Skip to content

Soal Dua(JFA BPKP)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
JAKARTA — SEPTEMBER 2008
CONTOH SOAL DAN JAWABAN
UJIAN SERTIFIKASI
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
TINGKAT PENGENDALI TEKNIS
MATA AJARAN
1. EKONOMI MAKRO
2. MANAJEMEN PENGAWASAN
SOAL BERIKUT INI HANYA CONTOH DARI SEBAGIAN MATA AJARAN
YANG DIUJIKAN DALAM UJIAN SERTIFIKASI JFA BPKP.
₪₪₪ SELAMAT BELAJAR ₪₪₪
Contoh Soal Ekonomi Makro
1
PETUNJUK:
1. Soal terdiri dari 5 (lima) teori dan 2 (dua) kasus.
2. Tulislah jawaban Saudara pada lembar jawaban yang telah disediakan.
I. TEORI (Bobot 50%)
1. Sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu pelaku ekonomi harus
mengembangkan alternatif dan melakukan pilihan. Sehubungan dengan hal
tersebut:
a. Jelaskan alasan kenapa pelaku ekonomi harus mengembangkan alternatif dan
melakukan pilihan.
b. Apa dampaknya jika pelaku ekonomi tidak terlebih dahulu mengembangkan
alternatif dan melakukan pilihan
2. Sehubungan dengan terbatasnya sumber daya, pelaku ekonomi dihadapkan pada
tiga permasalahan ekonomi dasar, yaitu (1) barang/jasa apa yang akan diproduksi,
(2) bagaimana memproduksinya, dan (3) untuk siapa barang/jasa tersebut
diproduksi. Jelaskan:
a. Kenapa pelaku ekonomi harus mempertanyakan barang/jasa apa dan berapa
banyak yang akan diproduksi.
b. Siapa yang menetapkan barang/jasa apa dan berapa banyak yang akan
diproduksi oleh pelaku ekonomi.
3. Secara sederhana, sistem perekonomian pasar terbentuk sebagai dampak adanya
interaksi timbal-balik antara rumah tangga sebagai konsumen dan perusahaan
sebagai produsen. Sehubungan dengan hal tersebut:
a. Gambarkan dalam sebuah chart hubungan interaksi timbal-balik antara rumah
tangga sebagai konsumen dan perusahaan sebagai produsen tersebut.
b. Jelaskan gambar yang Saudara buat tersebut pada butir a.
4. Bagi suatu negara, penghitungan pendapatan nasional antara lain dimaksudkan
untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang mengindikasikan
pertumbuhan kesejahteraan rakyatnya. Kenyataannya, terdapat beberapa
kelemahan dalam konsep pendapatan nasional. Sebutkan dan uraikan beberapa
kelemahan konsep pendapatan nasional tersebut.
5. Perdagangan Internasional ternyata dapat meningkatkan saling ketergantungan dan
saling menguntungkan antar negara yang terkait. Hal ini dapat berlangsung karena
adanya berbagai perbedaan antar negara. Sebutkan dan jelaskan berbagai
perbedaan antar negara yang melatarbelakangi terjadinya Perdagangan
Internasional.
Contoh Soal Ekonomi Makro
2
II. KASUS (Bobot 50%)
Kasus 1
Di bawah ini terdapat kurva-kurva yang belum diberi nama, namun secara keseluruhan
menggambarkan adanya Keseimbangan Pasar secara makro.
Sehubungan dengan gambar tersebut:
a. Apa nama dan maksud dari kurva-kurva yang diwakili oleh simbol-simbol: I, II, III,
dan IV
b. Jelaskan di mana letak keseimbangan pasar, tunjukkan melalui angka-angka dan
kurva yang ada.
Kasus 2
Di bawah ini, diasumsikan suatu tabel yang berhubungan dengan data yang bermanfaat
untuk menghitung inflasi di suatu daerah.
Jenis barang Satuan Bobot Harga (Rp) Indeks Harga
Konsumen
2006 2007 2006 2007
Beras Kg 0,7 1.500 1.600 88 93
Daging Kg 0,125 30.000 32.000 19 20
Tepung Kg 0,075 4.000 4.100 12 12
Minyak goreng Kg 0,0875 5.200 5.150 11 11
Tarip dokter Kejadian 0,0125 50.000 56.000 3 3
Jumlah 1 132 140
Harga (Rp)
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
I
200 400 600 800 1000
Jumlah/kuantitas (ton)
II III
IV
0
Contoh Soal Ekonomi Makro
3
Berdasarkan data tersebut:
a. Hitunglah tingkat inflasi secara umum pada tahun 2007 di daerah tersebut.
b. Apa yang dimaksud dengan ”bobot” pada tabel di atas.
c. Dengan menggunakan bobot tersebut, hitung besarnya rincian inflasi dari masingmasing
barang bagi inflasi secara umum.
***selesai***
Contoh Soal Ekonomi Makro
4
KUNCI JAWABAN
Mata Ajaran : EKONOMI MAKRO
I. TEORI
1. a. Pelaku ekonomi harus mengembangkan alternatif dan melakukan pilihan karena
sumberdaya yang ada terbatas dan dengan sumberdaya tsb ingin
memaksimumkan manfaatnya. Dengan mengembangkan alternatif dapat
diketahui keuntungan dan keburukan masing-masing dan sebelum mengambil
kesimpulan, terlebih dahulu dipertimbangkan keuntungan dan keburukan
tersebut. Alternatif yang dipilih adalah yang memberikan keuntungan maksimum
dari sumberdaya yang ada.
b. Dampaknya jika pelaku ekonomi tidak terlebih dahulu mengembangkan alternatif
dan melakukan pilihan adalah, keputusan yang ditetapkan bukan keputusan yang
terbaik sehingga kepuasannya tidak maksimum, yang berarti pelaku ekonomi tsb
merugi.
2. a. Karena pelaku ekonomi memproduksi barang/jasa tidak untuk dikonsumsi sendiri,
melainkan dijual kepada orang lain sebagai pelanggan. Tanpa mengetahui
kebutuhan pelanggan, barang yang diproduksi tidak akan terjual.
b. Barang yang akan diproduksi tidak dapat diputuskan sendiri oleh perusahaan
yang akan memproduksinya, melainkan sangat ditentukan oleh jutaan pengambil
keputusan yang independen, baik oleh para konsumen atau perusahaanperusahaan
yang akan memanfaatkan barang/jasa tersebut. Jika perusahaan
berkeyakinan calon pemakai barang/jasa akan mau dan mampu membeli
barang/jasa yang akan dihasilkannya dan memperoleh keuntungan yang
diharapkan, perusahaan akan memproduksinya.
3. a. Gambar:
KEPUASAN
FAKTOR PROD
Tnh, Tng, Mdl, dsb
RMH
TANGGA
PERSH
BARANG/JASA
LABA MAKS
I. PENDAPATAN
UANG
UANG
PENGELU- BIAYA
ARAN Rp
KPUASAN MAKS MELAYANI
Contoh Soal Ekonomi Makro
5
b. Terdapat arus barang dan arus uang. Arus uang berasal dari perusahaan untuk
membayar faktor produksi kepada rumah tangga dan selanjutnya dari rumah
tangga ke perusahaan untuk membayar barang/jasa. Sedangkan arus barang
berasal dari rumah tangga dalam bentuk faktor produksi (input) kepada
perusahaan dan berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ke
rumah tangga. Sistem tersebut dapat berlangsung secara terus menerus
karena kedua belah pihak, yaitu rumah tangga sebagai konsumen dan
perusahaan sebagai produsen mendapatkan keuntungan. Rumah tangga
memperoleh keuntungan dari kepuasan maksimal dari barang yang
dikomsumsi sedangkan perusahaan memperoleh laba maksimal dari
memproduksi barang.
4. Beberapa kelemahan, antara lain:
a. Tidak menghitung produk-produk non transaksi
b. Tidak menghitung nilai dari waktu luang (leisure time)
c. Tidak memperhitungkan peningkatan mutu produk
d. Kurang memperhatikan pentingnya distribusi pendapatan
e. Kurang berorientasi ke pendapatan per kapita
f. Kurang memperhatikan kerusakan lingkungan
g. Tidak mengkalkulasikan produk-produk dari bisnis siluman
5 Perdagangan Internasional dapat terjadi karena masing-masing negara
mempunyai:
• jumlah dan variasi sumber daya yang berbeda;
• teknik-teknik produksi yang berbeda;
• adanya perlindungan hak paten yang mampu mencegah seseorang meniru
kecakapan/hasil karya orang lain;
• hambatan-hambatan yang berbeda dalam pemanfaatan tekonologi;
• iklim yang berbeda;
• selera yang berbeda, dan sebagainya.
Dengan adanya berbagai perbedaan tersebut, masing-masing negara melakukan
spesialisasi dalam berproduksi yang hasil-hasilnya dapat dipertukarkan antar negara
sehingga terjadi perdagangan internasional.
Contoh Soal Ekonomi Makro
6
II. KASUS
Kasus 1
a. Nama kurva I: Harga barang (price) dalam rupiah
Nama kurva II: permintaan agregat, permintaan pasar secara total
Nama kurva III: penawaran agregat, penawaran pasar secara total
Nama kurva IV: Jmlah barang yang diperdagangkan, dalam ton
b. Keseimbangan pasar terjadi pada titik persilangan antara kurva permintaan
agregat penawaran agregat, yakni pada harga Rp3.000 dan jumlah barang
600 ton.
Kasus 2
Berdasarkan data tersebut:
a. Tingkat inflasi secara umum tahun 2007 di daerah tersebut:
[(140 : 132) - 1] X 100% = 6,06%.
b. Yang dimaksud dengan ”bobot” pada tabel di atas adalah besarnya peran
masing-masing unsur yang diperhitungkan dalam menghitung inflasi. Dari
tabel tsb diketahui bahwa beras mempunyai bobot atau menyumbangkan 0,7
atau 70% dari inflasi secara keseluruhan.
c.
Jenis Barang Bobot Sumbangan Inflasi (%)
Beras
Daging
Tepung
Minyak goreng
Tarip dokter
0,7
0,125
0,075
0,0875
0,0125
0,7 x 6,06% = 4,24%
0,125 x 6,06% = 0,76%
0,075 x 6,06% = 0,45%
0,0875 x 6,06% = 0,53%
0,0125 x 6,06% = 0,08%
Jumlah 1 6,06%
(Modul hal 51)
Contoh Soal Manajemen Pengawasan
1
PETUNJUK:
1. Soal terdiri dari 5 (lima) teori dan 2 (dua) kasus.
2. Tulislah jawaban Saudara pada lembar jawaban yang telah disediakan.
I. TEORI (Bobot 50%)
1. Salah satu pemikiran dasar dari audit pada sektor pemerintah adalah mandat
audit. Mandat audit adalah pendelegasian kewenangan yang dituangkan dalam
tugas pokok dan fungsi kepada Aparat Pengawasan guna melaksanakan tugas
pengawasannya secara efektif.
Jelaskan menurut Saudara seberapa besar peranan mandat audit terhadap aparat
pengawasan dikaitkan dengan efektivitas pelaksanaan tugas APIP.
2. Perencanaan yang baik akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
pencapaian tujuan suatu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Jelaskan
syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perencanaan membawa manfaat yang
berarti.
3. Sumber daya manusia auditor adalah tulang punggung keberhasilan tugas
pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
Oleh karena itu, tersedianya staf auditor yang memiliki kapasitas dan kompetensi
audit merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar.
Saudara diminta menguraikan kegiatan yang harus dilakukan oleh manajemen
APIP dalam perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia auditor.
4. Dalam tahapan pelaksanaan penugasan audit diperlukan adanya kebijakan dan
prosedur tertulis yang menjadi pedoman bagi manajemen dan auditor APIP.
Kebijakan dan prosedur meliputi: tujuan, kewenangan, tanggungjawab, struktur
organisasi, administrasi, uraian tugas dan sebagainya.
Saudara diminta untuk merancang suatu kebijakan dan prosedur dalam penetapan
auditor yang akan ditugaskan dalam suatu penugasan audit.
5. Standar audit aparat pengawasan fungsional pemerintah menyatakan bahwa:
“Auditor harus melakukan pengujian atas ketaatan auditan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku termasuk pengujian atas kemungkinan adanya
kekeliruan, ketidakwajaran serta tindakan melawan hukum”.
Jelaskan hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang auditor agar supaya ia dapat
menilai ketaatan obyek pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan.
Contoh Soal Manajemen Pengawasan
2
II. KASUS (Bobot 50%)
Kasus 1
Drs. Bambang Sanjaya, Inspektur pada Inspektorat Jenderal Departemen Komunikasi
dan Informasi menerima perintah dari atasannya untuk merencanakan pelaksanaan
audit operasional pada kegiatan pengadaan perangkat keras (hardware) teknologi
informasi tahun 2007 berupa peralatan server, jaringan, komputer personal dan
peralatan pendukung lainnya guna membangun jaringan wide area network dengan
nilai kontrak sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
Informasi yang tersedia untuk kegiatan audit tersebut:
1. Waktu audit 10 hari kerja
2. Biaya audit, terdiri dari:
a. Transpor dalam kota Rp 50.000,00 per orang/hari
b. Transpor luar kota dan biaya akomodasi Rp 500.000,00 per orang/hari
3. Staf auditor yang tersedia: 4 orang
4. Pelaksanaan audit akan dimulai pada minggu pertama bulan Februari 2008.
5. Pelaksanaan audit akan dilakukan selama 5 hari kerja di dalam kota dan 5 hari di
luar kota.
Diminta:
Saudara diminta oleh Drs. Bambang Sanjaya untuk membantu beliau menyediakan
informasi yang harus dimuat dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan
berdasarkan informasi di atas.
Kasus 2
Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Nusa Dua memiliki komitmen yang tinggi
atas upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan ketetapan MPR Nomor XI Tahun
1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan yang kemudian ditegaskan
kembali oleh Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Hasil audit atas beberapa proyek
pengadaan barang dan jasa di Propinsi Nusa Dua mengungkapkan adanya indikasi
yang kuat terhadap adanya tindakan melawan hukum yang mengarah kepada
terjadinya kerugian negara/daerah.
Beberapa titik kritis yang disinyalir terjadi pada hasil audit meliputi:
1) Pengadaan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan, baik segi jumlah,
kualitas dan waktu.
2) Prosedur pengadaan barang/jasa yang digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa banyak yang tidak dipenuhi.
Contoh Soal Manajemen Pengawasan
3
3) Kuantitas, kualitas dan harga barang/jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan
ketentuan dalam kontrak serta diserahterimakan melampaui waktu yang telah
ditetapkan.
4) Barang yang diperoleh tidak ditempatkan di lokasi yang tepat, tidak
dipertanggungjawabkan dengan benar, dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan
tujuan penggunaannya.
5) Terdapat beberapa kelemahan sistem pengendalian intern atas pengadaan
barang/jasa.
Diminta:
Saudara diminta bantuannya oleh Kepala Bawasda untuk merancang kebijakan dan
prosedur penyelesaian hukum dengan aparat hukum dalam lingkungan Bawasda
Propinsi Nusa Dua untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi kolusi dan
nepotisme (KKN).
***selesai***
Contoh Soal Manajemen Pengawasan
4
KUNCI JAWABAN
Mata Ajaran : MANAJEMEN PENGAWASAN
II. TEORI
1. Pemberian mandat untuk melaksanakan pengawasan merupakan kunci efektivitas
pelaksanaan tugas aparat pengawasan internal pemerintah. Karena melalui
mandat itulah APIP memiliki kewenangan untuk mengakses semua informasi
tanpa kecuali dan melakukan audit atasnya tanpa ada pembatasan sama sekali.
Dengan mandat itulah APIP memiliki kebebasan untuk menyatakan temuan hasil
auditnya secara obyektif. Dengan demikian APIP diharapkan dapat
mempertahankan sikap independensinya dalam melaksanakan penugasan
auditnya. Dalam mandat itu juga harus ditentukan secara jelas kedudukan
organisatoris struktural APIP di lingkungan organisasi/instansi yang bersangkutan
dan kepada siapa APIP harus menyampaikan akuntabilitasnya. Semakin tinggi
kedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan instansi semakin
bebaslah APIP untuk melaksanakan tugasnya secara efektif (halaman 5).
2. (Halaman 16)Perencanaan akan bermanfaat, apabila memenuhi persyaratan sbb:
a. Perencanaan merupakan penjabaran dari tujuan pokok organisasi;
b. unsur pimpinan dan bawahan dilibatkan dalam proses perencanaan;
c. Rencana dibuat serealistis mungkin;
d. Rencana disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi;
e. Rencana harus dikomunikasikan dan dapat dimengerti dengan mudah;
f. Rencana digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
g. Keberhasilan rencana dapat diukur;
h. Rencana tetap mengandung keluwesan.
3. (Halaman 24) Mengingat sumber daya manusia auditor merupakan faktor utama
dalam keberhasilan pelaksanaan penugasan APIP, maka manajemen APIP harus
melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini dalam perekrutan dan pengembangan
sumber daya manusia auditor, yaitu antara lain:
o Menyiapkan uraian tugas tertulis bagi para auditor setiap jenjangnya masingmasing.
o Melakukan perekrutan dan pemilihan SDM auditor yang memiliki kualifikasi
dan kompetensi yang memadai, misalnya antara lain dengan melakukan tes
psikologi untuk menilai bakat, tes substansi audit, dan tes pengetahuan dan
keterampilan pendukung lainnya, seperti: bahasa Inggris, kepemimpinan dan
sebagainya
o Memberikan pelatihan dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan mewajibkan untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan profesi yang berkelanjutan.
Contoh Soal Manajemen Pengawasan
5
o Melakukan evaluasi kinerja auditor sebagai dasar pemberian penugasan dan
insentif.
o Melakukan konsultansi kepada staf auditor atas kinerja mereka dan
memberikan dorongan serta motivasi untuk lebih meningkatkan kemampuan
dan kapasitas auditor.
4. (Halaman 30-31) Pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijakan dan
prosedur secara tertulis sebagai pedoman bagi staf auditor.
Kegiatan Penetapan Auditor yang akan ditugaskan
Kebijakan:
Auditor yang ditunjuk adalah seorang auditor independen dan memenuhi
kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan bidang yang akan ditugaskan
kepadanya.
Prosedur:
a. Rancang sistem personel yang memuat nama-nama auditor berikut kualifikasi
dan kompetensi bidang masing-masing.
b. Lakukan pengkajian dan penilaian tingkat kesulitan dan risiko dari bidang
yang akan diaudit.
c. Hasil pengkajian dibandingkan dengan personel auditor sesuai dengan
kualifikasi dan kapasitasnya.
d. Lakukan pengujian independensi auditor dimaksud dengan cara wawancara
dan menandatangani surat pernyataan independen atas obyek pengawasan
yang akan diauditnya.
5. (Halaman 36-37) Hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang auditor agar supaya ia
dapat menilai ketaatan obyek pengawasan terhadap peraturan perundangundangan,
antara lain:
o Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
o Menilai bahwa peraturan yang telah diterapkan tidak bertentangan dengan
peraturan yang setingkat atau lebih tinggi;
o Menilai bahwa, dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut tidak mengandung
hal-hal yang dapat menimbulkan hambatan.
Contoh Soal Manajemen Pengawasan
6
II. KASUS
Kasus 1
No
Identitas
Auditan
Anggaran
Biaya
Sasaran
Audit
Periode
Audit
Jumlah
Auditor
Rencana
Mulai
Audit
Rencana
Penerbitan
Laporan
1.
Pengadaan
Perangkat
Keras
Teknologi
Informasi
Rp 11 jt
Audit
Operasional
2007
4
Minggu I
Feb
2008
Minggu III
Feb 2008
Anggaran biaya audit:
a. Biaya transpor dalam kota =
5 hari X 4 orang X Rp 50.000 = Rp 1.000.000,00
b. Biaya transpor luar kota =
5 hari X 4 orang X Rp 500.000 = Rp 10.000.000,00
Total biaya audit Rp 11.000.000,00
Kasus 2
Standar tindak lanjut dari Standar Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah butir ke
empat berbunyi: “Terhadap temuan yang berindikasi adanya tindakan melawan hukum,
APFP harus membantu aparat hukum terkait dalam upaya penindaklanjutan temuan
tersebut”. Dengan demikian, maka adalah merupakan kewajiban APIP untuk membantu
penyelesaian hasil audit yang memerlukan penyelesaian hukum dengan membantu
apara penegak hukum.
Kebijakan dan prosedur yang patut dirancang oleh Bawasda Propinsi Nusa Dua adalah:
Kebijakan:
APIP membantu Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksanaan, Komisi
Pemberantas Korupsi dan pihak lainnya) secara optimal atas semua hasil auditnya
yang memberikan indikasi adanya pelanggaran hukum yang mengarah kepada
kerugian negara/daerah.
Contoh Soal Manajemen Pengawasan
7
Prosedur:
1. Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak penegak hukum melalui
penandatangan memorandum of understanding (MoU) sebagai payung hukum
kerjasama tersebut.
2. Melakukan rapat konsultasi pengawasan secara periodik dengan aparat penegak
hukum berkenaan dengan hasil pengawasan yang berindikasi adanya tindakan
melawan hukum.
3. Pemaparan modus operandi dari hasil pengawasan yang dijumpai oleh APIP di
hadapan pihak penegak hukum untuk menentukan kelayakan penindaklanjutan
kasus ke proses penyelidikan atau penyidikan oleh aparat penegak hukum.
4. Memberikan bantuan staf auditor untuk menghitung kerugian negara apabila
diminta oleh pihak penegak hukum.

Tinggalkan sebuah Komentar

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: