadap PFA yang terlanjur naik pangkat secara
reguler, apakah kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat diakui atau
dibatalkan.
Jawaban:
• Kenaikan pangkat tersebut tidak perlu dibatalkan
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 154
• Kenaikan pangkat pertama setelah inpassing boleh dilakukan apabila
angka kredit pada saat inpassing telah mencapai angka kredit
kumulatif minimal yang diperlukan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi.
223. Pertanyaan:
Pada kenaikan pangkat pertama, terdapat beberapa PFA yang
diinpassing pada tahun 2003 dengan angka kredit sebesar 400, pangkat
Penata Tk.I golongan III/d dan bulan April 2005 yang bersangkutan
dinaikkan pangkatnya menjadi pembina IV/a. Dari segi perolehan angka
kredit telah terpenuhi, namun yang bersangkutan belum mengikuti
matrikulasi ketua tim dan diklat pengendali teknis.
Jawaban :
Berdasarkan Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE-4566/JF/1/2004
tanggal 23 Desember 2004 hal Penegasan hasil forum tahun 2004
dijelaskan bahwa apabila kenaikan pangkat tersebut dalam rentang
jabatan yang berbeda, maka kenaikan jabatan dapat dilakukan setelah
persyaratan sertifikasi peran pada pangkat dan jabatan yang sesuai telah
terpenuhi.
224. Pertanyaan:
Data pantauan yang kami lakukan setelah selesainya masa inpassing,
terdapat kenaikan pangkat PFA yang menyimpang dari ketentuan JFA,
seperti naik pangkat dalam jabatan yang berbeda tanpa sertifikasi.
Terdapat beberapa pegawai Bawasda yang telah diangkat ke dalam JFA,
kenaikan pangkatnya mendahului kenaikan jabatan fungsional auditor,
disamping itu ybs belum mengikuti/belum lulus Sertifikasi JFA untuk
jenjang berikutnya. Kenaikan pangkat tersebut juga telah mendapat
persetujuan dari BKN/Kantor Regional BKN.
Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Bersama Kepala BAKN,
Sekjen BPK dan Kepala BPKP nomor: 10 Tahun 1996, 49/SK/S/1996,
KEP-386/K/1996.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 155
Jawaban:
• Penegasan mengenai perlakuan terhadap PFA di lingkungan
Bawasda yang terlanjur naik pangkat dengan ketentuan Kenaikan
Pangkat reguler telah diatur dalam Surat Kepala Pusbin JFA nomor:
4566/JF/1/2004.
• Penegasan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan dengan pihak
BKN.
225. Pertanyaan:
Berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Tengah nomor : 700/245/VIc/
05/BPDP tanggal 6 Juni 2005 hal keringanan persyaratan Kenaikan
Pangkat JFA dan Pelimpahan penetapan PAK untuk Auditor Ahli Madya
s.d. Auditor Utama dan Kepala Bawada Provinsi Kalteng nomor:
701/239/IV-c/BPDP tanggal 2 Juni 2005 hal Keringanan pesyaratan
Kenaikan Pangkat JFA dan Pelimpahan penetapan PAK Auditor Ahli
Madya s.d. Auditor Ahli Utama yang ditujukan ke Kepala BPKP up. Kepala
Pusbin JFA dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel mengajukan
usulan bahwa :
a. Para Auditor dapat diusulkan/dipertimbangkan naik pangkat setingkat
lebih tinggi tanpa harus sertifikasi peran auditor, kecuali untuk
kenaikan dalam jabatan yang bersangkutan harus lulus peran yang
disyaratkan.
b. Pelimpahan wewenang pejabat yang mengusulkan PAK bagi Auditor
Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama dari BPKP Pusat kepada
Gubernur/Bupati/ Walikota.
Jawaban:
a. Usulan akan dipertimbangkan sebagai masukan revisi ketentuan.
b. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor: 16 tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil, pasal 8 ayat (2), disebutkan bahwa :
– Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina
jabatan fungsional.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 156
– Tim Penilai Pusat mempunyai kewenangan untuk menilai pejabat
fungsional golongan IV.
Dengan demikian, usulan untuk pelimpahan wewenang penilaian dan
penetapan angka kredit bagi Audtor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama
kepada Gubernur/ Bupati/Walikota belum dapat diterima.
226. Pertanyaan:
Dari 103 PFA yang diangkat melalui inpassing per 1 Mei 2004, terdapat
38 PFA yang diperkirakan dapat naik pangkat per 1 Oktober 2005 (masa
kerja empat tahun atau lebih). Mengingat mereka diinpassing per 1 Mei
2004, maka kegiatan yang dinilai adalah mulai 1 Mei 2004 sampai dengan
30 juni 2005.
Apabila ternyata angka kreditnya tidak memenuhi syarat untuk naik
pangkat per 1 Oktober 2005, pada umumnya mereka akan mengundurkan
diri sebagai PFA. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Selama ini
belum ada ketentuan yang mengatur tentang pengunduran diri PFA, yang
ada pembebasan sementara atau pemberhentian dari JFA.
Jawaban:
• Seharusnya pengangkatan ke dalam JFA telah memperhitungkan
kecukupan beban kerja sehingga tidak menghambat kenaikkan
pangkat PFA yang ada
• Pelaksanaan inpassing hendaknya segera diikuti dengan
pembentukan Tim Penilai Angka Kredit, sehingga Auditor dapat
segera mengusulkan DUPAK untuk kegiatan yang telah dilakukan
• Perhitungan angka kredit inpassing didasarkan pada lamanya waktu
menduduki jabatan. Apabila beban kerja di unit tersebut memadai,
seharusnya dalam jumlah sisa waktu yang tersedia PFA dapat
diperoleh angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi
• Apabila beban kerja tidak memadai yang akan terjadi adalah
penundaan kenaikan pangkat ke periode berikutnya.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 157
227. Pertanyaan :
Terdapat Pejabat Struktural yang tertarik untuk menjadi Pejabat
Fungsional Auditor, namun terbentur pada batas usia maksimal 5 tahun
sebelum pensiun. Persyaratan Sertifikasi Diklat telah dipenuhi oleh yang
bersangkutan.
Jawaban:
Dalam Keputusan Menpan No. 19/1996 pasal 26 ayat 1 b dijelaskan
bahwa perpindahan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Fungsional
Auditor sekurang-kurangnya lima tahun sebelum mencapai batas usia
pensiun PNS berdasarkan peraturan yang berlaku. Sebagai catatan batas
usia pensiun bagi PFA sampai dengan saat ini adalah 56 tahun.
Meskipun persyaratan lainnya seperti sertifikasi Diklat telah terpenuhi
tetap tidak dapat dipertimbangkan untuk masuk dalam JFA.
228. Pertanyaan
Sejak diterapkannya Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Badan
Pengawas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Inpassing (TMT 1
Oktober 2003) dan Pengangkatan Khusus (31 Maret 2005), terdapat
permasalahan bahwa terdapat pegawai yang telah mengikuti dan lulus
diklat Sertifikasi JFA serta telah diinpassing ke dalam JFA dialihtugaskan
ke Badan/Dinas lain selain Bawasda.
Jawaban:
Kewenangan untuk menetapkan mutasi seorang PNS termasuk
didalamnya PFA adalah kewengan dari Pejabat Pembina Kepegawaian
setempat.
Selain itu dalam Pasal 34 Keputusan Menpan No. 19/1996 disebutkan
pula bahwa untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan,
pengalaman, dan pengembangan karier, Auditor dapat dipindahkan ke
jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi
ketentuan yang berlaku. Auditor di Bawasda merupakan suatu aset dan
investasi sumberdaya pengawasan yang dibutuhkan oleh unit kerja diluar
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 158
pengawasan, dan pengalaman yang diperoleh diluar unit kerja teknis
dapat membantu meningkatkan wawasan dan kompetensi auditor pada
saat yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kerja pengawasan.
Sehubungan dengan auditor yang memiliki kesempatan diklat masih
sangat terbatas, maka untuk optimalisasi hasil diklat kami akan
memberikan himbauan tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian
setempat untuk tidak dialih tugaskan ke unit kerja di luar pengawasan.
229. Pertanyaan:
Terdapat seorang PFA yang telah diinpassing bulan Oktober 2003, pada
tahun 2004 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural tanpa
dibebaskan terlebih dahulu. Pada Tahun 2005 yang bersangkutan
diangkat kembali dalam JFA, dan pada April 2005 dinaikkan pangkatnya
ke Gol.IVa secara fungsional, tanpa diikuti dengan kenaikan jabatan.
Kenaikan pangkat tersebut didasarkan dengan jumlah angka kredit
inpassing sebesar 400 dan tambahan perolehan angka kredit selama
satu tahun, walaupun yang bersangkutan belum pernah mengikuti salah
satu diklat JFA yang menjadi persyaratan seorang PFA untuk naik
pangkat/golongan.
Apakah PFA yang telah diinpassing namun pernah pindah ke Struktural
dapat diangkat kembali sebagai PFA tanpa melalui pembebasan dan
persyaratan pengangkatan kembali.
Jawaban:
Seharusnya perpindahan dari JFA ke Struktural harus didukung Surat
Pembebasan Sementara yang diterbitkan pejabat yang berwenang.
Selama menjabat sebagai struktural, tidak berhak mendapat angka kredit
sebagaimana pejabat fungsional. Apabila telah selesai melaksanakan
tugas di jabatan struktural yang didukung dengan pernyataan dari pejabat
yang berwenang, dapat diangkat kembali ke dalam JFA. Kegiatan selama
menjabat struktural tidak dapat diberikan angka kreditnya karena penilaian
kinerja pejabat struktural bukan didasarkan pada angka kredit
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 159
sebagaimana di dalam jabatan fungsional dan para pejabat struktural
memperoleh kenaikan pangkat pilihan sesuai persyaratan yang berlaku
dalam jabatan struktural.
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 pertanyaan
nomor 62 hal. 82.
230. Pertanyaan:
Belum berimbang antara kebutuhan diklat dengan pelaksanaan diklatnya
pada instansi Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga dapat
menghambat kenaikan pangkat PFA yang bersangkutan. Bagi Bawasda
yang telah diinpassing tidak ada anggaran/kurang memadai untuk Diklat
Mandiri.
Jawaban:
Pembinaan kepegawaian PNS termasuk didalamnya auditor merupakan
tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian setempat, untuk itu
disarankan agar masing-masing daerah menganggarkan dana untuk
kegiatan pengembangan pengawai, termasuk di dalamnya diklat untuk
para Auditor di Bawasda.
Jika Bawasda belum mampu melaksanakan diklat mandiri, maka PFA
yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti diklat yang
diselenggarakan oleh BPKP sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
231. Pertanyaan:
Auditor Bawasda yang sudah lulus Diklat Sertifikasi Tingkat Ahli masih
diharuskan untuk mengikuti Diklat Matrikulasi Tingkat Ahli.
Jawaban:
Auditor yang telah memiliki Sertifikat Pembentukan Auditor Ahli tidak perlu
lagi ikut Matrikulasi Anggota Tim. Lihat Keputusan Kepala BPKP nomor:
Kep-883/K/JF/2003 tanggal 21 Agustus 2003 tetang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Diklat bagi PNS yang di Inpassing ke dalam JFA di
Lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemerintah.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 160
232. Pertanyaan:
Auditor pada Bawasda, dengan pangkat Pembina golongan IV/a,
berpendidikan D III/Sarjana Muda.
Apakah yang bersangkutan dapat mengikuti diklat pembentukan Auditor
Ahli, mengingat yang bersangkutan telah berpangkat Pembina (IV/a)
sedangkan persyaratan diklat pembentukan Auditor Ahli salah satunya
berpendidikan D IV/S1.
Jika yang bersangkutan dapat mengikuti diklat tersebut, apakah yang
bersangkutan dapat diangkat sebagai auditor ahli pertama, mengingat
pangkatnya adalah Pembina (IV/a).
Jawaban:
Jika Auditor tersebut diangkat melalui proses inpassing, ybs dapat
diusulkan untuk mengikuti diklat matrikulasi untuk peran dibawahnya,
termasuk pembentukan auditor ahli. Apabila ybs diangkat melalui
pengangkatan pertama atau mekanisme perpindahan, untuk mengikuti
diklat pembentukan auditor ahli dipersyaratkan berpendidikan formal
minimal S1.
233. Pertanyaan :
Bagi PFA Bawasda yang telah diangkat melalui inpassing dan pasca
inpassing diwajibkan untuk dapat memenuhi sertifikasi yang
dipersyaratkan dalam kurun waktu selama-lamanya dua tahun, namun
disisi lain kesempatan untuk dapat mengikuti sertifikasi dari Pusdiklatwas
BPKP sangat terbatas, serta terdapat keterbatasan anggaran untuk
menyelenggarakan maupun mengikutsertakan diklat sertifikasi yang
disyaratkan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat sanksi apa yang
harus diterapkan pada PFA tersebut, oleh siapa dan bagaimana
mekanismenya.
Jawaban:
Menurut SKB Kepala BAKN, Sekjen BPK dan Kepala BPKP No.10/1996;
No.49/SK/S/1996; No.Kep-386/K/1996:
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 161
• Pasal 21 ayat (3), setelah masa dua tahun (sejak inpassing), Auditor
Ahli atau Trampil diwajibkan mendapat sertifikat yang sesuai dengan
perannya dalam jabatan auditor.
• Pasal 21 ayat (4), apabila masa dua tahun (sejak inpassing) auditor
tidak berhasil mendapat sertifikat yang diperlukan maka auditor
tersebut tidak dapat berperan sesuai jabatannya.
Tidak ada sanksi tertulis yang ditetapkan untuk PFA yang belum lulus
sertifikasi dalam jangka waktu dua tahun setelah SK inpassing
diterbitkan. Sanksi yang ada adalah sanksi dari sisi profesi dan
pelaksanaan tugas, dimana:
• Auditor yang tidak dapat berperan sesuai dengan jabatannya dalam
pelaksanaan penugasannya akan tugas limpah ke bawah, sehingga
angka kredit yang diperoleh adalah sebanyak 90% (bagi Auditor Ahli).
• Hal tersebut pada akhirnya akan sulit memperoleh angka kredit yang
cukup untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan dapat
dibebaskan sementara bahkan diberhentikan dari JFA apabila dalam
jangka waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak memperoleh
angka kredit yang dipersyaratkan.
• Bagi Auditor Trampil dan Auditor Ahli Pertama yang tidak dapat
memenuhi syarat sertifikasi, maka seharusnya yang bersangkutan
tidak lagi ditugaskan dalam kegiatan pengawasan. Tidak diperolehnya
sertifikasi menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi
syarat kompetensi untuk diangkat dalam jabatan Auditor.
Penerapan batas waktu dua tahun belum begitu ketat diterapkan dengan
pertimbangan bahwa tidak seluruhnya merupakan kesalahan Auditor,
tetapi lebih dikarenakan masalah ketersediaan anggaran dan kesempatan
untuk mengikuti diklat yang masih sangat terbatas.
Sedang dikaji dan dilakukan pembahasan dengan BKN kemungkinan
bahwa untuk kenaikan pangkat pertama pasca inpassing, kelulusan diklat
sertifikasi tidak dipersyaratkan. Untuk kenaikan pangkat berikutnya,
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 162
dipersyaratkan untuk memenuhi kelulusan diklat sertifikasi sesuai dengan
jabatannya.
234. Pertanyaan:
Masalah kelulusan/sertifikasi dianggap terlalu sulit sehingga banyak PNS
Bawasda ragu-ragu untuk memilih masuk ke dalam JFA.
Jawaban:
Diklat dan ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh instansi pembina
dimaksudkan untuk memenuhi standar kompetensi tertentu untuk
menduduki jabatan fungsional auditor yang profesional untuk mendukung
tugas pokok dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam
diktum pembentukan jabatan fungsional auditor.
Berbagai upaya telah dilakukan Pusbin JFA untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas kelulusan diklat sertifikasi diantaranya :
1. Me-release contoh soal jawab ujian sertifikasi pada website Pusbin
JFA
2. Jarak waktu berakhirnya diklat disesuaikan dengan periode ujian
3. Evaluasi berkelanjutan terhadap modul dan soal ujian.
235. Pertanyaan:
Terdapat beberapa pejabat struktural ikut diklat JFA terutama diklat
mandiri yang sifatnya kompetensi dan mereka kemungkinan suatu saat
ingin ke JFA, sementara mereka tidak diformasikan untuk ujian JFA
sedangkan untuk masuk JFA harus memiliki sertifikat lulus atau STTPP.
Jawaban:
Keikutsertaan pejabat tersebut dalam diklat tersebut merupakan
penugasan pimpinan unit untuk menambah wawasan di bidang
pengawasan (non sertifikasi JFA), sehingga yang bersangkutan tidak
diperkenankan mengikuti ujian.
236. Pertanyaan:
Perwakilan BPKP tidak memiliki data yang lengkap terhadap PFA
Bawasda pasca inpassing seperti angka kredit, mutasi JFA ke struktural,
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 163
diklat yang diikuti diluar perwakilan, sehingga sulit bagi perwakilan
menyusun kebutuhan diklat sertfikasi bagi PFA Bawasda.
Jawaban:
• Setiap informasi perkembangan PAK JFA Bawasda dan mutasi JFA
disampaikan ke Perwakilan
• Setiap PFA Bawasda yang mengikuti diklat sertifikasi diluar wilayah
Perwakilan agar diinformasikan ke Perwakilan
• Perwakilan BPKP Prov Jateng sedang merencanakan membuat
aplikasi kebutuhan Diklat bagi PFA Bawasda
• Membangun komunikasi yang lebih intensif antar perwakilan dengan
Pusbin JFA, misalkan dengan media internet yahoo group
• Pusbin JFA bersama Pusinfowas masih mengembangkan forum
komunikasi JFA secara resmi lewat internet yang terbuka untuk BPKP
maupun APIP lainnya baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.
237. Pertanyaan:
JFA Bawasda yang telah diinpassing menolak mengikuti diklat
penjenjangan auditor.
Namun melakukan sosialisasi, dana Perwakilan sangat terbatas.
Bagaimana sebaiknya sikap /tindakan Perwakilan BPKP (Tim Pembinaan
JFA).
Jawaban:
Keikutsertaan diklat penjenjangan adalah didasarkan kebutuhan unit kerja
terkait (usulan pimpinan) disamping kepentingan PFA itu sendiri.
Perwakilan diharapkan untuk tetap memantau pelaksanaan pembinaan
JFA di daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan
secara tertulis.
238. Pertanyaan:
Tanggapan pejabat-pejabat daerah terhadap Jabatan Fungsional Auditor
masih beragam, ada yang merespon positif ada juga yang memberikan
respon negatif sebagai contoh terdapat Kepala Bawasda yang tidak
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 164
mengalokasikan anggaran untuk kediklatan PFA padahal sertifikasi
merupakan syarat mutlak bagi PFA; SK pengangkatan PFA dengan
inpassing oleh Bupati tidak secara resmi menyebut tembusan untuk BPKP
meskipun BPKP telah memberikan pertimbangannya.
Jawaban:
Sosialisasi mengenai JFA dapat dilakukan oleh Satgas JFA Perwakilan
BPKP, tetapi apabila diperlukan Pusbin JFA bisa diminta sebagai
narasumber. Untuk tingkat nasional, Pusbin JFA bekerjasama dengan
Itjen Depdagri telah melaksanakan Forum Komunikasi JFA di lingkungan
Bawasda sebagai media komunikasi penerapan JFA antar APIP Daerah.
239. Pertanyaan:
Forum komunikasi JFA Regional Bawasda yang ada saat ini belum
berfungsi optimal, sehingga permasalahan JFA Bawasda selalu
dikonsultasikan ke Perwakilan secara parsial tanpa melibatkan forum
komunikasi ini, sehingga Perwakilan cq. Sub Bagian Kepegawian
memperoleh cukup beban kerja dalam melayani kedatangan Bawasda
yang berkonsultasi ke Perwakilan.
Jawaban:
• Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam hal ini bukan
merupakan satu kelembagaan
• Forum Komunikasi JFA di Lingkungan Bawasda secara menyeluruh
akan direncanakan pada Triwulan IV tahun 2005
• Forum Regional seharusnya merupakan inisiatif dari Bawasda
setempat dimana Perwakilan dapat bertindak sebagai fasilitator dan
Pusbin JFA dapat berperan sebagai narasumber.
240. Pertanyaan:
Pola hubungan struktural – fungsional di lingkungan Bawasda belum
ditetapkan dan kedua jabatan merasa sama-sama melaksanakan tupoksi
yang sama sehingga terjadi benturan kepentingan dalam penugasan.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 165
Jawaban:
Untuk menghindari tumpang tindih kegiatan antara pejabat struktural dan
PFA, maka perlu disusun Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural-Pejabat
Fungsional Auditor, dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
a. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi negara.
( PP No : 100 tahun 2000 yang telah diubah dengan PP No : 13 tahun
2002
tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, pasal 1 angka
2).
b. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam
rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau
keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
( PP No : 99 tahun 2000 yang telah diubah dengan PP No : 12 tahun
2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS, pasal 1 angka 6).
241. Pertanyaan:
Menurut Keppres nomor: 87 Tahun 1999 tentang Rumusan Jabatan
Fungsional PNS pasal 2 dan 3 antara lain diatur besarnya Tunjangan
(kesetaraan besarnya tunjangan jabatan fungsional). Bagaimana kalau
Bawas/Pemprov/ Pemkab/Pemkot membuat kesetaraan tunjangan
jabatan fungsional tersebut.
Jawaban:
Kesetaraan tunjangan Jabatan Fungsional Auditor yang diatur dalam
Keppres No. 87 tahun 1999, jumlah (besaran) minimalnya mengacu pada
Kepres 23 tahun 2002 tanggal 23 April 2002 tentang tunjangan JFA.
Pembayaran tunjangan dalam bentuk lainnya dapat diberikan sesuai
dengan kebijakan Pimpinan Daerah, namun dengan tidak menggunakan
nomenklatur tunjangan JFA.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 166
G. Pengangkatan dalam JFA
Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini berkenaan dengan
pengangkatan dalam jabatan dan pangkat dalam JFA melalui
inpassing/pasca inpassing, pengangkatan pertama dan perpindahan.
Mekanisme pengangkatan tersebut diatur dalam surat Kepala BPKP No. S-
27/K/JF/2005 tentang Juknis Pengangkatan dalam JFA Pasca Inpassing di
lingkungan Bawasda, dan Keputusan Kepala BPKP No. Kep-13.00.00-
125/K/1997 tentang Juknis Ketentuan dan Pelaksanaan JFA dan Angka
Kreditnya di lingkungan APFP.
Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam Forum
Komunikasi JFA di lingkungan Bawasda Tahun 2005 mengenai kelompok ini
antara lain adalah mengenai :
Inpassing/Pasca Inpassing
Pada dasarnya periode pengangkatan dalam JFA melalui inpassing /
pasca inpassing di lingkungan Bawasda telah berakhir pada tanggal 31 Maret
2005. Pengangkatan ke dalam JFA bagi PNS tertentu di lingkungan Bawasda
setelah masa inpassing berakhir, pada prinsipnya dapat dipertimbangkan,
apabila :
• Dilakukan dalam rangka penataan organisasi atau pembentukan
organisasi baru
• PNS yang diangkat harus lulus diklat auditor dan atau memiliki
sertifikat kompetensi auditor
• Pengangkatan dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari
BPKP selaku instansi pembina JFA.
Pengangkatan Pertama/Perpindahan
Bagi Bawasda yang telah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala
BPKP mengenai pengangkatan dalam JFA melalui inpassing, untuk
selanjutnya dapat mengangkat PNS ke dalam JFA melalui pengangkatan
pertama dan perpindahan.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 167
Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan pertama kali seorang PNS
ke dalam JFA.
Pengangkatan melalui perpindahan adalah pemindahan ke dalam JFA dari
Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional lain.
Pengangkatan pertama maupun perpindahan dapat dilakukan baik untuk
Auditor Ahli maupun Auditor Trampil setelah memenuhi syarat-syarat yang
telah ditentukan.
Permasalahan yang berkenaan dengan pengangkatan ke dalam JFA beserta
solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut :
242. Pertanyaan :
Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan “Pengangkatan ke dalam
JFA” seluruhnya berjumlah 55 buah, terdiri dari 25 pertanyaan dari
peserta gelombang I dan 30 pertanyaan peserta gelombang II (termasuk
13 pertanyaan susulan). Pertanyaan berkisar seputar persyaratan dan
prosedur serta mekanisme pengangkatan ke dalam JFA melalui
inpassing/pasca inpassing, pengangkatan pertama dan perpindahan.
Jawaban :
Jawaban berupa slide dalam bentuk power point dapat dilihat pada
lampiran 1.
243. Pertanyaan:
Ketentuan yang ada tentang prosedur pengangkatan JFA melalui
inpassing, pengangkatan pertama maupun pengangkatan perpindahan
mengalami kendala untuk dilaksanakan karena tidak sesuai lagi dengan
prinsip otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004.
Jawaban :
Telah disusun materi revisi ketentuan yang disesuaikan dengan
perubahan peraturan perundangan. Namun demikian, seluruh ketentuan
JFA saat ini masih relevan untuk diberlakukan dan tidak bertentangan
denga UU No. 32 Tahun 2004.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 168
244. Pertanyaan :
Semua PNS Bawasda (kecuali Sekretaris) diangkat sebagai Pejabat
Fungsional tanpa dilakukan kompetensi selaku Calon Auditor padahal
kenyataannya banyak yang tidak mampu melakukan pekerjaan sebagai
auditor.
Jawaban :
Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dilakukan salah satunya
dengan mempertimbangkan kompetensi dan kapabilitas pegawai. Apabila
pegawai yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas
untuk menduduki jabatan fungsional, maka yang bersangkutan dapat
dibebaskan sementara dari JFA untuk melaksanakan tugas di luar jabatan
auditor.
245. Pertanyaan :
Penerbitan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pengangkatan
ke dalam JFA yang dikelola oleh Biro/Bagian Kepegawaian :
a. Bentuk Surat Keputusan tidak sesuai dengan format yang tercantum
dalam Keputusan Bersama Kepala BKN, Sekjen BPK, dan Kepala
BPKP: No. 10 Tahun 1996, No. 49/SK/S/1996 dan No. KEP-
386/K/1996 tentang Pembentukan Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Auditor dan Angka Kreditnya.
b. Dalam SK tidak dicantumkan angka kreditnya, tidak sesuai dengan
Keputusan Kepala BPKP No. Kep-595/K/1996 tanggal 6 September
1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Auditor dan Angka Kreditnya dalam Pelaksanaan
Inpassing/Penyesuaian bagi aparat pengawasan fungsional
Pemerintah.
Jawaban :
Bentuk dan format keputusan pengangkatan ke dalam JFA sesuai dengan
format sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Bersama Kepala
BAKN, Sekjen BPK, dan Kepala BPKP No. 10 Tahun 1996; No.
49/SK/S/1996; No. Kep-386/K/1996, Keputusan Kepala BPKP No. KepPusat
Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 169
595/K/1996, Surat Kepala BPKP No. S-772/K/JF/2003, dan Surat Kepala
BPKP No. S-27/K/JF/2005.
Pusbin JFA akan melakukan evaluasi terhadap tembusan keputusan
inpassing yang disampaikan. Apabila di dalam keputusan inpassing
tersebut terdapat kekeliruan, maka kepada Bawasda yang bersangkutan
akan dikirimkan hasil evaluasi tersebut dengan ditembuskan kepada
instansi terkait lainnya, seperti BKN.
246. Pertanyaan :
Terdapat PFA yang diangkat berdasarkan inpassing sebanyak 8 orang
dan melalui perpindahan sebanyak 2 orang berasal dari BKKBN. Dalam
SK pengangkatan tidak dicantumkan angka kredit yang telah diperoleh
sesuai inpassing atau nilai yang diperoleh selama bertugas di BKKBN.
Jawaban:
Pengaktifan kembali Auditor eks BKKBN sebagai Auditor di lingkungan
Bawasda dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengangkatan
kembali. Angka kredit untuk pengangkatan adalah sebesar angka kredit
yang terakhir dimiliki.
Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat dilakukan apabila
memenuhi kumulatif angka kredit minimal dan persyaratan sertifikasi.
247. Pertanyaan :
Perpindahan jabatan Pejabat Fungsional Auditor ke Struktural diluar
Inspektorat kemudian kembali ke Jabatan Fungsional Auditor, selama
pada Jabatan Struktural tidak seimbangnya angka kredit yang
bersangkutan pada Jabatan fungsional yang baru.
Jawaban :
PFA yang diangkat dalam jabatan struktural dibebaskan sementara dari
JFA dan selama dalam jabatan struktural tidak memperoleh angka kredit.
Pada saat yang bersangkutan diangkat kembali dalam JFA dapat
menggunakan angka kredit pada tabel perpindahan atau angka kredit
pada saat pembebasan, yang mana yang terbesar.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 170
248. Pertanyaan :
Pengangkatan pertama JFA belum dapat dilaksanakan terhadap 2 (dua)
orang PNS karena belum lulus sertifikasi.
Jawaban :
Sambil menunggu kelulusan sertifikasi, calon PFA dapat diaktifkan dalam
penugasan dalam status magang dan memperoleh angka kredit.
Kumulatif angka kredit akan dipergunakan sebagai dasar pengangkatan
pertama dari calon PFA yang bersangkutan.
249. Pertanyaan :
Terdapat 2 (dua) orang auditor yang secara formal telah memiliki ijasah
strata 1 (S1) tetapi belum diakui oleh BPKP dengan alasan saat proses
inpassing masih berijasah SLTA.
Jawaban :
Pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh BPKP berdasarkan usulan
Bawasda melalui Perwakilan BPKP di daerah sesuai kodisi pada saat
usulan diajukan. Apabila ada PFA yang memperoleh ijazah lebih tinggi (S
1) setelah inpassing ditetapkan, setelah ijazah tersebut diakui secara
kedinasan maka dapat diajukan angka kreditnya untuk selanjutnya dapat
diangkat menjadi Auditor Ahli melalui pindah jalur.
250. Pertanyaan :
Usul pengangkatan JFA kepada BPKP melalui inpassing sebanyak 74 PNS
ternyata yang disetujui sebanyak 55 PNS, 19 PNS tidak mendapat
persetujuan dengan alasan berkas tidak lengkap.
Menurut hemat kami ke 19 PNS tersebut sudah memenuhi syarat
sebagaimana dipersyaratkan untuk pengangkatan melalui inpassing.
Jawaban :
Sesuai surat Kepala BPKP kepada Pimpinan Unit Organisasi yang
bersangkutan mengenai Persetujuan pengangkatan dalam JFA melalui
inpassing, dinyatakan bahwa 19 PNS yang tidak mendapat persetujuan
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 171
tersebut tidak memenuhi persyaratan pengalaman kerja di bidang
pengawasan minimal 2 (dua) tahun. Terhadap 19 PNS tersebut dapat
diangkat dalam JFA melalui mekanisme pengangkatan pertama.
251. Pertanyaan :
Seorang PNS dengan pangkat/gol II/d pendidikan Sarjana diangkat PFA
melalui Pasca Inpassing TMT 31 Maret 2005 sebagai Auditor Pelaksana,
yang bersangkutan pada tanggal 1 April 2005 telah memperoleh SK
Kenaikan Pangkat III/a. Untuk Jabatan Fungsional belum dapat
menyesuaikan dengan pangkat yang dimilikinya.
Jawaban :
Pada saat usulan disampaikan ke BPKP ijazah Sarjana yang
bersangkutan belum diakui secara kedinasan dan pangkatnya masih
Pengatur Tk. I golongan II/d sehingga jabatan yang diberikan adalah
Auditor Pelaksana.
Penyesuaian jabatan menjadi Auditor Ahli Pertama ditempuh melalui
pindah jalur, setelah yang bersangkutan terlebih dulu memperoleh
sertifikat lulus Diklat Pembentukan Auditor Trampil.
252. Pertanyaan :
Terdapat pegawai yang secara struktural naik pangkat periode 1 April
2005 dan 1 Oktober 2005, sedangkan berdasarkan ketentuan terhadap
pegawai fungsional Auditor (PFA) baru dapat ditetapkan angka kreditnya
(naik pangkat) setelah 1 tahun sejak tanggal pengangkatan.
Jadi untuk pegawai tersebut baru dapat ditetapkan PAK dan proses
kenaikan pangkat pada tahun 2006 (pangkat ke JFA 31 Maret 2005)
sehingga pegawai tersebut dirugikan.
Jawaban :
Berdasarkan surat Ka. BPKP kepada Gubernur/Bupati/Walikota No. S-
27/K/JF/2005 tanggal 19 Januari 2005 hal Juknis pengangkatan dalam
JFA pasca inpassing di lingkungan Bawasda, antara lain dinyatakan
bahwa masa kerja pangkat terakhir untuk perhitungan angka kredit
dihitung sampai dengan tanggal 1 Maret 2005 dan pengangkatan ke
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 172
dalam JFA selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2005. Adapun kenaikan
pangkat berikutnya bagi PNS yang telah diangkat dalam JFA disyaratkan
menggunakan angka kredit dan memenuhi syarat lain sesuai ketentuan
dalam JFA.
SK Pengangkatan ke dalam JFA berdasarkan atas pertimbangan teknis
yang dikeluarkan Ka. BPKP yang dasarnya adalah usulan yang diterima
dari Bawasda.
253. Pertanyaan :
Perhitungan angka kredit pertanggal inpassing untuk masing-masing PNS
yang diinpassing untuk PNS yang telah menduduki masa kerja 4 tahun
atau lebih dibuat sama, tidak ada perhitungan yang berbeda (Lampiran III
A dan III B Surat Keputusan Menpan No. 19/1996 atai lampiran VII surat
BPKP Pusat tanggal 21 Juli 2003 No: S-772/K/JF/2003.
Jawaban :
Penetapan nilai angka kredit yang sama pada saat inpassing untuk PNS
yang memiliki masa kerja 4 tahun atau 4 tahun lebih, didasarkan bahwa
kenaikan pangkat/golongan secara reguler adalah 4 tahun. Lain halnya
dengan penetapan nilai angka kredit untuk masa kerja 1 tahun atau
kurang dari satu tahun, untuk masa kerja kurang dari 1 tahun nilai angka
kreditnya berbeda dengan masa kerja 1 tahun.
H. Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA
Seiring dengan penerapan paradigma Ramping Struktur Kaya Fungsi dalam
penataan organisasi, dimana terjadi pengurangan sejumlah besar jabatan
struktural, kelompok PFA telah diberikan peranan yang semakin penting
dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi. Dengan diterapkannya
struktur organisasi JFA, diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab dalam pola hubungan kerja
antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor dengan
pertimbangan bahwa kedua jenis jabatan tersebut saling mendukung satu
sama lain dan tidak saling menggantikan.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 173
Tugas dan fungsi suatu jabatan hendaknya tidak tumpang tindih ataupun
duplikasi dengan tugas dan fungsi jabatan lainnya.
Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan Pola Hubungan Pejabat
Struktural dengan PFA serta solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut:
254. Pertanyaan :
Pertanyaan-pertanyaan dari Forum Komunikasi JFA Bawasda yang
berkaitan dengan “Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan
PFA” seluruhnya berjumlah 54 buah, terdiri dari 20 pertanyaan dari
peserta gelombang I dan 34 pertanyaan peserta gelombang II
(termasuk 10 pertanyaan susulan). Pertanyaan berkisar seputar
tumpang tindih tupoksi antara pejabat struktural dengan PFA, Pejabat
struktural lebih dominan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang
seharusnya menjadi tupoksi PFA.
Jawaban :
Jawaban berupa slide dalam bentuk power point dapat dilihat pada
lampiran 2.
255. Pertanyaan :
Jumlah Obrik dengan Auditor tidak seimbang, sementara pengawasan
harus tetap dilaksanakan secara tepat, cepat, dan efektif.
Penambahan pegawai sebagai kader auditor relatif lamban, sementara
personil ada yang pensiun, menjelang pensiun, mutasi dan
kemampuan terbatas.
Jawaban :
Perlu dipertimbangkan jumlah ideal auditor dengan melakukan
perhitungan formasi kebutuhan jabatan.
256. Pertanyaan :
Pejabat Fungsional Auditor masih merangkap jabatan struktural.
Semua pejabat Struktural kecuali Sekretaris diangkat menjadi Pejabat
Fungsional Auditor melalui pengangkatan inpassing.
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 174
Jawaban:
Seorang PNS tidak diperkenankan merangkap dalam jabatan
struktural dan fungsional. Apabila terdapat pejabat fungsional auditor
yang melakukan tugas pejabat struktural dapat dipilih alternatif sebagai
berikut:
– Yang bersangkutan dibebaskan sementara dari JFA dan diangkat
dalam jabatan struktural, atau
– Yang bersangkutan diangkat sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana
Harian dalam jabatan struktural, angka kredit dapat diberikan
apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas
pengawasan.
257. Pertanyaan :
Tidak ada kesinambungan, karena pada JFA berbicara tentang
kompetensi auditor, peran fungsi sesuai latar belakang pendidikan,
berbicara ilmiah pada lokakarya dan seminar, sementara pada
Strktural hanya debat kusir.
Jawaban:
Masing-masing jabatan memiliki persyaratan kompetensi jabatannya,
pengaturan untuk persyaratan dalam jabatan struktural telah ada
dalam Pasal 5 PP No. 100/2000.
258. Pertanyaan :
Masih terjadi perbedaan dalam pemberian fasilitas/sarana prasarana
kerja. Supaya dihilangkan perbedaan dalam pemberian fasilitas kerja
tetapi harus dilihat dari beban pekerjaan.
Jawaban:
Hal tersebut merupakan kebijakan intern dan merupakan
tanggungjawab manajemen.
259. Pertanyaan :
Di salah satu Bawas Kabupaten saat ini yang menjadi PFA:
– Auditor Ahli : 5 orang (lulus sertifikasi 1 orang)
Pusat Pembinaan JFA
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2005 175
– Auditor Trampil : 9 orang (lulus sertifikasi 2 orang)
Namun belum mempunyai Ketua Tim, sehingga untuk saat ini ketua tim
dipegang oleh Pejabat Struktural eselon IV dan pengendali teknis
dijabat oleh Pejabat Eselon III. Apakah PFA yang sudah pernah
mengikuti Sertifikat Ketua Tim dapat diperankan sebagai Ketua Tim.
Jawaban:
Agar tidak menghambat kariernya, maka seorang PFA yang telah
memiliki Sertifikat Kelulusan Auditor Ahli Ketua Tim, dalam penugasan
seharusnya diperankan sebagai Ketua Tim.
260. Pertanyaan :
Karena masih terbatasnya PNS yang diangkat dalam JFA memenuhi
persyaratan kepangkatan untuk duduk dalam struktur tim pemeriksa
sebagai Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu sehingga
diambil pejabat struktural untuk peran tersebut. Dan pada sisi lain
untuk dapat melaksanakan peran tersebut paling tidak telah mengikuti
Diklat yang ditentukan.
Jawaban:
Kewenangan menugaskan seorang pejabat untuk mengikuti Diklat,
merupakan tanggung jawab manajemen.

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: